Rabu, 30 Juli 2014 | 09:58:36
Home / Berita Daerah / Sumatera / Musda Gapensi Sumsel Bermasalah

Kamis, 14 Januari 2010 , 21:03:00

MENGINAP - Firdaus (tengah) bersama beberapa pengurus BPC Gapensi se-Sumsel lainnya yang mendatangi kantor BPP Gapensi di Pasar Minggu, Jakarta. Foto: Agus Srimudin/JPNN.
MENGINAP - Firdaus (tengah) bersama beberapa pengurus BPC Gapensi se-Sumsel lainnya yang mendatangi kantor BPP Gapensi di Pasar Minggu, Jakarta. Foto: Agus Srimudin/JPNN.
BERITA TERKAIT

JAKARTA - Sejumlah pengurus dan anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dari tujuh daerah di Sumsel, Kamis (14/1) malam memutuskan menginap di kantor Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal itu mereka lakukan menyusul aksi demo yang telah digelar sejak siang harinya, demi menuntut pengurus BPP untuk mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) terkait kepengurusan BPD Gapensi Sumsel. Pasalnya, Musda yang baru-baru ini disebutkan sempat digelar oleh kepengurusan BPD Gapensi Sumsel di bawah HM Syarofie, dipandang tak sesuai dengan AD/ART organisasi.

"Belum tahu bakal berapa lama. Kami (akan) menginap di kantor BPP ini, sampai tuntutan kami dikabulkan. Kami meminta BPP Gapensi menggelar Musda yang sah dan sesuai dengan AD/ART. Di mana antara lain syaratnya, Musda juga harus dihadiri oleh pengurus BPP," cetus koordinator aksi rombongan tersebut, Firdaus Cik Ani, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/1).

"Awalnya, dalam Musda yang dipimpin oleh kepengurusan HM Syarofie tanggal 30 Desember 2009 lalu, terjadi deadlock. Di mana salah satu persoalannya adalah keberadaan tambahan peserta (dengan hak suara) yang dimasukkan begitu saja, yang katanya merupakan pengurus baru BPC Prabumulih. Padahal dari Prabumulih sama sekali belum ada Muscab (untuk kepengurusan baru). Nah, setelah deadlock itu, sampai kini belum ada keputusan atau pertemuan lagi. Sampai tiba-tiba, tanggal 7 Januari kemarin katanya telah digelar Musda Lanjutan, oleh kepengurusan BPD di bawah HM Syarofie," papar Firdaus pula.

Dijelaskan Firdaus, oleh karena itulah, saat ini ada sekitar 20 orang perwakilan dari tujuh BPC Gapensi se-Sumsel yang datang ke Jakarta dan menginap di kantor BPP Gapensi. "Kami meminta BPP membuat keputusan agar dilakukan Musda. Intinya, karena dari Musda 30 Desember 2009 yang dilaksanakan di Palembang tidak ada keputusan. Yang berarti sekarang ini sedang tak ada kejelasan kepengurusan," bebernya.

Selain Firdaus, mereka yang ikut dalam rombongan BPC Gapensi se-Sumsel tersebut antara lain adalah Ali Roja'i (BPC Gapensi Muba), H Kalung (OKI), Novarizal, Khaidir, Ramogers, Amiri Arifin dan Karmanto (dari BPC Banyuasin), Riduan (BPC Empat Lawang), Darmadi (Muara Enim), Azim Zum (Lubuk Linggau), serta HM Birmansyah (BPC Gapensi Prabumulih). Massa aksi Gapensi dari beberapa daerah di Sumsel tersebut, Kamis (14/1) siang sempat bertemu dengan Wakil Ketua I BPP Gapensi Bidang Organisasi, Abdul Rahman.

Sayangnya, Ketua Umum BPP Gapensi Soeharsojo sedang tidak berada di tempat. Itu pulalah alasan mereka ingin tetap menginap di kantor pusat Gapensi, agar bertemu dengan Ketua Umum dan mendapatkan keputusan pasti untuk dilaksanakannya Musda. "Yang jelas dari penjelasan Pak Rahman (Wakil Ketua I), hingga detik ini (Kamis sore, Red) belum ada SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum BPP Gapensi tentang kepengurusan BPD Gapensi Sumsel," ujar Firdaus pula.

Rahman sendiri di dalam rapat dengan massa penuntut dari Sumsel tersebut mengatakan, permintaan mereka akan disampaikan kepada jajaran pengurus BPP, terutama kepada Ketua Umum. "Nanti informasi dan tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus pusat," kata Rahman, yang menurut Firdaus pula, pada dasarnya dalam pertemuan itu telah menunjukkan keselarasan pemikiran terhadap persoalan ini dengan mereka yang hadir dari Sumsel. (gus/ito/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar