Jumat, 31 Oktober 2014 | 21:50:12
Home / Nasional / Hukum / Satu Pengacara Susrama Diskorsing

Minggu, 21 Februari 2010 , 08:21:00

BERITA TERKAIT

DENPASAR - Sejarah baru diukir Majelis Kehormatan (MK) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Denpasar. Kemarin (20/2), majelis etik berjumlah lima orang menjatuhkan putusan terhadap pengacara Suryadarma dengan pemberhentian sementara selama enam bulan. Juga membebani teradu dengan biaya perkara Rp 2,5 juta. Putusan pelanggaran etik pengacara ini baru kali pertama terjadi di Bali.

Pada sidang terbuka untuk umum di Aula Kampus Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu, majelis MK yang terdiri atas Nyoman Budi Adnyana (ketua), Gde Muliarsana, Nyoman Sumanta, Ketut Rai Setiabudhi, dan IGN Sudiana menyatakan Suryadarma selaku pengacara terpidana seumur hidup kasus pembunuhan wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) terbukti melakukan pelanggaran berat dengan mengarahkan saksi Nengah Mercedana untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar.

Diadilinya Suryadarma setelah Solodaritas Jurnalis Bali (SJB) mengadukan Suryadarma ke Peradi. Di dalamnya ada PWI Bali, PJI Bali, AJI Denpasar, Perwami Bali, dan PWI Reformasi). Dalam pertimbangan berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis berkesimpulan teradu melanggar pasal 7 huruf (e) tentang Kode Etik Advokat Indonesia.

"Selanjutnya majelis kehormatan Peradi Denpasar menghukum teradu dengan pemberhentian sementara selama enam bulan serta tidak melaksanakan praktik sebagai advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," tegas ketua majelis Budi Adnyana dalam pembacaan putusan kemarin.

Terkait alasan teradu soal legal standing atau kompetensi para pengadu, majelis berpendapat keberatan teradu tidak beralasan. Pengaduan pengadu sebagai wakil masyarakat yang menuntut ditegakkannya dharma hukum (kebenaran dan keadilan, Red). Sekaligus menyatakan pengaduan pengadu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia. "Oleh karenanya keberatan dari teradu dinyatakan ditolak," urai majelis.

Majelis juga berkesimpulan advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. "Walaupun tidak ada kata-kata dari teradu yang secara eksplisit meminta saksi Nengah Mercedana memberikan keterangan bohong, namun berdasar atas penilaian fakta yang muncul dalam persidangan seperti keterangan saksi, alat bukti yang saling bersesuaian, majelis berpendapat hal tersebut membuktikan adanya pelanggaran," jelasnya.

Termasuk dengan hadirnya saksi-saksi yang dihadirkan pihak teradu, yakni I Nyoman Wisnu yang membenarkan adanya pertemuan di rumah jabatan Bupati Bangli I Nengah Arnawa. Pertanyaan teradu kepada Mercedana yang terus menerus dan kosisten soal tukang bekerja pada tanggal 11 Februari 2009 merupakan bagian pengkondisian secara sistematis.

Begitu halnya dengan keterangan saksi I Nyoman Rudiana Mahardika alias Talenan yang keponakan Susrama dan Bupati Arnawa serta Luh Made Astiti. Keterangan mereka ini bertentangan soal absensi tukang. Talenan bilang masih ada, hanya dirobek untuk bulan Februari. Sementara Astiti bilang absensi tukang hilang.

Termasuk keterangan Talenan soal ide surat dari Mercedana yang menyatakan bekerja saat tanggal 11 Februari 2009, di mana pada saat itu terjadi pembunuhan di rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli. Talenan mengaku ide surat itu datang dari teradu. "Maka atas fakta itu menambah keyakinan majelis ada sesuatu yang disembunyikan," terang majelis.

Atas fakta persidangan ini, majelis berkeyakinan teradu telah melakukan pelanggaran serius. Perbuatan seperti itu bertentangan dan mencederai prinsip-prinsip bahwa advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile). Sikap sopan dan selalu hadir di persidangan menjadi pertimbangan hukum yang meringankan bagi teradu. Atas putusan itu, teradu langsung menyatakan banding dan pengadu masih piker-pikir. Sementara majelis memberi waktu 21 hari sejak putusan ini bagi pengadu dan teradu untuk menyatakan sikap atas putusannya.(pra)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar