|
NASIONAL - POLITIK
Kamis, 11 Maret 2010 , 21:33:00
JAKARTA - Letjen Marinir (Purn) Suharto menegaskan carut-marutnya nasib bangsa ini dari seluruh lini kehidupan lebih disebabkan karena gagalnya para pengambil keputusan dalam memahami karakter negeri secara utuh. "Yang ada itu hanya pemahaman NKRI secara sepenggal-sepenggal dan itupun didiktek oleh pihak asing," tegas Suharto, di Jakarta, Kamis (11/3).
Cara berfikir yang salah kaprah tersebut lanjutnya, saat ini juga menular ke institusi TNI. "Hal tersebut ditandai dengan munculnya ego sektoral dimasing-masing kesatuan. Jika ini dibiarkan, Sebentar lagi TNI yang terlahir dan besar dari rakyat itu sudah tidak ada lagi. Yang ada nantinya adalah Angkatan Darat, Laut dan Udara. TNI sebagai yang lahir dan besar dari rakyat akan hilang dengan sendirinya," kata Mantan Danjen Marinir 1996-1999.
Dari sisi kelautan misalnya, belum satupun diantara pemimpin bangsa ini yang secara meyakinkan mampu mempersiapkan tata kelola potensi maritim yang sangat-sangat luar biasa ini. "Kita bisa bayangkan, betapa bodohnya bangsa ini yang memiliki lebih dari 8 juta garis pantai tapi hanya memiliki 6 pelabuhan samudra berkelas ecek-ecek," ujar Suharto.
Dari sisi ratio, sesungguhnya Indonesia ini tidak bisa dikatakan sebagai negara maritim. "Julukan yang tepat adalah Benua Maritim karena luas keseluruhan laut dan pulau Indonesia satu-setengah lebih besar di banding Eropa. Jika sudah membaca fakta ini semakin terlihat bahwa bangsa ini teramat bodoh karena tidak mengenali potensi dirinya," ujar Suharto.
Dimana pun mereka berada, semua petinggi negara ini selalu berfikir 'komisi' dalam menentukan sebuah kebijakan. Kita tengah menghadapi krisis kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Gula, garam dan gas sebagai kebutuhan pokok tidak tercukupi secara mandiri. Yang terjadi sebaliknya, fabrik yang ada ditutup dengan berbagai cara agar impor masuk dan 'komisi' didapat.
Selain itu, lanjutnya, sebagai negara agraris ternyata bangsa dan negara ini hanya memiliki 1 institut pertanian, dan itupun peninggalan Belanda. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor institusi pendidikan kelautan yang amat jauh dari kebutuhan minimal.
Lebih jauh Mantan Danjen Marinir Letjen Suharto mengharapkan agar semua petinggi negeri ini kembali kepada jatidiri bangsa, yakni mengelola semua potensi ini dengan dasar Pancasila yang semestinya tergambar dari berbagai produk undang-undang dan kebijakan. "Kita harus kembali ke jatidiri bangsa yakni Pancasila dan semua undang-undang dan kebijakan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada asing sebagaiamana yang saat ini terjadi," tegasnya. (fas/jpnn)
|
