SAMARINDA - Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terkait masalah perbatasan dan penyerobotan budaya masih coba ditanggapi bijak oleh petinggi daerah Kaltim. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap resmi dari pemerintah RI.

Pasalnya katanya, hingga saat ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disinggung sikap dari beberapa LSM di Kaltim yang meminta agar Kaltim juga bersikap tegas, bahkan meminta agar pemerintah memboikot produk Malaysia yang masuk ke Kaltim, ia mengaku belum bisa dilakukan.

"Saya tentu sangat menghargai sikap dari masyarakat Kaltim, terkait persoalan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi tentu saja semuanya harus disikapi tegas. Saya tidak boleh terbawa arus. Saya adalah Gubernur mewakili masyarakat Kaltim. Tidak bisa kemudian sepihak," ujar Awang Faroek, usai menghadiri penyerahan zakat di Kantor BAZ Kaltim, Senin (6/9) kemarin.

Awang mengakui, di Kaltim memang ada investasi yang ditanamkan oleh pengusaha dari Malaysia. Tetapi menurutnya, selama ini semuanya berjalan dengan baik. Sejauh ini investasi yang ditanam pengusaha dari Malaysia kebanyakan di sektor perkebunan. "Memang ada investasi yang dilakukan pengusaha Malaysia di Kaltim. Kebanyakan di perkebunan seperti yang ada di Kubar dan Kutim. Tetapi sejauh ini mereka berjalan baik," tegasnya lagi.

Menurut Awang pula, saat ini langkah yang harusnya ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan tak lagi mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW). Itu yang menurutnya selalu menjadi penyebab masalah dan seharusnya segera diantisipasi. Bahkan, menurutnya pula, banyak sektor di Kalimantan sebenarnya yang masih membutuhkan tenaga kerja Indonesia, misalnya perkebunan. Apalagi saat ini Kaltim pun tengah getol dengan pengembangan di sektor perkebunan tersebut.

"Kalau memang berminat dan ingin bekerja dan berusaha, sektor itu masih terbuka lebar. Hanya saja, mau atau tidak? Tetapi bila mencari kerja di kota, misalnya di Samarinda dan sekitarnya, ya, sudah pasti akan sangat terbatas. Itu yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga kita punya harga diri di mata dunia internasional, termasuk Malaysia," jelasnya lagi. (ias)