JAKARTA— Pemerintah akan mengkaji ulang jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik pusat ataupun daerah. Pengkajian ulang ini akan dibandingkan dengan kebutuhan tenaga PNS di setiap instansi pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat setiap tahun anggaran, alokasi untuk belanja pegawai terhitung lebih besar daripada belanja modal untuk peningkatan infrastruktur bagi masyarakat.

Pada wartawan, Senin malam usai buka puasa bersama di kantornya, Menko perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan bahwa dari kajian dan evaluasi pemerintah, perlu penajaman mendalam dalam menyusun anggaran di APBN dan APBD.

"APBN dan APBD menjadi pembahasan khusus, dimana pentingnya kita untuk membuat imbang atau proposional antara belanja aparatur dengan belanja modal. Karena ditengarai banyak belanja untuk aparatur negara  terutama di daerah sehingga porsi untuk belanja modal terutama infrastruktur itu lebih kecil," ungkap Hatta.

Karena itulah kata Hatta, Pemerintah telah sepakat untuk segera membuat suatu desain khusus mengenai kebutuhan PNS disetiap instansi pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun jumlah kebutuhan PNS di daerah.

"Keputusannya kita harus segera membuat grand design. Berapa jumlah aparatur yang ideal ditiap kabupaten dan propinsi. Serta berapa porsi belanja yang tepat di APBN dan APBD untuk belanja pegawai aparatur sehingga masih memiliki kapasitas fiskal untuk belanja modal ataupun anggaran kalau terjadi sesuatu," jelas Hatta.

Ketua Umum PAN ini pun mengakui, bahwa kajian pemerintah telah sampai pada satu kesimpulan bahwa struktur PNS diberbagai instansi pemerintahan saat ini, dinilai terlalu gemuk dan tidak proporsional dengan tugas yang mereka kerjakan. Sehingga lebih memberatkan anggaran.

"Memang ada mismatch pada pos-pos tertentu mengalami kelebihan. Ada yang justru diperlukan tapi kurang seperti tenaga perawat dan dokter. Sementara dibagian administrasi mengalami kelebihan. Oleh sebab itu, saat ini MenPAN sudah mulai membentuk grand design," kata Hatta.

Namun Hatta menolak menjelaskan grand design yang saat ini tengah disusun oleh MenPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).

"Saya tidak mau mengatakan (mekanisme grand design) itu terlalu banyak. Yang penting grand design itu ada. Biar MenPan sajalah yang mengatur supaya ada grand design yang baik," kata Hatta.

Perlunya grand design kebutuhan PNS ini kata Hatta, sangat besar kaitannya dengan penyusunan anggaran yang memang harus disusun secara lebih hati-hati. Karena kalau APBN dan APBD tidak disusun secara prudent, dikhawatirkan justru akan menjadi ancaman krisis bagi masyarakat sendiri nantinya.

"Kita harus mengelola APBN dengan prudent karena ancaman krisis masih ada. Krisis yang terjadi selama ini belum pulih betul. Oleh sebab itu kita harus mengelola APBN dan APBD secara prudent. Prudent bukan berarti konservatif, pokoknya prudent yang tidak terlalu memberatkan sisi utang," katanya.(afz/jpnn)