JAKARTA - Ketua Tim Teknis pembangunan gedung baru Anggota DPR, Mardian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memenuhi keseluruhan permintaan Ketua DPR yang menugaskan tim teknis mengkaji ulang keseluruhan aspek pembangunan gedung. "Aspek konstruksi senilai Rp1,1 triliun sudah tidak mungkin lagi untuk ditinjau ulang karena sudah final," kata Mardian, di kantor Biro Pemeliharaan Gedung dan Instalasi DPR, Senayan Jakarta, Selasa (7/9).

Peluang untuk dikaji ulang, lanjutnya hanya ada pada sektor asesoris. Meski begitu, tim teknis pada prinsipnya lebih cenderung pada rencana semula, baik dari sisi waktu maupun anggaran dan material yang akan digunakan. Termasuk soal pemberian nama gedung yakni Menara Nusantara.

Dijelaskan Mardian, pembangunan gedung baru DPR dengan biaya Rp1,6 triliun hanya bagian dari program menata ulang komplek MPR, DPR dan DPD. "Kalau Menara Nusantara itu sudah berfungsi nantinya, maka gedung Nusantara I pun menyusul untuk segera direnovasi dan dilengkapi dengan berbagai kemajuan teknologi gedung yang aman, nyaman, indah dan efisien serta efektif," ujarnya Mardian.

Gedung Nusantara I ini, lanjutnya, berfungsi sangat tidak efisien terutama dalam hal penggunaan energi listrik. "Andai pada hari Minggu seorang anggota dewan harus bekerja di Nusantara I maka semua listrik gedung terpaksa menyala. Pemborosan tersebut dipastikan tidak akan terjadi di Menara Nusantara karena listriknya diatur bagaikan di hotel-hotel mewah," tambahnya.

Usai renovasi Nusantara I, kata Mardian lagi, maka gedung tersebut digunakan untuk kegiatan rapat-rapat komisi, dan panita kerja komisi. Sehingga semua rapat terkosentrasi di Nusantara I dan tidak perlu harus ke hotel-hotel lagi. (fas/jpnn)