JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menghormati usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan satu nama sebagai calon Panglima TNI. "Kita hormati apa yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang calon Panglima TNI dengan mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Agus Suhartono," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/9).

Menurut Pram, memang sudah waktunya Indonesia memberi kesempatan pada perwira TNI AL kembali menjadi panglima, karena dulu pernah Laksamana Widodo AS jadi panglima, lalu ke perwira TNI AU dan saat ini dipegang oleh TNI AD. "Ini hal yang baik di dalam tubuh TNI, ada giliran," puji Pram, yang juga mantan Sekjen PDI-P.

Ditanya soal reputasi kandidat Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Pram mengakui bahwa dirinya tidak tahu banyak soal kinerja dan performance Agus Suhartono. "Kita lihat memang beliau tidak terlalu banyak dikenal di publik. Dalam ketidakmenonjolan ini sebenarnya banyak keuntungan. Kami yakin untuk urusan panglima TNI, presiden pasti pilih yang terbaik yang dimiliki TNI AL," kata Pramono.

Sementara anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi mengatakan, pengajuan calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memundurkan demokrasi. Karena itu, politisi Golkar itu menyarankan agar Presiden mengajukan dua nama calon Panglima TNI sehingga ada semangat demokrasi yang tumbuh.

"Justru apabila presiden mengajukan lebih dari satu calon, maka semangat demokrasi dan kesetaraan 'power balance' eksekutif-legislatif, menjadi implementasi nyata semangat reformasi yang berkembang di Indonesia," kata Fayakhun.

Kalau hanya satu nama yang diajukan oleh presiden Yudhoyono, sama artinya presiden menjadikan DPR sebagai 'tukang stempel'. "Sama artinya Presiden menjadikan DPR (legislatif) sebagai 'tukang stempel' pemerintah (eksekutif)," kata Fayakhun.

Lebih lanjut dia ingatkan, masyarakat Indonesia telah makin dewasa dalam berpolitik, dan selalu mengamati perkembangan demokrasi dengan memantau pengajuan nama-nama oleh presiden untuk posisi-posisi kunci seperti Gubernur BI, Panglima TNI. "Ternyata eksekutif 'mendorong mundur' legislatif kembali menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah," kata politisi Golkar itu," ujarnya. (fas/jpnn)