Sabtu, 04 Februari 2012  
   
POLITIK - LEGISLATIF
Selasa, 07 September 2010 , 21:15:00

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie boleh saja membantah bahwa gedung baru DPR yang akan dibangun tidak akan memiliki fasilitas SPA dan kolam renang. Namun, Ketua Tim Teknis Pembangunan Mardian Umar justru mengungkap fasilitas baru dibalik pembangunan gedung bernilai Rp1,6 triliun itu.

"Jika gedung baru itu kelak selesai maka DPR memiliki kawasan private bagi Anggota DPR," kata Mardian Umar, di kantor Biro Pemeliharaan Gedung dan Instalasi DPR, Senayan Jakarta, Selasa (7/9).

Diadakannya zona private tersebut, kata Mardian adalah bagian dari penataan kawasan Senayan yang selama ini relatif terabaikan. Jadi keseluruhan kawasan parlemen ini pada dasarnya akan terbagi dalam tiga zona, yaitu zona private, semi publik dan publik.

Menurut Mardian Umar, pertimbangan mendasar perlunya pembagian zona antara lain untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang beraktivitas di komplek parlemen. 

Menyinggung soal desain bangunan baru gedung DPR, Mardian mengaku bahwa desain itu sudah ada semenjak tahun 2008 lalu. "Desain itu sudah ada sejak DPR periode 2004-2009, dan itu hasil dari workshop serta proses tender dengan biaya Rp1,2 miliar. Tim ini diperintahkan oleh DPR periode lalu untuk mengawal semua proses dan kesepakatan dengan para pihak yang sudah terjadi," ungkapnya.

Mardian juga menyebut gedung Nusantara I yang saat ini ditempati oleh 560 anggota dewan sudah diaudit oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Rekomendasinya antara lain sangat rentan terhadap gempa dan membahayakan," imbuhnya.

Sebelum itu benar-benar jadi kenyataan, kata Mardiah, maka tim harus mengantisipasi sedini mungkin karena Nusantara I itu adalah ikon yang harus dipertahankan keberadaannya. (fas/jpnn)

RELATED NEWS


Komentar (1)

Nama :
Email :
Komentar :
  1. 08.09.2010,
    08:37
    Ltk TNI AU Daniel S Lallo - Cilangkap.
    Gedung baru DPR harus ditunda sampai RAKYAT di SELURUH NKRI dapat HIDUP LAYAK.
    Sebaiknya DPR fokus saja pada PEMBUATAN AZAS HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK kasus KORUPSI. Alasannya. . . . . . .,
    MUHAMMADIYAH
Advertisement

 
Dahlan Iskan
Yang Tidak Akan Selesai dengan Keluha ...

Hatta Rajasa
Tiga Ancaman Industri Dituntaskan

   
Advertisement

Setelah Bima, Mana Lagi?

Don Kardono
Pajak Warteg

Fakhrunnas Ma Jabbar
Sang ‘KHALIFAH’ Bernama Dahlan Bi ...

   
Advertisement
Advertisement