BANDUNG - Hingga Agustus 2010, baru 20 persen ABPD terserap.  Padahal, seharusnya, keterserapan APD tahun 2010 minimal 50 persen lebih. DPRD Jabar menilai hal ini lantaran masih rendahnya kinerja eksekutif.
           
"Saya beberapa minggu lalu bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Jabar. Mereka mengungkapkan keterserapan APBD tahun ini baru sekitar 20 persen. Saya menyayangkan hal ini, seharusnya pada bulan Agustus APBD sudah dibelanjakan sekitar 50 persen  lebih," jelas Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Rudy Harsa Tanaya.
           
Rudy menyatakan, jawaban TAPD saat dimintai keterangan terkesan lempar tanggungjawab. Untuk itu, ke depan Rudi mengharapkan kinerja ekskutif harus diperbaiki. Agar penyerapan anggaran lebih otimal, sehingga pelayanan  pemerintah kepada masyarakat bisa secepatnya tersalurkan.
          
Pemprov terkesan lambat memberikan bantuan langsung kepada kabupaten/kota. Padahal, mekanisme pemberian bantuan tidak terlalu sulit. Dalam satu hari saja anggaran tersebut bisa tersalurkan melalui rekening pemerintah (kas daerah) masing-masing kabupaten/kota . Namun, hingga pertengahan Agustus 2010, anggaran tersebut belum juga tersalurkan.
           
"Saya masih bisa memahami jika anggaran untuk program atau kegaiatn yang ditenderkan belum dilakukan, karena memerlukan proses yang tidak sebentar. Kalau sifatnya bantuan langsung kan bisa segera dilaksanakan. Namun mengapa belum juga terlaksana?," ungkapnya.
           
Sorotan juga datang dari anggota Banggar DPRD Jabar Doni Achmad Munir, yang mendesak agar pemprov segera menyerahkan draf perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2010 ke DPRD Jabar. Perubahan KUA PPAS tersebut sebagai tahap awal untuk membahas APBD perubahan 2010.
           
"Hingga saat ini ajuan dari eksekutif tentang perubahan KUA PPAS belum kita terima. Saya mengharapkan draf ajuannya segera disampaikan ke DPRD untuk dibahas. Karena untuk membahas APBD perubahan KUA PPAS-nya dulu yang harus  diubah. Setelah KUA PPAS diubah, maka kita langsung membahas APBD perubahan," jelas Dony. (mur)