Sabtu, 04 Juli 2015 | 20:41:32

Jumat, 18 Maret 2011 , 14:01:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah kadung berjanji. Tahun 2011 akan ada kenaikan gaji bagi PNS, TNI dan Polri sebesar 15 persen. Namun hingga menjelang berakhirnya kuartal I-2011, kenaikan gaji PNS masih terkendala. Kementrian Keuangan masih belum bisa melakukan pencairan, karena belum keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal kenaikan gaji aparatur negara ini.

‘’Kita masih menunggu PP dulu. Kalau tidak ada PP, belum bisa kita bayarkan. Termasuk gaji ke 13,’’ kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Herry Purnomo pada wartawan di Jakarta, Jumat (18/3).

Tapi Herry memastikan, janji Presiden SBY soal kenaikan gaji PNS dan gaji ke 13 bagi aparatur negara tetap akan terlaksana dalam tahun 2011. Diperkirakan, PP akan segera keluar dan pembayaran gaji dilunasi dengan sistem rapel.

‘’Ya nanti kalau PP nya turun, langsung dibayarkan dengan sistem rapel. Kalau tidak salah, untuk gaji ke 13 bisa dibayarkan pada bulan Juni,’’ kata Herry.

Dalam nota keuangan APBN 2011, pemerintah telah menganggarkan Rp 91,2 triliun untuk pembayaran gaji PNS. Anggaran gaji dan tunjangan masuk dalam alokasi anggaran belanja pegawai di 2011 yang mencapai Rp 180,6 triliun atau 2,6 persen dari PDB. Selain gaji dan tunjangan PNS, pemerintah juga menyiapkan anggaran honorarium, vakasi dan uang lembur pegawai negara mencapai Rp 28,1 triliun.

Kenaikan gaji PNS ini sebenarnya tiap tahun terjadi. Sejak tahun 2005-2010, gaji PNS rata-rata naik 24,6 persen per tahun. Kurun waktu 2006-2007, kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen. Tahun 2008, tercatat kenaikan lebih besar yakni 20 persen. Tahun 2009, kenaikan terjadi 10 persen, tahun 2010 sebesar 5 persen dan tahun 2011 kenaikan gaji serta tunjangan PNS naik 15 persen.

Pengamat ekonomi dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro mengatakan, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri sebesar 15 persen, dapat mendongkrak daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga-harga barang akibat inflasi.

‘’Tapi tetap harus dipikirkan juga, pemberian insentif kerja ini harusnya berdasarkan kinerja. Kalau tidak, akan memunculkan sinisme sosial masyarakat dengan penghasilan lebih rendah. Pasar juga bisa terganggu dengan spekulan harga,’’ kata Umar.(afz/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar