JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menghentikan penayangan perhitungan suara real count. Dari temuan Forum Antar Parpol (KPU), dalam tabulasi elektronik itu  banyak ditemukan terdapat perbedaan data yang mencolok.

FAP menuding tayangan  real count KPU diduga telah dimanipulasi untuk memenangkan partai tertentu. Adapun parpol yang tergabung dalam FAP antara lain Gerindra, Partai Hanura, PSI, Republikan, PKNU, PNBKI, PPRN, PPDI, Merdeka, PMB, PBR, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, Partai Barnas, Pakar Pangan, PPPI, PNI Marhenisme, PIS, PDK dan PDP.

Juru Bicara FAP, Idham Cholied di Jumat (24/4) menyatakan, KPU seharusnya menghentikan proses tabulasi. "Karena manipulatif dan menyesatkan publik," ujarnya.

Idham yang juga Sekjen PKNU ini bahkan menduga ada kecenderungan perolehan suara real count KPU sengaja disesuaikan dengan dengan hasil quick count beberapa lembaga survei yang memenangkan Partai Demokrat pada kisaran 20 persen. "Selain memenangkan Demokrat, real count KPU juga sama persis menayangkan 9 partai yang diperkirakan lolos parlementary threshold (PT) dan masuk Senayan," tudingnya.


Padahal kata Idham, berdasarkan data server KPU per 21 April 2009, suara Partai Demokrat hanya 16,49 persen dan partai yang lolos PT sebanyak 14 parpol. Adapun data yang terdapat pada server KPU tercatat sudah masuk 78.023.386 suara, sementara pada saat penutupan Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur 20 April lalu, suara yang terkumpul pada pukul 19.19 sudah mencapai 53.565.637 suara.
 

Sementara di Pusat Tabulasi Nasional hanya mampu menampilkan 13.191.757 suara dari 171.265.442 pemilih. Artinya, suara yang masuk belum sampai 10 persen, meski KPU mentargetkan hingga penutupan setidaknya 80 persen suara tertabulasi. Padahal entri data yang masuk pada server KPU, sesungguhnya sangat fluktuatif dan dinamis. Idham menduga KPU telah memanipulasi data perolehan suara parpol agar tidak tercapai target.

"Dari temuan tersebut jelaslah bahwa KPU tidak transparan, bahkan diduga kuat telah melakukan kebohongan public dan menutup-nutupi informasi kepada masyarakat. KPU dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nur Cholis mendesak komisioner KU mengundurkan diri karena permintaan maaf saja tidak cukup. "Percuma ada permintaan maaf tapi tidak bertanggung jawab. KPU harus mengundurkan diri," ucapnya.

Nur Cholis menegaskan, FAP tidak berniat untuk memboikot hasil Pemilu meski kinerja KPU buruk dan pelaksanaan Pemilu diwarnai berbagai pelanggaran. “Kalau kita boikot pemilu, itu akan mempengaruhi kondisi nasional. Sangat riskan," tandasnya.

Karenanya FAP lebih memilih  untuk mendesak pemerintah menjawab siapa yang paling bertanggung jawab atas buruknya penyelenggaraan pemilu 2009 ini. "Apakah Presiden, Depdagri atau KPU. saat ini belum ada yang bertanggung jawab. Jika diperlukan forum antar parpol akan menempuh jalur hukum," tukasnya.(ara/jpnn)