“FPI tidak akan ada di Barsel. Kalau pun ada, saya yang akan menjadi orang pertama yang menolak  keberadaan PFI. Karena itu, marilah ciptakan hidup rukun dan damai di Bumi Tambun Bungai ini. Jangan sampai keadaan yang sudah damai dan nyaman dengan berdampingan sesama umat beragama terganggu," ujar Bupati Barsel seperti diberitakan Kalteng Pos (Grup JPNN).

Pandangan bertolak belakang dilontarkan HA Rasyid. Mantan Ketua DPRD Barsel itu menyebut, dirinya sebenarnya sangat mendukung andai FPI ada di Kalteng. Sebab, sebenarnya di mata dia, FPI bukan ormas yang jahat dan biadab. Sebaliknya, malah menjalankan syariat Islam untuk membasmi maksiat, terutama judi minuman keras dan prostitusi dan lainnya.

“Mereka hanyalah menjalankan syariat Islam. Yang menolak keberadaan FPI di Kalteng juga tidak sepenuhnya masyarakat Kalteng. Namun masih banyak yang menginginkan keberadaan FPI di Kalteng terutama saya,” ucap Rasyid.

Meski demikian, dia menyebut tidak sepenuhnya mendukung semua yang telah dilakukan FPI. Terlebih ulah oknumnya yang melakukan perusakan. Seperti pemecahan kaca di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kekerasan lainnya di beberapa wilayah di Indonesia lainnya.

Terkait dengan penolakan FPI di Kalteng, Rasyid meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah dengan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai unsur, majelis ulama, dan pemuka adat dan agama.  “Saya harap ini tidak menjurus ke masalah SARA. Cukup dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini," pungkas Rasyid. (*/rif/fad/viv/tur/yon)