Rahasiakan Nama Daerah Curang
Minggu, 06 Mei 2012 – 00:50 WIB
JAKARTA - Kendati sudah menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), namun pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah. Alasannya, untuk mencegah pejabat daerah menghilangkan bukti-bukti yang ada.
"Daerah yang melakukan manipulasi data memang banyak. Cuma untuk sementara ini tidak bisa kami ekspos dulu. Khawatirnya, daerahnya sudah siap duluan sebelum tim pusat datang melakukan cek and ricek," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo yang dihubungi, Sabtu (5/5).
Dia menambahkan, dengan banyaknya laporan pengaduan yang masuk menunjukkan kalau hasil verifikasi dan validasinya tingkat keakuratannya kurang. Sebab, para pelapornya banyak yang dari kalangan honorer, LSM, dan DPRD.
"Anda bisa lihat sendirikan, laporan ke Kemenpan&RB 1000-an, sedangkan ke BKN sekitar 350. Itupun laporannya didominasi honorer/perorangan disusul LSM dan DPRD. Artinya apa, masyarakat lebih percaya ke pemerintah pusat ketimbang pemda (BKD)," terangnya.
JAKARTA - Kendati sudah menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), namun pemerintah masih menyembunyikan nama-nama
BERITA TERKAIT
- Kemendikbudristek & Go Study China Berkolaborasi, Dirjen Kiki: Harus Saling Mendukung
- Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca, SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif
- Harapan Repnas Seusai KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih 2024-2029
- Kemendagri Instruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
- Menaker Ida Sebut Transformasi BLK Tingkatkan Kualitas Pelatihan Vokasi
- Dua Prajurit TNI Tersambar Petir saat Jaga Markas di Cilangkap, Begini Kondisinya