Kemenhut Laporkan 13 Kepala Daerah ke KPK
Selasa, 15 Mei 2012 – 21:02 WIB
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang berubah fungsi karena Pemerintah Daerah mengobral izin ke pihak swasta untuk memanfaatkan hutan.
Ujung dari itu semua, Kemenhut telah melaporkan 13 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). 13 kepala daerah itu diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan ijin kegiatan di hutan lindung dan ijin pengelolaan hutan untuk dialihfungsikan.
Baca Juga:
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pengawasan dan perijinan kehutanan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak ijin yang dikeluarkan dan mengalihkan fungsi lahan menjadi perkebunan ataupun perumahan sebagai akibat dari mudahnya mengeluarkan ijin dan pengawasan yang sangat lemah," kata Darori dalam acara launching kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi di Jakarta, Selasa (15/5).
Diterangkan Darori, saat ini telah ada sekitar 10 juta lahan hutan lindung yang sudah berubah peruntukannya menjadi lahan pertambangan. Misalnya, yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Darori, hal itu menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin sehingga fungsi hutan lindung menjadi beralihfungsi.
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat