Selasa, 28 April 2015 | 17:23:34

Sabtu, 16 Juni 2012 , 14:29:00

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan penolakan terhadap penguatan peran Densus 88 di Papua. Dia melihat ada upaya dari sejumlah petinggi Polri untuk memanfaatkan kondisi di Papua yang kian memanas.

"Penguatan peran Densus 88 ini ditandai dengan adanya upaya untuk menjadikan Ketua BNPT Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua," ungkap Neta kepada wartawan, Sabtu (16/6).

IPW beralasan bahwa persoalan Papua bukanlah masalah terorisme, melainkan soal kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini diderita masyarakat Negeri Cendrawasih itu.

"Jika gagasan ini dipaksakan, IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata," jelas Neta.

Padahal yang dibutuhkan Papua adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi.

Bahkan jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, maka dikhawatirkan terjadinya perlawan sengit dari rakyat Papua dan Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua.

"Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang ujung-ujungya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim," pungkas Neta.

Ditambahkannya, IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti, namun penggantinya harus lah seorang figur yang mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua.(fat/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar