JAKARTA - Data honorer Kategori 1 (K1) dari 9 instansi pusat dan 203 Instansi daerah, saat ini sedang diverifikasi ulang. Langkah itu dilakukan menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan data honorer K1 hasil uji publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu.

"Verifikasi ulang dilakukan dengan memanggil pejabat terkait dan menurunkan tim ke lapangan. Saya targetkan akhir Juli verifikasi ini sudah selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN&RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (21/6).

Dijelaskannya, berdasarkan database BKN terdapat 152.310  tenaga honorer K1. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN dan BPKP hingga 11 Juni 2012 lalu tersaring 71.676 honorer K1. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan uji publik selama 14 hari.

Dari hasil uji publik tersebut, diperoleh sanggahan dari berbagai instansi maupun kalangan masyarakat sebanyak 364 sanggahan. "Sanggahan yang masuk akan ditindaklanjuti ke lapangan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk di dalamnya melibatkan pihak kepolisian," ujar Azwar.

Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan penetapan formasi untuk tenaga honorer K1 dalam tahun anggaran 2012. "Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengusulkan pemberkasan dalam penetapan NIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS," tandasnya. (Esy/jpnn)