Guru Desak Tak Hanya UN SD yang Dihapus
Rabu, 15 Mei 2013 – 11:38 WIB
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menuding pemerintah telah merampas hak guru dan sekolah dalam mengevaluasi dan menilai kualitas peserta didik sebagai penentu kelulusan. Hal ini berkaitan dengan dijadikannya ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.
Sekjen FSGI, Retno Listyarti menyebutkan, berdasarkan pasal 58 ayat (1) UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), hak mengevaluasi, menilai peserta didik, merupakan hak pendidik dan satuan pendidikan.
Artinya kata Retno, hak prerogatif menilai siswa berada di tangan guru dan sekolah bukan negara, dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP). Amanat Pasal 58 ayat 1 UU Sisdiknas ini berlaku untuk peserta didik di semua jenjang pendidikan.
"Jadi seharusnya bukan hanya UN SD yang ditiadakan. Tapi UN sebagai penentu kelulusan harus dihapus di semua jenjang, mulai SD sampai SMA/SMK," tegas Retno kepada JPNN.COM, Rabu (15/5).
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menuding pemerintah telah merampas hak guru dan sekolah dalam mengevaluasi dan menilai kualitas
BERITA TERKAIT
- SIS Preschool Sedayu City Usung Kurikulum Berbasis Riset, Perkuat STEAM
- Kreasi Sampah di SDN Sawah Baru 01 Demi Bumi Lestari
- Mau Kuliah Sambil Kerja? Yuk di UHAMKA
- Prof. Kumba Bantah Melakukan Pencatutan Nama dalam Publikasi Jurnal Internasional
- Melaju ke OSN Provinsi, 23 Siswa SMA Kesatuan Bangsa Targetkan Bawa Medali
- 6 Pelajar SMA Pribadi Bandung Siap Berkompetisi di OSN Provinsi