JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih pindah ke kantornya di Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menuntaskan penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif 2009. Selama rekapitulasi nasional secara manual yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, KPU jarang didatangi tamu tak diundang, namun ketika sudah pindah ke kantornya, KPU langsung didemo puluhan warga.

Puluhan warga yang mengatasnamakan dirinya Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan), Sabtu pagi (9/5), mendatangi kantor KPU di Jl Imam Bonjol, para anggota KPU sedang mengadakan rapat di gedung KPU Lt 2, namun diluar gedung sekitar 20 menit para pendemo meminta KPU untuk membereskan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lebih tajam lagi, peserta aksi yang terdiri dari ibu-ibu, pemuda, bahkan terdapat anak-anak itu, meminta seluruh jajaran KPU dari pusat hingga daerah diganti, karena menganggap kinerjanya tak becus menyelenggarakan Pemilu. Sementara itu puluhan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang berpakaian seragam menjaga ketat gedung KPU, pagar gedung itu pun ditambah kawat khusus.

“Kami dari Spartan meminta seluruh anggota KPU diganti, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kami juga mendesak agar diusut tuntas dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana Pemilu oleh KPU,” cetus Juru Bicara Spartan, Rio Martin.

Meski meminta berteriak meminta KPU dibubarkan, para peserta aksi juga mendesak KPU untuk melakukan pemutakhiran data DPT sebelum Pilpres 8 Juli 2009 digelar. “Pemutakhiran itu harus dilakukan verifikasi, pengujian, dan diumumkan ke publik. KPU harus menyediakan selisih hari yang agak panjang untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT untuk mengajuan komplain dan mendaftarkan diri,” tukas dia.

Tuntutan lainnya, lanjut Rio, pihaknya meminta kepada KPU untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pendirian TPS (tempat pemungutan suara) di sekolah, kampus, dekat pabrik, rumah sakit umum, pasar dan mall, penjara (lembaga pemasyarakatan), tempat lokalisasi, bandara, dan pelabuhan.

“KPU juga harus melibatkan rakyat dan organisasi massa dalam mengawasi, mengontrol, dan menyaksikan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga proses rekapitulasi suara,” cetusnya.

Selain beberapa tuntutan tentang Pemilu, pada kesempatan itu, Spartan juga menyerukan agar terbangunya pemerintahan koalisi persatuan nasional untuk kemandirian bangsa, dengan jalan melakukan nasionalisasi industri pertambangan asing, penghapusan utang luar negeri, serta membangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.(gus/JPNN)