Perbuatan Tak Menyenangkan Dihapus

jpnn.com - JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) No 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

MK menyatakan frasa, ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

"Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tegas Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan perkara tersebut di gedung MK, kemarin, (16/1).

Menurut pendapat Mahkamah, frasa ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya.

"Ini terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum," urai Hakim Konstitusi Ahmad Fadil Sumadi membacakan pertimbangan hukumnya.

Karena itu, lanjut dia, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

"Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan," tambah Fadlil.