BKD Lacak Dugaan Data Siluman Honorer K2

BKD Lacak Dugaan Data Siluman Honorer K2
BKD Lacak Dugaan Data Siluman Honorer K2

jpnn.com - SAMPIT – Permintaan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, Supian Hadi agar instansi terkait terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengevaluasi pengumuman honorer K2 setelah adanya dugaan data siluman dua oknum guru SMK Negeri 1 Pulau Hanaut, langsung ditindaklanjuti.

BKD Kotim telah mengumpulkan data-data adanya dugaan data siluman tersebut. Pemeriksaan berkas daftar ulang peserta honorer K2 yang dinyatakan lulus yang dimulai dari tanggal 24 Februari sampai 7 Maret, akan dilakukan lebih teliti untuk menemukan apakah benar adanya dugaan tersebut.

“Kita tetap akan mengecek informasi-informasi tersebut, makanya mereka (peserta honorer K2) jangan bergembira dulu. Kata KemenPAN-RB saat ini kan masih tahap seleksi, daftar ulang ini kan namanya seleksi berkas,” ungkap Kepala BKD Kotim Yanero, Senin (24/2).

Ditambahkan Yanero jika memang dalam proses daftar ulang nanti ditemukan adanya kejanggalan pada peserta honorer K2 maka pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk meneruskan temuan tersebut ke KemenPAN-RB, yang sanksinya kemungkinan besar akan  membatalkan kelulusan peserta tersebut.

“Kita akan mencatat laporan yang saat ini ada di media, yang melaporkan dugaan tersebut akan kami panggil. Apa benar soal dugaan data siluman peserta honorer K2 di SMK Negeri 1 Pulau Hanaut?,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai adanya penambahan peserta honorer K2 yang tidak sesuai dengan data uji publik daftar nama tenaga honorer K2 yang diumumkan Pemkab Kotim pada 27 Maret 2013 lalu, dibantah keras oleh Yanero.

Menurutnya daftar nama dari KemenPAN-RB sebanyak 400 orang kemudian yang mengikuti tes sebanyak 384 orang, sedangkan yang lulus sebanyak 242 orang.

“Jangan menuduh seperti itu, kita memaklumi mungkin lagi emosi. Kalau menyebut 600 orang kasihan petugas yang ikut mengawasi. Engak benar itu,” tegasnya.

SAMPIT – Permintaan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, Supian Hadi agar instansi terkait terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengevaluasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News