Keluarga Korban Satinah Tersinggung dengan Pemberitaan Media Indonesia
jpnn.com - JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan penyelesaian tawar menawar pembayaran diat untuk Satinah binti Jumadi Ahmad (40) tidak semudah yang dibayangkan.
Pasalnya, keluarga korban, Nurah binti Muhammad Al Gharib telanjur tersinggung dengan sejumlah pemberitaan media massa di Indonesia yang menampung berbagai pendapat pihak terkait kasus Satinah. Ini membuat perundingan dengan keluarga semakin alot.
"Saya tidak menyalahkan media, memuat apa yang berkembang di masyarakat. Tapi ternyata kontraproduktif dengan apa yang dilakukan Pak Mahfud dan keluarga korban," ujar Djoko dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa, (15/4).
Menurutnya, Presiden SBY bahkan sempat kembali berkirim surat kepada keluarga korban agar bisa berunding dan menurunkan harga diat Satinah. Djoko berharap ke depan hal-hal serupa tidak terulang lagi.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Tatang Budie Utama Razak. Tatang mengungkapkan, pemberitaan yang seolah-olah membenarkan perbuatan Satinah sangat mengecewakan keluarga korban. Akibatnya, tim lobi yang diikutinya di Arab Saudi mengalami kesulitan menawarkan harga diat Satinah.
"Satu hal yang membuat tersinggung keluarga adalah ketika disebutkan Satinah tidak bersalah dan membunuh karena terpaksa. Keluarga korban tidak bisa terima itu," kata Tatang.
Tatang berharap pemberitaan tentang TKI yang terjerat kasus hukum akan lebih seimbang nantinya. Pasalnya masih ada kasus hukum yang menjerat sejumlah TKI.
Di antaranya kasus Zainab (48), TKI asal Kelurahan Mlajah, Kecamatan Kota Bangkalan, Jawa Timur, yang menunggu waktu pelaksanaan eksekusi pancung dari Pemerintah Arab Saudi.
JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan penyelesaian tawar menawar pembayaran diat untuk Satinah binti Jumadi Ahmad (40) tidak semudah
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat