Ekspor Naik, Industri Tertekan Kebijakan Listrik

jpnn.com - SURABAYA - Ekspor mebel Jawa Timur (Jatim) mengalami kenaikan signifikan pada semester pertama tahun ini. Meski demikian, kenaikan tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan daya saing industri. Sebab, industri mebel kian tertekan kebijakan listrik yang dinilai merugikan. 

Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Jatim Nur Cahyudi mengatakan, ekspor mebel jatim sampai semester pertama lalu membukukan USD 800 juta. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2013 sekitar USD 650 juta. "Kontribusi jatim terhadap ekspor nasional cukup signifikan," kata Nur kemarin (11/8).

Tapi, lanjut ia, kinerja ekspor yang menggembirakan tersebut tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada pengusaha, terutama kebijakan listrik. Nur mengatakan kebijakan kenaikan tarif listrik yang bertahap menyulitkan pengusaha untuk melakukan prediksi. 

"Berdasar perhitungan kenaikan tarif dasar listrik selama setahun sebesar 38,5 persen, tapi sebenarnya kalau diakumulasi tentu persentase kenaikan di atas itu. Seharusnya kenaikan ini memiliki landasan yang jelas, seperti mengacu pada inflasi," urainya. 

Oleh karena itu pihaknya belum bisa memastikan persentase kenaikan harga jual produk pasca kenaikan tarif dasar listrik September nanti. Sebab, di dalamnya melibatkan banyak komponen, misalnya dari industri pendukung seperti cat sampai karton untuk packaging. Sedangkan selama ini kontribusi listrik terhadap biaya produksi sekitar 5-10 persen. 
       
"Kami harus menghitung terlebih dulu sebelum memutuskan menaikkan harga jual. Tapi yang jelas, industri diuntungkan dengan adanya buffer stock baik raw material maupun supporting industry. Setidaknya stok tersedia untuk tiga bulan, setelah itu baru kalkulasi harga yang baru," urainya.
       
Selain kenaikan tarif, pihaknya juga mempersoalkan pemberlakuan kembali uang jaminan listrik (UJL) yang diberlakukan sejak setahun lalu. Sebelumnya UJL sempat dihapus. Dinilai, semestinya pemberlakuan UJL untuk industri yang pasang baru atau tambah daya. "Tapi ini tidak, seluruh industri wajib membayar UJL. Selain itu, kalangan industri juga mengeluhkan lamanya proses penyambungan listrik. Padahal isu energi ini mempengaruhi investor yang berminat masuk ke jatim," tandas dia. 
       
Secara terpisah, Deputi Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jawa Timur (Jatim) Arkad Matulu mengatakan, sesuai audit terhadap pengelolaan UJL yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan DPR, UJL memang harus diberlakukan lagi. "Sebab sangat berisiko bagi PLN jika tidak ada UJL. Jaminan itu dapat menjadi pengganti bagi pelanggan yang menunggak selama 3 bulan," katanya kemarin (11/8).
       
Menurut Arkad, UJL merupakan tanggung jawab pelanggan kepada PLN. Sementara alasan UJL dihentikan karena pungutan tersebut dinilai tidak memberi manfaat banyak bagi PLN maupun pelanggan. Pasalnya, biaya yang  dipungut hanya dimasukkan ke rekening tersendiri dan tidak digunakan PLN untuk operasional. Pada 2010, direksi PLN ketika itu melihat akan jauh lebih bermanfaat jika UJL tersebut digunakan oleh pelanggan untuk modal kerja sehingga lebih menggerakkan roda perekonomian.
       
Terkait lamanya proses penyambungan listrik, secara nasional terdapat sekitar 652 calon pelanggan industri yang masuk daftar tunggu PLN. Arkad menyatakan, sejak subsidi listrik turun pertengahan tahun lalu maka per 1 Juli perseroan sudah mulai melayani penyambungan. "Waktu itu kan tertundanya penyambungan karena PLN terkendala dana subsidi yang belum turun. Sehingga belum bisa investasi. Tapi sekarang sesuai urutan pendaftar sudah mulai disambung," ujarnya.
       
Di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ada 99 calon pelanggan baru dengan pemakaian daya besar. Rinciannya, golongan I3 sebanyak 39 pelanggan, golongan B3 sebanyak 7 pelanggan, golongan I2 sekitar 9 pelanggan, sosial sebanyak 21 pelanggan, dan busnis sebanyak 23 pelanggan. (res/ias/agm)