Menteri PU: Infratsruktur Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Menteri PU: Infratsruktur Masih Terkendala Pembebasan Lahan
Menteri PU: Infratsruktur Masih Terkendala Pembebasan Lahan

jpnn.com - JAKARTA - Banyaknya proyek pembangunan yang belum selesai membuat sisi infrastruktur Indonesia menuai banyak kritikan. Menanggapi itu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto angkat bicara. Menurut dia pembebasan lahan menjadi momok yang belum bisa diselesaikan.

Ditemui setelah pembacaan pidato Presiden RI di gedung DPR RI kemarin (15/8) Djoko mengatakan bahwa tantangan infrastruktur di Indonesia ke depan adalah masalah tanah. Sedangkan untuk pembangunannya tidak ada masalah. "Kalian semua tau. Kan masalah tanah aja," ujarnya.
       
Djoko menjelaskan meskipun sudah ada undang-undang" No 2/2012 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak berpengaruh banyak. Menurut dia undang-undang baru itu memang menjamin kepastian. Tapi belum tentu percepatan. "Sehingga tetap saja sulit untuk dibebaskan," ujarnya.
       
Menurut Djoko, pembebasan lahan pada proyek pembangunan diakuinya sangat vital. Sebab semua proyek baik pembangunan jalan tol, waduk serta jalan harus melalui mekanisme itu.
       
Dia mencontohkan pembebasan lahan yang terkendala. Yakni pembebasan waduk Titab di Buleleng Bali. Bendungan yang seharusnya selesai tahun ini akhirnya ditunda sampai tahun depan hanya karena permasalahan lahan. "Karena pembebasan lahanya bermasalah sehingga harus kami tunda. Anggaran ditunda tahun 2015," jelasnya.
       
Kendala yang lain yakni adanya mafia tanah ketika pembebasan tanah. Pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM)  itu mengatakan, mafia tanah adalah orang yang sengaja membeli tanah di tempat tertentu. Setelah tahu pemerintah mau membangun di tempat itu, dia mau melepas tanahnya namun dengan harga mahal.
       
Lalu apa solusinya? salah satu solusi untuk mengatasi itu menurut Djoko yakni dengan penetapan harga tanah oleh tim independen appraisal. Hal itu sudah diatur di dalam undang-undang. Namun jika masih alot akan dikonsinyasi di pengadilan. 
       
Pada bagian lain, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan ke depan proyek infrastruktur di Indonesia akan berkembang. Sebab, BUMN akan sangat diandalkan untuk pembangunan proyek-proyek fisik.
       
Menurut Dahlan banyaknya pembangunan yang mendeg lantaran keterbatasan APBN. "Ke depan BUMN akan semakin diandalkan," ujarnya.
       
Keyakinan Dahlan itu dibuktikan dengan kemampuan pendanaan BUMN yang semakin baik. Banyak perusahaan infrastruktur besar dari kalangan BUMN. "Tinggal fleksibilitas bagaimana cara menujuk dan menugaskan saja," jelasnya. (aph)


JAKARTA - Banyaknya proyek pembangunan yang belum selesai membuat sisi infrastruktur Indonesia menuai banyak kritikan. Menanggapi itu Menteri


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News