Anggap Tepat Pengamanan Ketat di Sekitar MK
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai pengamanan berlapis di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan aparat TNI di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian merupakan langkah tepat. Menurutnya, pengerahan TNI dalam BKO Polri merupakan upaya preventif sekaligus menjaga kewibawaan lembaga tinggi negara yang akan memutus sengkate pemilu presiden (pilpres) itu.
Muradi menjelaskan, langkah dan prestasi yang baik selama pengamanan Pemilu 2014 jangan sampai dicederai manuver pengerahan massa yang akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya politik pemaksaan atas hasil keputusan MK. Menurutnya, baik Polri maupun TNI pasti menyadari benar bahwa setiap manuver pengerahan massa akan mengandung konsekuensi-konsekuensi ancaman atas keamanan yang terus coba dijaga tetap kondusif pascapilpres.
Sedangkan sebagai lembaga negara, MK harus dibebaskan dari tekanan-tekanan massa dalam proses pembuatan keputusannya. "Politik pengerahan massa diasumsikan untuk melakukan tekanan dan intimidasi coba terus dilakukan oleh pendukung pasangan capres dan cawapres yang melakukan gugatan ke MK," ujar Muradi, Rabu (20/8).
Pada kondisi ini, lanjutnya, Polri dan TNI harus memastikan bahwa MK dan lingkungan sekitarnya steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa. "Agar MK dapat menghasilkan keputusan yang berimplikasi positif bagi perkembangan demokrasi dan masa depan Indonesia," pungkasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai pengamanan berlapis di sekitar gedung Mahkamah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat