Kepiawaian Politik Jokowi Diuji

jpnn.com - JAKARTA – Kepiawaian politik Jokowi-JK sedang diuji dalam mengundang beberapa parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) agar mau bergabung ke dalam koalisinya.

Hal itu harus dilakukan Jokowi agar roda pemerintahannya bisa berjalan efektif, khususnya agar lancar di parlemen yang mayoritas  ‘dikuasai’ KMP.
    
Pengamat politik senior Arbi Sanit mengatakan hal tersebut terkait wacana menambah barisan koalisi pendukung pemerintahan. Menurut Arbi, mau tidak mau dan suka tidak suka Jokowi harus bisa menarik setidaknya dua parpol di KMP itu.
    
”Jokowi jelas membutuhkan partai lain agar pemerintahannya bisa berjalan. Saat ini Jokowi harus membuktikan kepiawaiannya dalam berpolitik, jika dia tidak berhasil, maka saya sarankan Jokowi untuk pergi berlayar yang jauh saja, karena negara pasti tidak berjalan dan malah berantakan. Daripada rakyat yang rugi karena ketidakmampuannya, lebih baik dia yang berlayar jauh,” tutur Arbi bernada sarkastik, Rabu (27/8).
    
Dia juga menyarankan parpol di KMP jangan alergi jika diajak bergabung dengan Jokowi yang sudah sejak jauh-jauh hari mensyaratkan koalisinya adalah koalisi tanpa syarat. Kalau elite parpol komitmennya demi kepentingan negara, dan bukan semata-mata demi jabatan, maka sekaranglah saatnya para politisi dan para elite partai membuktikan kalau dirinya memang negarawan.
    
”Koalisi tanpa syarat itu sangat baik untuk negara ini, dan sangat bagus  kalau ada partai di KMP yang mau bergabung. Itu kalau memang pikirannya demi negara. Negarawan itu hanya mementingkan bangsa dan negaranya, sementara kepentingan golongan dan pribadi menjadi nomor kesekian. Hanya dengan cara itu negara bisa berubah lebih baik,” tutur Arbi.
     
Dia menambahkan, meskipun nantinya Jokowi membentuk koalisi gemuk,  namun sangat berbeda dengan koalisi gemuk versi SBY. Sebab koalisi gemuk Jokowi adalah koalisi tanpa syarat yang pasti akan lebih efektif daripada koalisi bersyarat yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat.
    
”Dengan koalisi tanpa syarat, maka tidak akan ada lagi pengurus partai menjadi menteri. Jadi tidak ada lagi order dari ketua umum ke fraksi di DPR untuk melawan pemerintahan seperti yang terjadi di pemerintahan SBY. Kan  itu lebih baik,” lontarnya.
    
Selain itu, lanjut Arbi, parpol yang bergabung juga akan lebih sehat karena tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para elite partai yang menjadi menteri. ”Artinya akan ada sistem kontrol jabatan. Menteri tidak lagi menyalahgunakan lembaga yang dipimpinnya untuk kepentingan partai atau pribadinya. Menteri juga diajarkan untuk tidak serakah terhadap jabatan,” pungkasnya.
     
Sedangkan politisi Partai Golkar (PG) Bambang Soesatyo yang meyakini parpol di dalam KMP tidak akan ada yang meloncat ke kubu Jokowi-JK. Dia pun juga yakin bahwa berbagai tawaran dari Jokowi-JK tidak akan diindahkan oleh KMP sebagai pendewasaan demokrasi.
     
”Saya sangat meyakini tidak akan ada partai di KMP yang pindah atau tergiur dengan tawaran untuk pindah dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. KMP tetap akan solid untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Sebab inilah pembelajaran dan pendewasaan demokrasi, bahwa ketika kita memilih, maka kita harus konsisten dengan pilihan kita,” terang Bambang.
    
Dia juga mengatakan partainya yang selama ini kerap dianggap pragmatis dan tidak bisa jika tidak berada di dalam pemerintahan saja, namun saat ini akan membuktikan kalau Golkar kali ini akan berada di luar pemerintahan.

 ”Inilah untuk  pertama kalinya Golkar berada di luar pemerintahan. Bagi kami tidak masalah, toh mengabdi untuk negara tidak harus berada dalam pemerintahan. Jika Golkar saja berani mengapa yang lain tidak?” tegasnya.
     
Berbagai upaya dari Jokowi-JK untuk menarik beberapa anggota KMP, menurut Bambang, akan sia-sia. Dia pun menyontohkan Partai Demokrat (PD) yang tidak mungkin bisa bergabung dalam satu koalisi dengan PDIP karena sikap PDIP selama ini yang juga selalu mengambil sikap beroposisi selama pemerintahan SBY.
    
”Jadi akan sangat memalukan buat PD jika mengambil tawaran dari PDIP. Selama ini PDIP adalah partai yang paling konsisten ’merepotkan’ semasa pemerintahan SBY.  Jadi aneh jika kemudian PDIP menjadi penguasa, PD justru bergabung bersama mereka. Kenapa PDIP yang bisa beroposisi selama 10 tahun, tapi PD baru hitungan hari sudah mau saja diajak bergabung dengan pihak yang memusuhi mereka selama 10 tahun. Memangnya mau ditaruh dimana muka mereka dan muka SBY itu?” lontar Wakil Bendahara Umum PG ini gamblang.
     
Selain PD, menurut Bambang, PAN juga akan konsisten berada dalam KPM lantaran posisi Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa adalah cawapresnya Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.  

"Gak mungkin jugalah kalau PAN ke kubu sana. Ketua Umumnya saja jadi cawapres, masak begitu kalah langsung pindah, padahal Hatta Rajasa sampai detik ini masih sebagai ketua umum. Gimana nanti pandangan rakyat, seolah hanya kekuasaan saja yang dikejarnya,” terang Bambang lagi.
    
Sedangkan untuk PPP, Bambang melihat adanya perbedaan ideologi yang lumayan tajam antara PDIP dan PPP yang akan menjadi menjadi penghambat. Basis massa Islam yang dimiliki PPP akan sangat berbenturan dengan basis massa PDIP yang nasionalis-abangan. Kalau PPP bergabung ke kubu Jokowi-JK, maka kedepannya akan merepotkan keduanya.
    
”Jadi meskipun ada tawaran dan beberapa kader PPP seperti ingin mengamini tawaran ini, namun elite-elite PPP yang ideologis gak akan mungkin bisa menerimanya,” tegasnya.
     
Bagimana dengan PKS dan Partai Gerindra? Sudah sangat jelas kedua partai ini paling solid menolak Jokowi-JK sejak awal. Selain itu,  PDIP yang sesumbar sejak awal akan membentuk koalisi ramping karena yakin akan menang dan tidak membutuhkan partai lain, cukup membekas di hati banyak kader partai di KMP.
    
”Jokowi dan PDIP sesumbar lebih enak sendirian dan kalau mau koalisi juga yang ramping, lah kok sekarang malah mau  gemuk? Dimana konsistensinya? Dimana? Lagipula mana ada anggota koalisi yang mau gabung kalau syaratnya gak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol dan menteri? Gak akan ada yang mau satupun elite partai. PKB yang anggota partai koalisinya Jokowi saja sudah menolak, apalagi kami. Artinya dengan fakta-fakta ini, saya yakin KMP tidak akan tergoyahkan,” pungkasnya. (ind)