Sebut Partai Pendukung Pilkada di DPRD Bakal Dihukum Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Partai-partai yang mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung dinilai tengah menggali kuburan mereka sendiri. Pasalnya, kebijakan itu dipastikan bakal mendapat penolakan secara luas dari masyarakat.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, rakyat pasti marah jika hak mereka menentukan kepala daerah dicabut secara sepihak oleh para elite di parlemen. Kemarahan itu bisa diekspresikan dengan menarik atau mengalihkan dukungan saat pemilu legislatif nanti.

"Tentunya akan ada sabotase politik, mungkin juga sabotase dukungan, kalau hak rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan ini diambil menjadi hak anggota dewan," kata Aria kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/9).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini juga mengatakan, tradisi demokrasi yang dibangun sejak awal era reformasi mulai menunjukan hasilnya. Masyarakat pun sudah mulai terbiasa dengan pemilihan langsung, baik untuk anggota presiden, anggota legislatif, ataupun kepala daerah.

Karenannya, lanjut Aria, jika sekarang tradisi itu dirubah dengan sesuatu yang sebenarnya sudah usang, pasti akan timbul kebingungan. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan DPR dalam membuat sebuah produk legislasi pun akan anjlok.

"Justru rakyat kebingungan apa makna dari undang-undang yang tidak mencerminkan proses perbaikan ini," ujarnya.

Lebih lanjut politisi asal Jawa Tengah ini mengimbau partai anggota Koalisi Merah Putih untuk meninggalkan pola pikir jangka pendek. Ditegaskannya, kepentingan politik tidak boleh sampai merugikan rakyat.