Pengusung Pilkada Tak Langsung Dicap Hanya Balas Dendam Politik
jpnn.com - JAKARTA - Pengembalian wewenang kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota dianggap tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah, keringat dan airmata. Namun juga merupakan pencabutan hak politik rakyat secara brutal dan sepihak, oleh segelintir elite serta bentuk dari pengingkaran terhadap demokrasi.
“Alasan penghapusan pilkada langsung terlalu mengada-ada dan merupakan pelecehan pada rakyat yang seiring waktu semakin cerdas menilai, kritis dan matang dalam berdemokrasi. Sangat jelas terbaca kalau penghapusan pilkada langsung lebih cenderung wujud dendam politik Koalisi Merah Putih yang tidak legowo menerima kekalahan dalam pemilihan presiden Juli kemarin,” ujar Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Tengah, Puji Widianto, Senin (15/9).
Menurut Puji, pilkada tidak langsung akan membabat partisipasi politik rakyat yang sudah matang berdemokrasi. Karena itu kelompok-kelompok yang peduli pada keberlangsungan demokrasi di Indonesia, tidak akan rela begitu saja menyerahkan pilkada kepada DPRD yang diduga hasil produk kecurangan pemilu dan politik uang yang massif. Karena penyelenggaraan pemilu 9 April lalu banyak cacatnya.
“Demokratisasi di tingkat lokal akan mengalami degradasi serta merusak konsolidasi demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun. Pun program-program kerakyatan pemerintahan baru akan terseok-seok jika RUU Pilkada disahkan,” katanya.
Pilkada lewat DPRD kata Puji, akan mengembalikan sistem politik ke zaman Orde Baru. "Karena itu KIPP menolak tegas. Sebab secara historis perlawanan dan perjuangan KIPP pada saat jaman Orde Baru merobohkan tatanan status quo serta mendelegitimasi kekuasaan Orde Baru melalui pemantauan pelaksanaan pemilu yang demokratis,” katanya.
“KIPP Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan KIPP Indonesia, jika RUU Pilkada disahkan dan pemilihan kepala daerah berjalan dipilih oleh DPRD, kami akan melakukan perlawanan dan gerakan politik riil untuk mengembalikan mandat rakyat yang direbut oleh segelintir elite-elite parpol,” katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Pengembalian wewenang kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota dianggap tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bertemu Ketua KWI, DPP Patria Bahas Sejumlah Agenda Strategis Termasuk Kedatangan Paus Fransiskus
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Tiga Organisasi Sukarelawan Tawarkan Blueprint untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Tutup Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Sekjen KLHK: Nilai IKLH Tahun 2023 Meningkat