Didukung Demokrat, tak Jaminan Pro Pilkada Langsung Menang
jpnn.com - JAKARTA - Dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dinilai belum menjadi jaminan RUU Pilkada opsi pilkada langsung bakal lolos menjadi UU jika pengesahan harus voting di parlemen.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, mengatakan dukungan pilkada langsung dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memang mengubah konstelasi politik di Senayan. Sebab, pendukung Pilkada langsung secara otomatis menjadi mayoritas, yakni 287 kursi di parlemen atau 51,79 persen.
Sedang kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pilkada oleh DPRD, jumlah kursinya di parlemen 273.
"Pendukung Pilkada langsung memang jadi mayoritas, tetapi ini adalah hitungan matematis. Kita tahu ketika paripurna tidak semua orang bisa hadir, sehingga ketika proses voting masih sangat berbahaya, akan sangat riskan," kata Ardian di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (18/9).
Dia menilai, internal Demokrat sendiri belum begitu solid. Hal ini bisa berimbas ke para anggota fraksi Demokrat di DPR ketika proses pengambilan keputusan RUU pilkada nanti, yang dijadwalkan 25 September 2014.
"Tidak jadi garansi ketika sudah mendukung (Pilkada langsung) kemudian di akhirnya akan jadi kenyataan. Karena kita tahu bahwa partai Demokrat juga kesolidannya masih dipertanyakan. Apakah semua anggota DPR yang tidak terpilih lagi akan tetap perjuangkan instruksi partai ini," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dinilai belum menjadi jaminan RUU Pilkada opsi pilkada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Bea Cukai dan Bareskrim Polri Berkolaborasi Gagalkan Peredaran Narkotika di 2 Daerah Ini