Pemilihan Pimpinan AKD DPR Tertunda, Ini Alasan PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Sikap PDI Perjuangan bersama sejumlah fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menyetor nama-nama kadernya untuk duduk di struktur komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI, membuat pemilihan pimpinan komisi dan AKD tertunda. Apa alasannya?

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto saat ditemui di Gedung DPR RI justru balik bertanya mengapa penyerahan nama-nama anggota komisi harus dipaksakan. "Kenapa tergesa-gesa, dipaksakan," kata Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).

Dikatakan, PDI Perjuangan punya pertimbangan belum menyerahkan nama-nama anggota fraksinya yang akan duduk di komisi dan AKD. Di antaranya karena kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai mitra kerja pemerintah belum terbentuk. 

Selain itu, PDIP juga belum melakukan rapat DPP partai untuk menentukan nama-nama anggota yang akan ditugaskan di komisi dan AKD. "Rapat DPP juga belum dilaksanakan. Mitra kerja dan kabinet juga belum terbentuk," jelasnya.

PDI Perjuangan juga tidak mempermasalahkan keputusan pimpinan Sidang Paripurna DPR, Taufik Kurniawan, yang telah menetapkan nomenklatur komisi dan AKD tadi sore, meski baru Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang menyerahkan nama-nama anggotanya. Karena fraksi-fraksi KIH bisa menyerahkannya kemudian.

Yang terpenting, tegas Bambang, pemilihan pimpinan komisi dan AKD belum bisa dilakukan karena baru setengah fraksi yang menyetorkan nama-nama anggotanya. Sebab, pasal 28 Tatib DPR mengatur pemilihan pimpinan baru bisa dijalankan setelah 6 fraksi mengajukan nama-nama anggotanya.

"Kalau mau menentukan Pimpinan Komisi ya belum bisa dong. Karena lima fraksi belum mengajukan nama anggota Komisi-komisi," pungkasnya. (fat/jpnn)