Idealnya Jokowi-JK Ikuti Rekomendasi KPK dan PPATK
jpnn.com - JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla batal mengumumkan kabinetnya, Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu alasannya karena rekomendasi dan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno, menyatakan, idealnya Jokowi-JK mendengarkan saran dan rekomendasi KPK. Apalagi, saran dan rekomendasi itu memang dimintakan langsung oleh Jokowi-JK.
"Idealnya Pak Jokowi-JK mendengarkan saran dan rekomendasi KPK. Karena, inisiatif Pak Jokowi-JK meminta saran KPK untuk melihat rekam jejak menteri-menterinya, telah mendapat respon positif sejak awal dari publik," kata Rian, Rabu (22/10) malam.
Rian melanjutkan, sudah sepatutnya rekam jejak calon pejabat itu diketahui publik. Karena, anggaran operasional pejabat publik dibiayai oleh pajak rakyat.
"Lucu kan Jokowi-JK yang sudah dipersepsikan publik sebagai figur yang bersih, tapi menteri-menterinya malah menjadi liabilities, bukan menambah aset kepemimpinan Jokowi-JK," katanya.
Dia yakin, hal tersebut menjadi kekhawatiran publik terhadap pemerintahan yang baru ini.
"Karena ekspektasi publik yang luar biasa ini dapat berubah menjadi pesimisme jika tidak diolah dengan baik," tuntasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla batal mengumumkan kabinetnya, Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat