Politisi Golkar Dukung Cara Presiden Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet, termasuk untuk menentukan cara seleksi menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan.
Karena itu, meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden. Bukan mengurangi kewenangannya.
"Meminta saran KPK dan PPATK untuk seleksi menteri bagus saja untuk upaya pencegahan korupsi dan uji integritas," ujar Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh dalam pesan elektroniknya yang diterima JPNN, Kamis (23/10).
Menurutnya, dalam politik kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses, itu merupakan hal yang biasa saja. Apalagi catatan KPK dan PPATK merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia.
"Jadi ini (meminta masukan dari KPK dan PPATK, red) jauh dari proses penzaliman," katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet, termasuk untuk menentukan cara seleksi menteri yang akan membantunya lima tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat