Cari Menteri Libatkan KPK, Jokowi Dinilai Patuhi Arahan Mega

Cari Menteri Libatkan KPK, Jokowi Dinilai Patuhi Arahan Mega
Cari Menteri Libatkan KPK, Jokowi Dinilai Patuhi Arahan Mega

jpnn.com - JAKARTA - Cara Presiden Joko Widodo menyeleksi calon menteri dengan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai sudah tepat. Sebab, langkah yang dilakukan Jokowi -sapaan Joko Widodo- sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tentang perlunya kader partai berlambang kepala banteng itu menjauhi korupsi.

Penilaian itu disampaikan politikus senior PDIP, Panda Nababan di Jakarta, Kamis (23/10). Menurutnya, Megawati justru dalam berbagai kesempatan mengingatkan kader PDIP berhati-hati agar tidak terseret korupsi. Bahkan, kata Panda, arahan itu pula yang disampaikan Megawati dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di Semarang, September lalu.

“Di Semarang, tanpa tedeng aling-aling dia (Megawati, red) menegaskan soal itu. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi untuk screening (menyaring, red) pembantunya (menteri, red) sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum PDIP,” ujar Panda.

Ketua DPD PDIP Sumatera Utara itu menegaskan, Megawati jelas tak mau ada kader partainya yang terseret korupsi. Panda bahkan mengingatkan bahwa Megawati dalam Rakernas PDIP di Ancol 2013 lalu juga pernah membuat pernyataan akan mengantar langsung kadernya yang terseret korupsi ke KPK. “Bu Mega sudah bilang berkali-kali, di rakernas PDIP dia bilang, kalau ada yang terlibat kasus korupsi, bila perlu saya antar sendiri ke KPK," tandasnya. 

Karenanya mantan anggota Komisi Hukum DPR itu meminta kader-kader PDIP untuk berusaha keras membantu Jokowi sebagaimana arahan Megawati. “Mega juga waktu itu bilang, siapa anggota PDIP yang tidak membantu, tidak menyokong Jokowi, silahkan keluar dari PDIP,” tegasnya.

Tak lupa, Panda juga mengatakan bahwa keputusan akhir penunjukan menteri ada di tangan Jokowi. Meski banyak pihak mengusulkan nama menteri," kata Panda, tetap saja keputusan akhirnya ada di Jokowi.

“Jokowi bilang siapa saja bisa mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh. Pak Panda juga boleh. Tapi dia bilang, tetap saya yang memutuskan,” jelas Panda.(ara/jpnn)

 

JAKARTA - Cara Presiden Joko Widodo menyeleksi calon menteri dengan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News