Legitimasi Jokowi Tergerus Karena Telat Umumkan Kabinet

Legitimasi Jokowi Tergerus Karena Telat Umumkan Kabinet
Legitimas Jokowi Tergerus Karena Telat Umumkan Kabinet. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Syukuran pada pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (20/10) lalu merupakan puncak dari legitimasi yang rakyat. Namun, legitimasi itu terus tergerus setelah Jokowi terkesan telat mengumumkan struktur kabinetnya, meski memiliki waktu 14 hari terhitung sejak dilantik untuk menetapkan pembantunya di kementerian.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni mengatakan penyebab tergerusnya legitimasi itu karena Jokowi dianggap tidak independen dalam menentukan kabinet. Kata dia, publik menilai ada intervensi politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sehingga penetapan nama menteri molor.

Raja Juli menjelaskan legitimasi terhadap Jokowi akan terus menerus terjadi tejadi bila tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan nama-nama kandidat menteri yang dicap merah atau kuning.

"Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya," jelas Raja Juli di Jakarta, Sabtu (25/10).

Menurut Raja Ali, penyebab lain dari tergerusnya legitimasi yang perlu diperhatikan Jokowi dalam pemilihan dari nama-nama yang muncul saat ini untuk mengisi kabinet. Seperti misalanya, menteri Pertahanan yang sejak era reformasi dipercayakan kepada sipil, misalnya dikabarkan akan dipercayakan kepada Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Dikatakan Raja Ali, mantan KSAD tersebut memiliki gaya komunikasi yang kaku. Apalagi dengan munculnya nama Jenderal (Purn) Wiranto juga patut disayangkan. Selain terlalu senior, Wiranto diduga keras terlibat dalam panggaran HAM selama ia bertugas di ABRI.

"Padahal ada beberapa nama, profesional muda seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi," jelasnya.

Begitu juga posisi Menteri Luar Negeri. Kabarnya akan dipercayakan kepada Retno Marsudi ditengarai titipan dari Ketua Umum PDIP. Menurut informasi dari internal Kemenlu, Retno adalah diplomat karir yang preatasinya tidak mencolok.

JAKARTA - Syukuran pada pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (20/10) lalu merupakan puncak dari legitimasi yang rakyat. Namun, legitimasi itu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News