Incar Pimpinan Komisi dan AKD, FPDIP Gencar Tolak Voting

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI masih belum menyerahkan daftar nama anggota mereka untuk mengisi komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Padahal, Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo yang akan menjadi mitra kerja komisi-komisi di DPR sudah resmi dilantik.

Lantas apa alasan FPDIP belum menyerahkan daftar nama anggota-anggotanya untuk mengisi komisi dan AKD di DPR RI? Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) yang meguasai parlemen.

Menurut Basarah, fraksinya menginginkan pemilihan pimpinan komisi dan AKD dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Tujuannya agar ada pembagian posisi secara proporsional di pimpinan komisi dan AKD. Tawaran yang diusung FPDIP adalah 60 persen untuk KMP dan 40 persen bagi partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Berbagilah, kita tawarkan pimpinan AKD dan komisi itu dengan basis koalisi. Karena jumlah mereka banyak, monggo silakan. Porsinya  misalnya 60 (persen) untuk KMP, 40 persen untuk kita," kata Basarah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10).

Bagaimana jika tawaran ini tidak diakomodir KMP? Basarah secara tegas menyatakan bahwa fraksi-fraksi di KIH seperti FPDIP, PKB, NasDem dan Hanura akan kukuh memperjuangkannya. Sebab, mereka tidak ingin DPR didominasi praktik tirani mayoritas.

"Kita juga akan bersikukuh, karena sikap kami yang meminta dengan berbesar hati dan jiwa teman-teman, pimpinan fraksi di KMP dan anggota dewan agar di DPR ini tidak terjadi praktik diktator mayoritas," katanya seraya menegaskan bahwa dengan lobi-lobi politik yang dilakukan maka fraksi-fraksi di KMP akan memahami keinginan KIH.

Bagaimana dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut pemilihan pimpinan komisi dan AKD akan dilakukan besok meski FPDIP dan KIH tidak juga menyerahkan daftar nama anggota-anggotanya? Basarah mengingatkan bahwa pimpinan DPR RI bukan hanya Fadli Zon.

"Ya, monggo silakan, kalau Pak Fadli merasa beliau sebagai pimpinan DPR Merah Putih. Tapi kan faktanya pimpinan DPR sekarang, apakah Pak Novanto, Agus Hermanto, Fahri Hamzah, apakah Taufik Kurniawan, adalah pimpinan DPR bukan pimpinan faksi KMP. Mereka harus mendengarkan aspirasi dari luar KMP yang juga anggota sah dari DPR ini. Gitu lho," tandas Basarah.(fat/jpnn)