Bamsoet : Jokowi Berpotensi Terseret Konflik di Senayan

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Manuver itu bahkan bisa menyeret pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka.  

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soeastyo, manuver KIH dengan membentuk pimpinan DPR ilegal secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis.

"KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, yakni mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal yang dibentuk koalisi parpol pendukung mereka," ujar Bambang kepada wartawan lewat pesan elektronik, Kamis (30/10).

Mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK. Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR illegal bentukan KIH. Artinya, Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah.

"Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi-JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya," terangnya.

Lebih dari itu, lanjut Bambang, medan konflik baru yang dibangun KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, terutama terkait anggaran. Kalau konflik ini berlarut-larut, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalami stagnasi.   

Diingatkannya, KIH harus menyadari jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius.

Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR.