Demonstran Desak KPK Nonaktifkan BW

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan orang yang tergabung dalam Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/10). Dalam aksi itu mereka mendesak KPK memeriksa dan menonaktifkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Mereka menduga pimpinan yang akrab disapa BW itu terlibat dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat.

“Kami meminta Presiden dan DPR menonaktifkan, bahkan memberhentikan Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK‎. Dai terlibat perkara Pilkada Kota Waringin Barat 2011 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana pengakuan Akil Mochtar (mantan Ketua MK)," ujar Koordinator Aksi Yovi Deviansyah di lokasi aksi, Jumat (31/10).

Dalam orasinya, Yovi meminta BW mengundurkan diri. Tujuannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK atas perkara Pilkada Kota Waringin Barat dapat berjalan lancar dan independen. Selain itu, lanjut Yovi, KPK tidak boleh melibatkan Bambang untuk mengambil keputusan dalam setiap perkara yang ditangani sampai proses penyidikan dan penyelidikan Pilkada Kota Waringin Barat ditetapkan oleh Pimpinan KPK lainnya.

Menurut Yovi, dugaan keterlibatan BW dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat‎ terungkap dari pernyataan Akil. Kata dia, Akil pernah mengatakan, bahwa BW merupakan kuasa hukum salah satu calon bupati perkara Pilkada Kota Waringin Barat yang bersengketa di MK.

Akil, kata Yovi, menyebut bah Bambang punya peranan penting dalam beberapa kasus sengketa pilkada di MK. Salah satunya Pilkada Kota Waringin Barat tersebut. "Kala itu BW meminta‎ Akil yang merupakan Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat untuk membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa," ujar Yovi.

Bahkan, lanjut Yovi, BW juga meminta Akil untuk mengumpulkan DPR dalam rangka pemenangan dirinya menempati posisi strategis di KPK. "Pernyataan Akil itu tidak boleh dianggap sebagai coletahan kosong belaka.‎ Apalagi Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa pilkada," ujar Yovi.

Selain sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, lanjut Yovi, BW juga berpotensi terlibat kasus-kasus lainnya. ‎Di antaranya, dugaan surat palsu dalam kasus‎ sengketa Universitas Trisakti. Sebab, BW adalah salah kuasa hukum yang terlibat dalam kasus itu. 

Yang lain adalah dugaan keterlibatan BW dalam kasus skandal bailout Bank Century. BW juga adalah kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. (mas/jpnn)