Kenaikan Harga BBM Cegah Overkuota Subsidi

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah saat ini mengebut pelaksanaan program kompensasi kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan pengurangan subsidi BBM baru akan dilakukan setelah program bantuan sosial siap.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM secara mendadak. ’’Ini penting supaya masyarakat siap,’’ ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/10).

Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, pemerintah meluncurkan kompensasi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) pada Senin (3/11). Peluncuran itu empat hari lebih cepat dari rencana awallaunching pada 7 November. PKP akan terdiri atas tiga kartu bantuan sosial. Yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemerintah menargetkan distribusi KIP, KIS, dan KKS bisa selesai dalam waktu singkat. Setelah skema bantuan sosial di tangan masyarakat yang berhak, barulah harga BBM dinaikkan.

Ekonom yang juga Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengungkapkan, besaran ideal kenaikan harga BBM memang Rp 2.000–Rp 3.000 per liter. Hal itu lebih baik daripada kenaikan dilakukan bertahap Rp 1.000 per liter. ’’Sebab, mau naik Rp 1.000 atau Rp 2.000, tetap akan ada yang protes dan marah. Jadi, lebih baik Rp 2.000 atau Rp 3.000 sekalian supaya penghematan (subsidi)-nya signifikan,’’ ujarnya.

Mengenai waktu kenaikan, Tony menyatakan waktu ideal sebenarnya adalah April atau Oktober, yakni saat memasuki masa panen, sehingga tekanan inflasi tidak terlalu berat. Namun, karena kondisi saat ini mendesak, dia menyarankan agar harga BBM segera dinaikkan. ’’Paling baik November ini atau paling lambat pertengahan Desember. Jangan sampai menunggu akhir Desember,’’ katanya.

KIP, KIS, dan KKS sejatinya tidak jauh berbeda dengan program yang sebelumnya dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. KIP, misalnya. Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya mencapai 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak.

Namun, dari sekian banyak jumlah sasaran KIP itu, saat peluncuran Senin nanti, pemerintah hanya menyebarkan 153 ribuan kartu. Perinciannya, 100.776 siswa SD, 36.229 siswa SMP, 9.875 siswa SMK, dan 5.485 siswa SMA.