Kemampuan Faisal Basri Diragukan Bisa Berantas Mafia Migas

jpnn.com - JAKARTA – Penunjukan Ekonom Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) serta anggota timnya yang hendak memberantas mafia migas dinilai tak akan berhasil. Alasannya, Faisal Basri bukanlah figur yang pas melakukan tugas tersebut. Apalagi anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.

”Saya meragukan kapasitas dan kredibilitas mereka, karena pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. Jangan-jangan KRTKM ini menjadi lembaga formal melegalitas mafia migas, hanya berganti baju saja. Apalagi sosok Faisal Basri selama ini dikenal sebagai ekonom tukang yang selalu bermetamorfosis di setiap pemerintahan yang berkuasa,” beber Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/11).

Dijelaskan Rusmin, sejak awal dirinya sudah mempertanyakan pembentukan KRTKM itu, karena lembaga tersebut tidak jelas kredibilitasnya. Ia menduga komite tersebut hanya menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan pemerintahan Jokowi-JK serta kelompok mafia migas itu sendiri. ”Terus terang, kalau tujuannya ingin memberantas mafia migas bukan hanya menyangkut Petral, tapi juga mafia migas yang ada di dalam negeri. Sudah bukan rahasia umum lagi siapa yang selama ini bermain di bisnis migas dan dikenal sebagai mafia migas,” tutur Rusmin.

Rusmin menegaskan, pekerjaan rumah pertama Faisal sebagai Ketua KRTKM adalah membuktikan dirinya memang mampu memberantas gurita bisnis yang dilakukan Ari Soemarno Inc, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari jaringan mafia migas. ”Kalau Faisal tidak mampu, sebaiknya langsung mundur saja. Gak usah cuap-cuaplah, apalagi penunjukan dia (Faisal)  itu di back-up Rini Soemarno. Logika orang bodoh saja, mana mungkin dia berani menyikat para mafia migas,” lontar Rusmin.

Menurutnya, bagaimana mungkin seorang Faisal Basri mampu memberantas mafia migas, kalau dirinya sendiri bagian dari kaum neoliberal itu. Saat pemerintahan SBY-Boediono, dikatakan Rusmin bahwa salah satu ekonom yang memuji muji Boediono sebagai tokoh ekonomi kerakyatan, dan bukan seorang neolib adalah Faisal Basri. Padahal, Boediono adalah arsitek neoliberalisme  di negara ini. ”Selama ini’kan para neolib-neolib itu yang bermain di bisnis migas. Kalau perlu, semua anggota tim mafia migas itu harus dipublikasikan ke publik soal rekam jejak mereka selama ini. Kalau mau diusut, pasti ada diantara mereka bagian atau menjadi kepanjangan tangan para mafia migas,” tegas Rusmi sangat yakin.

Untuk diketahui, dalam susunan anggota tim KRTKM itu terdapat sosok Daniel Purba. Ironisnya, Daniel Purba adalah mantan Vice Presiden PT Petral tatkala Ari Soemarno menjabat sebagai Dirut PT Petral. Informasi lainnya, Daniel sangat berkawan dekat dengan pedagang solar terbesar di Asia bernama Hin Leong, yang ditenggarai turut menadah solar selundupan dari Indonesia

”Sebelum ditunjuk sebagai anggota reformasi migas, sebaiknya Daniel diaudit saja dulu kekayaannya itu. KPK dan PPATK juga harus menelusuri harta kekayaannya itu. Buktikan saja dulu kalau dirinya memang bersih sebelum cuap-cuap mau memberantas mafi migas,” tegas Rusmin. Ia menambahkan, sudah sebulan lebih pemerintahan Jokowi-JK berjalan, tapi tidak ada perubahan signifikan bagi kepentingan rakyat, bahkan yang terjadi semakin karut-marut mulai dari persoalan kartu sakti, kenaikan BBM, pengosongan kolom agama, kisruh di DPR dan sebagainya.

”Sebulan ini rakyat dibodohi pemerintah Jokowi-JK. Bahkan banyak janjinya saat kampanye yang tidak terealisasi, hanya kosmetika menjadi politik agar rakyat dininabobokan dengan janji-janji saat kampanye. Salah satu yang paling fatal adalah janji untuk tidak menaikkan BBM, apalagi pengalihan subsidi kepada rakyat miskin dengan tiga kartu sakti menimbulkan persoalan,” urai Rusmin panjang lebar. Diungkapkan Rusmin, kenaikan BBM dilakukan pemerintah atas desakan Bank Dunia. ”Artinya pemerintahan sekarang ini hanya menjadi boneka asing, bukan pemerintahan yang berpihak pada rakyat,” pungkas Rusmin. (boy/jpnn)