Keputusan Yasonna soal Golkar Dianggap Merusak Sistem Ketatanegaraan

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait kepengurusan ganda di Partai Golkar justru menimbulkan masalah baru. Margarito beralasan, Yasonna dengan keputusannya tidak saja mengganggu stabilitas politik nasional, tapi juga merusak sistem ketatanegaraan.

Penilaian ini didasarkan Margarito pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun /2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Pasti (mengganggu), bukan cuma parpol tetapi juga kehidupan ketatanegaraan kita," kata Margarito saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/12).

Margarito menilai sikap pemerintah yang dengan mudah mengakui adanya perselisihan dalam parpol sama artinya telah menggerogoti kestabilan parpol dan politik nasional. Padahal, katanya, mengacu pada aturan di UU Parpol maka perselisihan internal itu diakui keberadaannya jika terjadi penolakan atas pergantian kepengurusan parpol oleh 2/3 dari jumlah peserta pengambilan keputusan pada forum tertinggi seperti munas dan sejenisnya.

"Itu baru ada perselisihan di situ. Bila tidak ada 2/3 jumlah pengurus DPD yang menolak pengambilan keputusan itu maka tidak ada konflik. Begitu menurut undang  tentang parpol," tandasnya.(fat/jpnn)