Polresta Klasifikasi A Sebaiknya Dipimpin Brigjen

jpnn.com - JAKARTA - Struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus segera berbenah. Tuntutan ini tak bisa terhindarkan dengan meningkatnya berbagai macam kriminal dan banyaknya Perwira Menengah (Pamen) yang menganggur.

Direktur Institut Lembang Sembilan (L9), Mohammad Rapsel Ali mengatakan demi efektivitas dan memberdayakan Pamen,  sebaiknya kategori para perwira yang menjabat di klasifikasi Polresta juga harus disesuikan. Kata dia, Polresta dengan klasifikasi A sebaiknya dipimpin oleh perwira berpangkat Birgadir Jenderal.

"Mengingat banyaknya Pamen dan perwira tinggi yang menganggur maka demi efektifitas kinerja kepolisian jabatan kapolres kota kelas A sebaiknya berpangkat Brigjen," kata Rapsel di Jakarta, Selasa (22/12).

Sementara untuk jabatan kapolres setingkat di bawahnya dijabat perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes). "Demi rampingnya struktur jabatan di tingkat Porles maka sebaikan sebaiknya jabatan Waka Polres ditiadakan saja karena hanya menambah birokrasi sehingga peran para Kasat bisa maksimal," lanjut Rapsel. Sedangkan Jabatan Kapolsek sebaiknya diisi polisi berpangkat AKBP dan meniadakan jabatan wakapolsek.

Pria yang juga menjabat koordinator Demi Indonesia ini juga tak lupa menyoroti Sekolah Akademi Polisi yang kini banyak meluluskan alumni. Kata dia, lebih baik sekarang penerimaan siswa Akpol ditangguhkan sementara dengan memberikan peluang kepada para alumni lulusan strata satu dan dua yang betul-betul ingin berkarir di korps Bhayangkara dengan misi melakukan pengabdian masyarakat.

"Penerimaan Akpol diprioritaskan mereka yang sudah S1 dan S2 sehingga lebih teruji kemampuan disiplin ilmu secara mentalitas lebih teruji secara akademis. Tinggal di tempa ilmu kepolisiannya di Akpol," katanya.

Sebelumnya, Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengungkapkan bahwa di jajaran Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Komisaris Besar (Kombes), dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya. Ketidakjelasan tugas dan fungsinya ini memicu  aksi lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi. Ia mencontohkan di Polda Jawa Barat, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya. (awa/jpnn)