Jokowi: Proses Hukum Personel KPK dan Polri Harus Transparan
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menggelar jumpa pers menyikapi persinggungan antara dua lembaga institusi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Minggu (28/1) didampingi beberapa ahli, Jokowi mengatakan bahwa sepakat untuk menjaga kewibawaan KPK dan Polri.
"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK dan Polri harus dibuat terang benderang dan transparan," kata Jokowi.
Jokowi pun berharap agar dalam proses hukum yang berjalan tidak ada intervensi yang terjadi dari siapa pun. Ia mengatakan akan mengawal dan mengawasi sendiri proses hukum yang terjadi.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Penetapan tersangka menjadi buntut persinggungan antara kedua lembaga tersebut.
Tak lama berselang, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menjadi tersangka oleh Barseksrim Mabes Polri. BW disangkakan punya keterkaitan dalam kesaksian palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng yang ditangani Mahkamah Konstitus. (awa/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menggelar jumpa pers menyikapi persinggungan antara dua lembaga institusi penegak hukum Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Tuntutan 3 Ormas Islam, Nomor 2 Meminta 8 Hakim MK Tobat
- Ditangkap Densus, 8 Orang Kelompok Jemaah Islamiyah Jadi Tersangka
- Formasi CPNS 2024 & PPPK Terbanyak untuk Honorer Tenaga Teknis
- 7 Kecamatan di Trenggalek Dilanda Banjir dan Tanah Longsor
- Bersama TNI AU, BAZNAS Terjunkan Bantuan untuk Palestina dari Udara
- AMMI Batalkan Aksi Menjelang Putusan Sengketa Pilpres, Ini Alasannya