Kubu Ical Minta Polisi Usir Agung Laksono Cs dari Kantor DPP Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Keinginan DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) agar Agung Laksono dan pendukungnya segera mengosongkan kantor DPP di Slipi, Jakarta Barat semakin menggebu-gebu. Bahkan, ada upaya dari pihak Golkar kubu Ical untuk meminta polisi membantu mengosongkan kantor DPP Golkar yang berlokasi di Jalan Anggrek Nelly Murni di Slipi, Jakarta Barat.

Juru bicara DPP Partai Golkar kubu Ical Tantowi Yahya mengungkapkan, sekretaris jenderal partainya, Idrus Marham sudah mengingatkan Agung Cs bahwa putusan sela pengadilan tata usaha negara (PTUN) agar eksekusi surat keputusan menteri hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol ditunda merupakan perintah yang mengikat. Dengan demikian, sementara ini kepengurusan Golkar yang sah masih tetap hasil munas di Riau.

"Pak Idrus kemarin bilang PTUN itu mengikat, dengan sendirinya golkar yang tercatat adalah Munas Riau. Sangat relevan ketika kami ingin polisi membantu kami mengosongkan DPP, karena sebagai yang berhak di sana adalah pengurus hasil munas Riau," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Kini, kantor DPP Golkar sejak beberapa bulan lalu memanh sudah diduduki kubu Agung. Bahkan sempat terjadi bentrok fisik antara pendukung kubu Agung dengan kubu Ical karena memperebutkan kantor pusat partai berlambang beringin hitam itu.

Lantas apa tanggapan kubu Agung terhadap upaya pihak Ical meminta bantuan polisi? Anggota Fraksi Partai Golkar DPR yang juga pendukung Agung, Dave Laksono menegaskan bahwa kepengurusan partainya hasil munas Ancol tetap sah karena diakui pemerintah.

“Kan kami sudah sah dan kami laksanakan kegiatan partai. Rapimnas akan dilaksanakan di DPP. Kami undang seluruh DPD I dan II. Tak ada kepengurusan hasil munas Riau," tegasnya.(fat/jpnn)