Sip! Anggaran Mobil Dinas Baru Wali Kota Dialihkan Beli Truk Sampah

jpnn.com - BENGKULU – Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, akhirnya menolak pengadaan mobil dinas baru. Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas yang disebut-sebut jenis Pajero terus menuai sorotan.

Pengadaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota itu yang diusulkan anggarannya sebesar Rp 21,84 miliar yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015, kini tengah dibahas. Untuk diketahui, per unitnya harga mobil jenis Pajero mencapai Rp 493,5 juta tipe V6 4×2 AT 3.0 cc 230 ps hingga Rp 534 juta tipe Dakkar 4×4 A/T 2.5 cc 178 ps.

"Wali kota secara langsung menyampaikan ke saya, bahwa menolak rencana pembelian mobnas baru. Khususnya untuk wali kota dan wakil wali kota. Beliau (wali kota) menyatakan sebaiknya diahlikan untuk pembelian mobil truk baru pengangkut sampah saja," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M. Sofyan, Minggu (20/9).

Meski Helmi menolak pembelian mobil dinas baru, lanjut Sofyan, berbeda tiga unsur pimpinan dewan. Dia belum memastikan apakah Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi, SE, Wakil Ketua I DPRD Yudi Darmawansyah dan Wakil Ketua II DPRD Teuku Zulkarnain akan ikut menolak atau tetap final dalam menganggarkan pengadaan mobil dinas baru tahun ini.

"Kalau yang rencana mobnas baru untuk dewan kita belum tahu perlu pembahasan lanjut. Namun yang jelas kita baru koordinasi dengan pak walikota bahwa beliau menolak keras mobnas baru untuk kepala daerah/wakil kepala daerah. Beliau komitmen tetap akan menggunakan Innova," ungkapnya.

Sementara itu, penolakan wali kota dalam rencana pengadaan mobnas baru diapresiasi Direktur Lembaga Pengkajian Ekonomi Regional Bengkulu (LPERB), H. Muchdimon, SE. Ia mengatakan, penolakan wali kota terhadap pembelian mobnas baru patut dicontoh anggota dewan.

Di saat krisis ekonomi yang sedang melanda dan rakyat tengah kesusahan membeli bahan pokok, harusnya seluruh pihak sama-sama berhemat. Khususnya anggota dewan yang notabene adalah wakil rakyat.

"Bagus jika wali kota menolak (mobil dinas baru). Artinya wali kota komitmen, dan mengerti dengan kondisi saat ini yang sedang krisis. Seharusnya hal ini dapat dicontoh dengan dewan untuk menolak juga rencana pembelian mobnas baru. Apalagi dewan merupakan wakil rakyat yang harus dicontoh," beber Muchdimon.