KSAL: Perlu Kontribusi Seluruh Elemen Bangsa

KSAL: Perlu Kontribusi Seluruh Elemen Bangsa
Menteri Kelautan dan Perikanan Pudjiastuti dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi pada acara Rakornas Pencegahan dan Pemberantasan Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing di Borobudur Hotel, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). FOTO: DOK.Dispenal for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan suatu visi yang menuntut perubahan fundamental. Untuk itu, seluruh  elemen bangsa dituntut untuk berkontribusi mewujudkan visi tersebut.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara pada Rakornas Pencegahan dan Pemberantasan Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing, di Borobudur Hotel, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

“Saat ini yang paling terpenting adalah bagaimana mensinergikan elemen-elemen yang ada agar memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan penerapan hukum internasional UNCLOS 82,” katanya.

Menurut Ade, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mendapat tugas dari Presiden RI untuk turut serta dalam Satgas 115, TNI AL melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum di laut di bidang perikanan.

“Hal tersebut telah diatur dalam UNCLOS 82 maupun hukum nasional UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan,” ungkapnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang juga selaku Komandan Satgas 115. Rapat ini diikuti oleh para personel dari TNI, Polri, Badan Kemanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, pejabat imigrasi, serta Kejaksaan, dimana institusi-institusi tersebut tergabung dalam Satgas 115.

Selain KSAL, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi panel sesi pertama Rakornas tersebut yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan  (Menko Polhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Kemanan Laut Laksamana Madya TNI Arie Sadewo dan Waka Baharkam POLRI Irjen Pol Eko Hadi S.

Pada kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kapal patroli serta pangkalan yang berprestasi dan berkontribusi pada pemberantasan illegal fishing di wilayah yuridiksi Indonesia.(fri/jpnn)

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan suatu visi yang menuntut perubahan fundamental.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News