Hubungan BP-Pemko Tak Kondusif, DPRD Mengadu ke Menko

jpnn.com - BATAM - DPRD Batam menilai, hubungan Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko tak kunjung membaik paska dirombaknya struktur kepemimpinan BP Batam bulan April lalu. Pola komunikasi di antara keduanya tidak baik. 

"Situasi BP-Pemko tidak kondusif. Perlu ada perbaikan," kata Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group). 

Penilaian itulah yang mereka sampaikan ke Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, ketika diundang ke Jakarta, Senin (19/7). Lukita meminta mereka menyampaikan realitas kondisi di Batam. 

"Mereka menanyakan realitas, ya kami jawab," kata Yudi.

Undangan Menko Perekonomian itu merupakan tindak-lanjut pertemuan pertama, dua bulan lalu. Ini tentang pertanyaan DPRD Batam terkait posisi mereka dalam Dewan Kawasan. Namun, menurut Lukita, posisi itu akan dirapatkan lagi.

"Karena Dewan Kawasan itu diisi menteri semua dan gubernur, walikota, tentu harus cari waktu," katanya. 

Selain menyampaikan kondisi BP-Pemko Batam, DPRD Batam yang diwakili seluruh pimpinan, ketua komisi, dan ketua fraksi itu juga menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Yakni, soal perizinan di BP Batam, pembebasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), dan kuota impor bahan-bahan pangan.

Terkait perizinan di BP Batam, Yudi mengatakan, pihaknya menyampaikan teriakan pengusaha. Para pengusaha mempertanyakan kapan pelayanan perizinan BP Batam kembali normal.