Radikalisme Merajalela, DPRD Dorong Forkompinda Lebih Waspada

jpnn.com - JOGJA - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengharapkan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di Kota Pelajar itu semakin waspada terhadap kondisi dan perkembangan terkini. Sebab, persoalan yang muncul semakin beragam dan jika tidak diantisipasi berpotensi menjadi masalah serius.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi A DPRD DIY bersama Forkompinda di Jogja, Selasa (15/11). Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam raker itu mengatakan bahwa butuh komitmen bersama di antara Forkompinda untuk menyusun dan melaksanakan strategi program pencegahan, deteksi dini, penindakan serta penegakan hukum juga rehabilitasi. “Utamanya untuk tindakan pencegahan aksi kekerasan," katanya.

Raker yang dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi, Polda DIY dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Satpol PP dan Kesbangpol itu memang  membahas banyak hal tentang kondisi keamanan terkini di provinsi yang dipimpin Sultan HB X itu. Menurut Eko,  langkah pencegahan terhadap aksi-aksi kekerasan perlu diprioritaskan.

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kini pala pelaku aksi radikal justru dari kalangan muda. Artinya, bibit aksi radikal yang mulai ditanamkan sejak belua itu juga harus ditangkal.

“Bibit aksi radikal di usia yang belia ini butuh direspons dengan penerapan pola pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang baik,” ucap ketua Fraksi PDIP DPRD DIY itu.

Lebih lanjut Eko mengatakan, dalam RAPBD DIY tahun depan ada anggaran untuk sejumlah program strategis. Di antaranya  program bina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Indonesia untuk masyarakat di 78 kecamatan.

Bina Ideologi dengan dana mencapai Rp 1,3 miliar itu diharapkan menjadi sarana mensosialisasikan sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat atas ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Skemanya, kita memang harus memberikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Terutama untuk memberikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," katanya.(jpg/ara/jpnn)