Jumat, 18 April 2014 | 07:16:20
Home / Berita Daerah / Yogyakarta / Rp 1,35 Triliun untuk Bangun Merapi

Selasa, 19 April 2011 , 03:29:00

RELATED NEWS

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan duit Rp 1,35 trilun, untuk membangun kawasan terdampak bencana letusan dan lahar dingin Gunung Merapi. Agenda rehabilitasi serta rekonstruksi ini dimulai Juli depan, dan rampung akhir 2013.
 
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, pembangunan kawasan yang tersapu bencana Merapi itu dikebut dalam beberapa sektor. Diantara yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah kerusakan lahan produktif seluas 1.300 hektar. Dampak kerusakan tersebut bisa memunculkan kerawanan pangan. Khusus untuk memperbaiki lahan produktif ini, disiapkan anggaran sebesar Rp 222,16 miliar.

Sementara untuk pembangunan insfrastruktu siap dikucuran uang senilai Rp 417,67 miliar. Sementara perbaikan sarana sosial sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 149,25 miliar, dan sarana lintas sector lainnya sebesar Rp 314,6 miliar. "Semua anggaran tersebut digunakan selama tiga tahun," tandas Sutopo di Jakarta kemarin (18/4). Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi ini menjadi tanggung jawab BNPB.

Sutopo menjelaskan, saat ini masyarakat setempat melakukan pergeseran perilaku sosial ekonomi. Yang paling mencoloka adalah, perubahan mata pencaharian. Dia menyebutkan, sebagian besar korban letusan dan lahar dingin merapi sebelumnya bekerja tani dan bercocok tanam. Tapi, setelah area persawahan rusak, mereka beralih menjadi pedagang dan penyedia jasa.

Pihak BNPB sendiri memutuskan jika perbaikan lahan produktif menjadi penanganan yang pertama. Sebab, pemerintah harus berkejaran dengan ancaman kerawanan pangan di lokasi tersebut. Sutopo berharap, tempo yang disediakan pemerintah terhadap BNPB bisa dimanfaatkan tepat waktu.

Beradasarkan pada peta kawasan rawan bahaya dan peta terdampak langsung erupsi merai yang dilansir Badan Geologi Kementerian ESDM, maka daerah yang masuk kawasan tersebut harus dikosongkan. Sutopo menerangkan, kawasan yang masuk peta tersebut meliputi lahan seluas 1.300 hektar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selain itu juga ada area seluas 10 hektar yang masuk Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dari kajian tersebut, diperkirakan hingga seratus tahun ke depan kawan itu masih memiliki resiko tinggi. Diantaranya adalah terken semburan awan panas dan material muntahan merapi.

BNPB menetapkan, pemerintah memberikan kompensasi bagi warga yang tinggal di kawasan masuk peta rawan dan terdampak langsung itu. Kompensasi sebesar Rp 30 juta untuk satu rumah utama siap digunakan warga untuk membangun rumah baru. Selain itu, pemerintah tingkat desa juga menyiapkan tanah kas desa untuk dibeli warga. (wan)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 19.04.2011,
        13:40
        machhendra
        Koq bahasanya duit? bukan uang? atau dana?