kanan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadilmuljono saat berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi V DPR menjelang rapat kerja dimulai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Marwan dan Komisi V DPR sepakat menolak tambahan belanja sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Desa PDTT dan dikembalikan ke Badan Anggaran DPR. Foto : Ricardo/JPNN.com

kanan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadilmuljono saat berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi V DPR menjelang rapat kerja dimulai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Marwan dan Komisi V DPR sepakat menolak tambahan belanja sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Desa PDTT dan dikembalikan ke Badan Anggaran DPR. Foto : Ricardo/JPNN.com

kanan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadilmuljono saat berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi V DPR menjelang rapat kerja dimulai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Marwan dan Komisi V DPR sepakat menolak tambahan belanja sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Desa PDTT dan dikembalikan ke Badan Anggaran DPR. Foto : Ricardo/JPNN.com

kanan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadilmuljono saat berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi V DPR menjelang rapat kerja dimulai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Marwan dan Komisi V DPR sepakat menolak tambahan belanja sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Desa PDTT dan dikembalikan ke Badan Anggaran DPR. Foto : Ricardo/JPNN.com