Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bupati Rohul

Fri, 24 May 2013 00:12:00 +0700

PEKANBARU - Puluhan demonstran menggelar aksi demo di Mapolda dan Kejati Riau, Kamis (23/5). Dalam aksinya, pendemo menuntut agar sejumlah dugaan korupsi Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad diusut tuntas. Sekira pukul 11.00 WIB, massa yang tergabung pada Lembaga Investigasi Penyalahgunaan Keuangan Negara Republik Indonesia (Lipun-RI)itu mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Sebelumnya, massa tersebut juga menggelar aksi di Mapolda Riau. Kedatangan puluhan massa ini mendesak aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan maupun Kepolisian mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Achmad. "Kami massa Lipun, meminta kepada pihak KPK, Kejati Riau dan penegak hukum lainnya. Untuk segera memeriksa Achmad MSi, atas kasus korupsi yang dilakukannya," teriak Antonio, Kordinator Aksi Lipun. Ketika Achmad menjabat Bupati Rohul, ada 5 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Rohul. Namun, saat ini belum ada yang ditindaklanjuti. "Pihak aparat hukum masih tebang pilih dalam melakukan," kata Antonio lagi. Lima kasus dugaan korupsi yang tengah bergulir sekarang yaitu, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Astaka MTQ Kabupaten Rohul tahun anggaran 2012/2013. Dugaan korupsi pembelian mesin genset fiktif senilai Rp 45 miliar. Kemudian dugaan korupsi semasa menjabat Kadispenda Provinsi Riau, yang mana Achmad menyelewengkan kelebihan setor SPM-BP-PBB sebesar Rp 10.911.035.000. "Selanjutnya, Achmad tidak bisa mempertanggung jawabkan belanja operasional Sekda sebesar Rp 2 miliar lebih, serta dugaan korupsi dana bagi hasil pajak sebesar Rp 18 miliar lebih," ungkap Antonio. Kedatangan massa Lipun ini, langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Riau. ''Laporan massa Lipun ini kita terima dan akan kita tindak lanjuti,'' tutur Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan.(Fat/jpnn)

Tak Dikasih Uang Mabuk, Bakar Diri di Depan Ortu

Thu, 23 May 2013 22:51:00 +0700

BATAM - Adzan maghrib baru saja terlantunkan, Rabu (22/5) petang, ketika Erwan (40) yang dalam kondisi sempoyongan karena mabuk minuman keras, mendatangi bapaknya di tempat usaha karaoke keluarga di Batu Tambun Rintis, Anambas, Kepulauan Riau. Pria warga Kampung Baru, Tarempa, Anambas itu dengan sedikit merancau, minta uang pada bapaknya yang sering dipanggil dengan nama Pakde. Namun permintaan itu tidak segera dipenuhi sang bapak. Tidak ada uang lagi di kantong celananya. Selain tak pegang duit, Pakde juga merasa anaknya itu sudah keterlaluan. Hari itu, jika ditotal, ia sudah memberikan uang sebesar Rp 250 ribu. Tapi, uang segitu tak cukup untuk meneruskan kegemaran Erwan, menenggak miras. Erwan, petang itu datang kembali minta uang untuk membeli miras. “Saat itu, anak saya sedang mabuk,” kata Pakde mengisahkan awal anaknya membakar diri. “Dia mengancam mau bakar diri karena tetap ngotot minta uang padahal uang sudah saya berikan namun dia tetap meminta lebih. Karena saya waktu itu tidak pegang uang.” Ancaman Erwan pada bapaknya ternyata bukan isapan jempol. Merasa tidak dikasih uang cukup sesuai permintaannya, Erwan langsung mengambil gelen (jerigen) ukuran lima liter berisi bensin yang berada tak jauh dari tempatnya. Sementara tangan sebelahnya memegang korek api. Saat itu juga, Erwan tanpa diduga langsung menuangkan minyak ke tubuhnya dan mematik korek sehingga api menyala. Api pun menyala dengan cepat. Begitu melihat anaknya tersulut api, sang bapak kebingungan. Namun secara sigap Pakde langsung mengambil selimut dan membasahinya dengan air. Selanjutnya selimut yang basah tersebut dililitkan kepada tubuh korban sehingga api padam. “Api begitu cepat menyala saya langsung ambil selimut dan membasahinya. Saat itu juga selimut saya balutkan ke tubuhnya hingga akhirnya api padam,”ujar Pakde sambil terisak. Setelah api padam, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Tarempa untuk mendapatkan perawatan intensif. Karena luka bakar yang diderita korban mencapai 99 persen, akhirnya pihak puskesmas merujuk korban ke Rumahsakit Lapangan Palmatak. Dan hari Kamis (23/5), korban dirujuk ke Jakarta. “Luka korban parah hingga sampai 99 persen. Yang tidak terbakar hanya daerah kemaluan korban. Namun mulai dari kepala hingga seluruh tubuh terbakar. Tapi kedalaman luka bakar belum diketahui nanti di Rumah Sakit Lapangan akan diperiksa kembali,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Anambas, Said Moh Damrie.(yes/jpnn)

Ludahi Keponakan, Wakil Bupati Luwu Dipolisikan

Thu, 23 May 2013 22:13:00 +0700

MAKASSAR -- Sikap tidak terpuji diperlihatkan Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak. Ia nekat meludahi salah satu pengunjung bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan bernama Nurhati Luddu Pawindu. Belakangan diketahui bila Nurhati juga merupakan salah satu kandidat calon wakil bupati Luwu yang akan berpasangan dengan Andi Mudzakkar. Kedatangan Nurhati sendiri ke bandara rencananya untuk menjemput Bupati Luwu, A Mudzakkar yang juga baru akan tiba dari Jakarta. Saksi mata, Parenta menuturkan kronologisnya terjadi sekira pukul 20.30 Wita, Kamis (23/5) saat Syukur baru tiba dari Jakarta melihat kehadiran Nurhati yang tak lain keponakannya sendiri. "Diludahinya pas lagi duduk di cafe dekat area penjemputan. Sempat dibilangi anjing oleh Syukur Bijak," kata Parenta. Menurut Parenta, Nurhati saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Yahukimo, Papua, dan santer dikabarkan akan berpaket dengan incumbent untuk Pemilukada Luwu mendatang. Tidak terima dengan kejadian ini, Nurhati bersama beberapa rekannya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Sampai malam tadi, jajaran Polsek Bandara langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Turun langsung Kapolres Maros, AKBP Hotman Sirait bersama Kapolsek Bandara, Iptu A Alamsyah melakukan penyelidikan. Hingga kini, baik Syukur Bijak maupun korban masih dimintai keterangan intensif pihak kepolisian. "Kami masih lakukan penyelidikan," kata Kapolres Maros, AKBP Hotman Sirait. (m06-nur/pap)

Rayakan Kelulusan, Siswa SMA Dilarang Konvoi

Thu, 23 May 2013 21:59:00 +0700

MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan larangan perayaan kelulusan SMA/Sederajat secara berlebihan yang akan digelar Jumat (24/5) besok. Dengan tegas, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bone melarang siswa untuk melakukan konvoi kendaraan. Untuk mengantisipasi konvoi kendaraan ini, Diknas Bone akan menggandeng kepolisian. Kepala Diknas Bone, Muchlis A Rasyid mengatakan pertimbangan larangan konvoi di jalan karena mengganggu kenyamanan berlalulintas. Selain membahayakan siswa, juga membahayakan bagi pengguna jalan. "Diknas Kabupaten Bone akan menggelar rapat dengan Muspida terkait mengantisipasi konvoi siswa besok," kata Muchlis kepada FAJAR (Jawa Pos Group), Kamis (23/5). UN tingkat SMA/Sederajat di Bone tahun ini diikuti sebanyak 7.809 siswa. Terdiri 6.918 siswa SMA dan Madrasah Aliyah, serta 891 siswa SMK. (eds/awa/jpnn)

Dugaan Korupsi Gubernur Jateng Kembali Dilaporkan ke KPK

Thu, 23 May 2013 19:01:00 +0700

JAKARTA - Barisan Masyarakat Mahasiswan (BM) Indonesia untuk kedua kalinya mendatangi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), guna melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo. BM minta KPK mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di APBD Jawa Tengah tahun 2011. "Untuk yang kedua kalinya, saya dan teman-teman melaporkan Bibit Waluyo ke KPK dengan substansi dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 sebesar Rp26,8 Miliar. Hari ini kita melaporkan lagi dugaan korupsi beliau terkait APBD tahun 2011 sebesar Rp5,5 triliun karena dikelola gubernur secara melanggar perundang-undangan," kata Presiden BM Indonesia, Kholid, dalam rilisnya Kamis (23/5). Dikatakannya, dugaan korupsi dana bansos APBD Jateng itu berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jateng tahun 2011. BPK menemukan adanya ketidak-patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. "Ketidak-patuhan itu adalah bahagian dari perbuatan melawan hukum berbentuk penyimpangan kewenangan dan melanggar azas kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Akibatnya bisa merugikan keuangan negara karena hal itu bisa berdampak memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pokok-pokok temuan BPK itu menurut kami harus diselidiki oleh KPK," ujarnya. Selain dana bansos, hal lain yang juga dilaporkan ke KPK adalah sisa Dana Bantuan di Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 131.581.000 yang belum disetorkan ke kas negara. "Ini kan aneh," ujarnya. Bahkan, ada pungutan yang tidak ada dasar hukumnya karena belum diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Misalnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 38,47 miliar. Sebagian besar angka itu ada di pos Sekretariat Daerah yang mencapaim Rp 38,3 miliar. Mengutip temuan BPK itu, Khalid menyebut potensi penyimpangan dalam penggunaan dana di APBD Jateng itu. "KPK harus cepat menyelidiki adanya dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bibit," harapnya. (fas/jpnn)

Sekretaris PAN Muna jadi Tersangka

Thu, 23 May 2013 16:36:00 +0700

KENDARI - Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka pada peristiwa meninggalnya Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muna, Sultra, Alimuddin Kunsi. Kabag Humas Polda Sultra, AKBP Abdul Karim Samandi mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan bukti yang dikumpulkan penyidik serta keterangan dari beberapa saksi. Polisi pemilik dua melati di pundaknya itu menjelaskan, untuk saat ini baru Sekretaris PAN Muna Ikhlas Muhammad menjadi tersangka. Kuat dugaan tersangka melakukan penganiayaan kepada korban saat bertengkar soal Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) hingga meninggal dunia, Rabu (22/5). Namun kata Karim, tidak menutup kemungkinan jika ada bukti baru akan bertambah tersangka baru. "Untuk sementara baru satu orang. Kan berkelahinya satu lawan satu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Tergantung perkembangan penyidikan nantinya," kata Karim kepada JPNN, Kamis (24/5). Karim mengatakan tewasnya Wakil Ketua PAN Muna Alimuddin Kunsi (35) diduga terkena benda tumpul. Dari hasil visum tim medis menyebutkan di sekitar bahu hingga leher korban terdapat luka hingga mengeluarkan busa dari mulut serta darah dari telinga. Ihlas Muhammad sendiri kini sudah ditahan oleh Polres Muna. Selain melakukan penahanan terhadap tersangka, polisi juga mengumpulkan barang bukti berupa balok yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.00 Wita, Rabu (22/5/2013) di depan kantor PAN Muna di Jalan Sangke Palangga, Raha. Pria yang akrab disapa La Milu sempat dilarikan ke UGD RSUD Raha untuk mendapatkan pertolongan sebelum dinyatakan meninggal dunia. (awa/jpnn)

Jenazah Kader PAN Diautopsi di Kendari

Thu, 23 May 2013 15:26:00 +0700

RAHA - Keluarga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muna, Sultra, Alimuddin Kunsi belum puas dengan hasil visum yang dilakukan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raha. Jenazah korban akan dibawa ke Kendari untuk dilakukan autopsi. Meskipun hasil visum di RSUD Raha mengindikasikan kematian Alimuddin karena adanya tanda-tanda kekerasan, namun polisi belum juga menetapkan tersangka. Makanya, untuk menguatkan keyakinan penyidik kepolisian, keluarga sepakat jenazah korban diautopsi. "Demi keadilan dan kebenaran, keluarga besar kita memutuskan untuk mengautopsi jenasah saudara kami La Ode Alimuddin Kunsi ke Kendari," keluarga korban di rumah duka di Kecamatan Bata Laiworu, Raha, Kamis (23/5) seperti yang dilansir Kendari News (Jawa Pos Group). Berdasarkan pantuan Kendari News, keluarga besar korban telah bersiap-siap membawa jenazah korban melalui penyebarangan Lainea menuju ke Kendari. Setelah diautopsi, jenazah rencananya akan dimakamkan di Raha, Jumat (24/5). (fit/awa/jpnn)

Kader PAN Tewas Diduga Dipukul Balok

Thu, 23 May 2013 15:02:00 +0700

RAHA - Misteri kematian Wakil Ketua PAN Muna, Sulawesi Tenggara, La Ode Alimuddin Kunsi mulai terkuak. Kuat dugaan, aktivis LSM ini tewas setelah dianiaya oleh Sekretaris PAN Muna Ikhlas Muhammad di Rumah PAN di Raha, Muna, Rabu (22/5). Salah seorang saksi mata, Nur Aida mengatakan ia melihat sendiri pertengkaran itu. Sebelum badan korban ambruk, ia melihat kayu balok dipukulkan ke badannya. "Alimuddin kemudian jatuh," kata Aida kepada Kendari Pos (Jawa Pos Group), Kamis (23/5). Di bagian lain, Polres Muna terus melakukan penyelidikan. Selain memeriksa beberapa saksi, polisi juga telah mengumpulkan barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan menganiaya korban. Selain barang bukti, Polres Muna juga telah menerima hasil visum dari dokter di RSUD Raha. Kapolres Muna AKBP Sempana Sitepu mengatakan dari hasil visum menyebutkan ada sejumlah luka pada bagian bahu, wajah dan tangan korban. "Memang ada perkelahian antara korban dengan Ikhlas Muhammad di depan Rumah PAN Muna di jalan Sangke Palangga. Kita sudah memeriksa 5 saksi saat ini. Dari keterangan para saksi menyebutkan ada perkelahian," katanya. Namun hingga kini, Sempana belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Alimuddin. Ia berasalan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dan autopsi yang dilakukan medis. "Apakah kematian korban diakibatkan karena perkelahian itu atau ada penyebab lain. Karena korban memang menderita jantung koroner," katanya. (fit/awn/awa/jpnn)

Lulus Tanpa Skripsi, Kemendikbud Ancam Unila

Thu, 23 May 2013 11:40:00 +0700

JAKARTA – Pihak Universitas Lampung (Unila) perlu segera menyikapi kasus Fajrian, mahasiswa yang diduga lulus tanpa skripsi. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengancam membekukan jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila. Adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud Joko Santoso yang menegaskan hal itu ketika diwawancarai Radar Lampung kemarin. ’’Itu sanksi untuk universitas yang banyak meluluskan mahasiswa tidak sesuai prosedur dan standar,’’ tandasnya. Seperti diketahui, kasus Fajrian sebenarnya bukan masalah baru yang mencoreng citra Unila. Namun, kedua setelah Sally Budi Utami dari fakultas teknik sipil. Sally kala itu memalsukan ijazah untuk melamar CPNSD Pemkot Bandarlampung pada 2009. Setelah kasus ini diangkat Radar Lampung, Sally akhirnya mendapat penalti: status PNS dan kelulusannya dibatalkan. Ia bahkan sempat di penjara. Sementara, sanksi untuk Fajrian jelas. Kemendikbud akan mencabut gelar kesarjanaannya sebagai sarjana ilmu komunikasi. Sebab, mahasiswa tidak bisa diwisuda tanpa skripsi, yang merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapat gelar sarjana. ’’Jangankan tidak membuat skripsi, melakukan plagiat saja bisa dicabut gelar kesarjanaan,’’ tandas Joko yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (22/5). Dia berjanji menyeriusi kasus ini dan mengklarifikasi pihak Unila. Terpisah, anggota Majelis Rektor Indonesia (MRI) Prof. Bejo Suryanto ikut mengkritisi kebijakan rekannya, Rektor Unila Prof. Sugeng P. Harianto. Menurut Suryanto, langkah Sugeng melanggar aturan akademik. Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mengatakan, kebijakan yang diambil dalam membantu mahasiswa, harusnya tetap dalam koridor aturan akademik. Dia mencontohkan, di UNJ diatur dalam peraturan akademik tentang proses wisuda tanpa membuat skripsi. Karenanya, lulusan UNJ diperbolehkan tidak membuat skripsi. Tapi, hal sama tidak dapat diberlakukan di Unila. Bagaimana dengan alasan Sugeng yang menyatakan kebijakannya itu untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) sehingga meminimalisasi mahasiswa yang drop out (DO)? Menurut Suryanto, kebijakan tersebut bagus, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang benar. Ia mencontohkan, di UNJ mahasiswa yang sudah habis masa studinya bisa kembali melanjutkan asal kembali mendaftar ulang. Konsekuensinya jumlah mata kuliah hanya diambil 75 sampai 80 persen. Pembantu Rektor III Prof. Sunarto yang membidangi masalah kemahasiswaan menjelaskan, perkara ini sudah di tangan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia berharap para pihak yang memiliki kepentingan untuk tidak mempergunakan mahasiswa, atas dasar ketidaksukaan kepada salah satu pihak. ’’Itjen kan sudah turun, jadi biarkan mereka bekerja jika memang ada kesalahan prosedur akademik dalam ijazah Fajrian,’’ sarannya. (kyd/gyp/p6/c3/ade)

Di Jambi, Stok Blangko BPKB Kosong

Thu, 23 May 2013 11:17:00 +0700

JAMBI- Transaksi jual beli kendaraan bermotor di Jambi akan mengalami gangguan. Sebab, kelangkaan blangko surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) juga terjadi di Jambi. Memang, kondisinya tidak separah di Jakarta dan daerah lain. Karena saat ini Dit Lantas Polda Jambi memastikan stok blangko STNK masih ada. Namun, stok blangko BPKB yang kosong sejak dua bulan lalu. “Untuk blangko STNK dalam posisi aman, kita punya stoknya,”kata Direktur Lalulintas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Nasri Wiharto, kepada Jambi Independent (Grup JPNN), Rabu (22/5). Selain STNK, menurut dia, Direktorat Lalulintas Polda juga memiliki stok material SIM. Yang lagi kosong adalah blangko BPKB. ‘’ (blangko BPKB) Sudah dua bulan kosong di Provinsi Jambi,’’ ujarnya. Meski demikian, Nasri menghimbau masyarakat Jambi supaya tidak risau. Mengantisipasi kelangkaan tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan surat keterangan sementara penganti BPKB. “Sudah kita sosialisasikan di semua Showroom yang ada di Provinsi Jambi. Kekosongan memang berasal Korps Lalu Lintas Mabes Polri,”terangnya. Jika bila blangko BPKB sudah ada, pihaknya showroom yang akan langsung mengurusnya. “Pemilik kendaraan tidak susah-susah mengurusnya, cukup pihak showroom yang menukarkanya,”jelasnya. Orang nomor satu di jajaran Direktorat Lalulintas Polda Jambi ini memberi sinyal bahwa empat bulan kedepan kekosongan BPKP akan segera teratasi. ‘’Kita perkirakan empat bulan ke depan sudah berjalan lancar. Kita akan memiliki stok BPKB ,”kata Nasri. Kasubdit Regident Direktorat Lalulintas Polda Jambi, AKBP Wibowo menambahkan bahwa saat ini pihaknya memiliki stok blangko STNK sebanyak 97 ribuan. Sedangkan SIM ada stok 13 ribuan, dan material tanda nomor kendaraan bermotor (plat), 56 ribuan. “Kita perkirakan stok akan bertahan selama empat bulan,”katanya. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan blangko BPKB, pihaknya telah mengeluarkan surat keterangan sementara pengganti BPKB sebanyak 22 ribuan. “Sudah dua bulan blangko BPKB kosong. Atas petunjuk dari Korps Lalu Lintas Mabes Polri, kita terbitkan sura pengganti sementaranya,’’ujarnya. Seperti diberitakan, Korps Lalu Lintas Mabes Polri belum berhasil mengatasi kelangkaan blangko untuk surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor. Salah satu alasannya, karena Polri memilih ekstra hati-hati memilih perusahaan rekanan. "Kita tidak ingin ada yang salah prosedur, jadi prosesnya benar-benar harus cermat," ujar Kabiropenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di sela-sela forum Bakohumas di NTMC Korlantas Polri, Senin. Saat ini, Korlantas Mabes Polri memang sedang mengadakan tender perusahaan untuk menggarap proyek itu. Baru ada dua perusahaan yang mendaftar. " Ya kita tunggu sampai batas waktunya. Yang pasti, ini akan fair dan transparan," jelasnya. Kabid Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Kombes Sam Budi Gustian menambahkan, keterlambatan disebabkan karena pihak Korlantas baru melakukan lelang setelah ada penetapan sesuai dengan Peraturan Presiden yang menyebutkan proses pelelangan baru bisa dilaksanaan setelah ada pagu definitif yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Sejak akhir April lalu pihak Korlantas telah melakukan pengumuman lelang melalui LPSE (Lelang Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik). "Untuk tandatangan kontrak untuk BPKB tanggal 20 Juni dengan pemenangnya , STNK tanggal 19 Juni, dan SIM tanggal 28 Juni,"jelasnya. Otomatis, setelah tandatangan kontrak barulah proses pengadaan material STNK, BPKB, dan SIM berjalan. Budi mengatakan, untuk pagu anggaran pengadaan BPKB tahun 2013 sebesar Rp 251, 324 miliar. Sementara hasil perhitungan sendiri (HPS) Korlantas yang diumumkan melalui LPSE adalah sebesar Rp 227,179 miliar. Sedangkan pagu anggaran pengadaan STNK 2013 ini adalah sejumlah Rp 296, 726 miliar. Sementara HPS Korlantas senilai Rp 230,261 miliar. Untuk pagu anggaran SIM adalah sebesar Rp 225 miliar. Bila dibandingan dengan HPS Korlantas senilai Rp 207 miliar. "Jadi totalnya ada penghematan sekitar Rp 107 miliar. Dari STNK , BPKB, dan SIM" katanya. Menurut Boy, untuk sementara, semua Polda sudah diberi perintah untuk menerbitkan surat keterangan sementara bersama kepala dinas pendapatan daerah setempat. "Itu sudah mulai berlaku. Di samsat masing-masing wilayah," katanya. Boy menjelaskan, pemilik kendaraan tidak perlu resah. " Surat itu fungsinya sama dengan blangko stnk dan bpkb yang asli. Ini memang sedang dalam upaya pengadaan," katanya. Waka Korlantas Mabes Polri Brigjen Agung Budi Maryoto menambahkan, semua anggotanya sudah diberi pemahaman mengenai surat pengganti itu. Diantaranya dengan format yang sama di masing-masing Polda. Surat juga akan dicap di samsat saat pengurusan (cap langsung) jadi resiko dipalsu bisa diminimalisir. "Sekali lagi, pemilik kendaraan tidak usah khawatir," katanya. Agung menjelaskan, jika ada pengendara yang terkena tilang, dokumen sementara itu bisa dijadikan bukti di pengadilan. "Jadi sama saja dengan yang sebelumnya. Nanti kalau sudah ada blangko akan ditukar," jelas jenderal satu bintang ini. (can/jpnn)

Pengecer Borong Operasi Pasar

Thu, 23 May 2013 10:44:00 +0700

MARTAPURA – Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg mendorong pihak Pertamina melakukan operasi pasar (OP). OP yang digelar di taman samping rel kereta api Tanjung Kemala, Rabu (22/5) langsung diserbu. Dalam waktu singkat, 550 tabung gas habis terjual. Dalam OP tersebut, gas elpiji 3 kg dijual dengan harga Rp14 ribu per tabung. Sementara sebelumnya, di beberapa pengecer dijual dengan harga Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per tabung. Tak hanya ibu-ibu yang berbondong-bondong membawa tabung kosong ke lokasi OP, sejumlah pengecer juga terlihat membeli dalam jumlah besar. Meski dibatasi dua tabung per orang, namun tetap saja pengecer leluasa membeli berulang hingga belasan tabung kosong yang dibawa menggunakan keruntung telah berisi gas. Untuk mengelabui petugas OP, pengecer menggunakan jasa anak-anak untuk turut antre mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Sementara pihak Pertamina, dalam hal ini PT Hizarbach yang melakukan OP mengatakan, OP dilakukan sesuai instruksi Pertamina. “Dalam pembelian, kita batasi dua tabung per orang. Lebih dari dua tabung, tidak kita terima. Karena ini harga OP, maka pembelian dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga bukan untuk usaha ataupun rumah makan,” ujar petugas dari PT Hizarbach. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan OKU Timur, Drs Juanda MM mengaku, tidak mengetahui adanya OP yang dilakukan Pertamina. “Seharusnya sebelum melakukan OP, hendaknya berkoordinasi dengan kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Jika ada koordinasi, lanjutnya, Disperindag bisa melakukan pengawasan dan pengamanan agar OP yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. “Saya saja tahunya dari wartawan yang menghubungi adanya OP tersebut,” ujar Juanda yang mengaku kecolongan terhadap OP ini. (sal/ce4)

Tiket Tambahan Kereta Lebaran Belum Dijual

Thu, 23 May 2013 10:24:00 +0700

BEKASI UTARA - Simpang siurnya penjualan tiket kereta api untuk lebaran, dipastikan pihak Stasiun Bekasi sudah habis terjual. Meski begitu, PT KAI menjanjikan akan ada penjualan tiket tambahan untuk kereta lebaran. Kepala Tiket Stasiun Bekasi, Irma membenarkan tiket kereta untuk lebaran sudah ludes. Dan kini pihaknya menyiapkan tiket kereta tambahan. ’’Tiket kereta yang habis terjual itu adalah jenis reguler. Sedangkan tiket angkutan lebaran masih tersedia dan belum dijual,” tutur Irma kepada Radar Bekasi (Grup JPNN). Dia menambahkan, penjualan tiket kereta api untuk lebaran atau tepatnya kereta reguler itu sudah habis terjual. Hanya saja hingga pertengahan bulan ini, Stasiun Kereta Api Kota Bekasi belum mendapatkan informasi yang pasti kapan pembukaan penjualan tiket kereta api tambahan untuk lebaran. Sebelumnya banyak pemberitaan media massa dan informasi dari media sosial yang menyebutkan tiket mudik Lebaran 2013 sudah ludes. Menurut Irma, hingga kini pihaknya memang belum mendapatkan informasi pasti mengenai penjualan tiket kereta api tambahan untuk lebaran tersebut dari PT KAI, hanya saja informasi yang didapatkannya bahwa tiket kereta angkutan lebaran tambahan akan dibuka dan disesuaikan dengan Rencana Operasi KAI yang sedang berlangsung. ’’Segera setelah Rencana Operasi KAI Angkutan Lebaran selesai, pasti kita umumkan kapan melepas tiketnya kepada publik,” tegasnya. Ia menjelaskan, dalam rencana operasi tersebut dibahas menyangkut jumlah rangkaian kereta, termasuk tambahannya terutama pada H-7 hingga H+7 Lebaran, yang dibagi dalam jenis ekonomi, bisnis dan eksekutif. Biasanya pada kereta reguler menarik sebanyak 6-7 gerbong, namun ketika Lebaran akan ditambah masing-masing 2 gerbong setiap rangkaian. ’’Intinya angkutan kereta api Lebaran, akan mengoptimalkan jumlah rangkaian dan jumlah perjalanannya,” ujarnya. Meski demikian, Irma belum dapat memastikan penambahan rangkaian kereta lebaran karena harus disesuaikan hasil rapat Rencana Operasional PT KAI Pusat. (gir)

Tolak Pasien, Kepala Puskesmas Dicopot

Thu, 23 May 2013 10:07:00 +0700

BANDARLAMPUNG – Tindakan tegas diambil Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. Dia mencopot Kepala Puskesmas Rawat Inap (PRI) Kedaton dr. Novita Fitriani, Rabu (22/5). Alasan pemecatan bukan hanya karena puskesmas itu menolak pasien saat akan berobat. Tetapi juga dikarenakan dr. Novita dianggap membangkang instruksi wali kota. Pencopotan tersebut bermula ketika wali kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PRI Kedaton. Sidak dilakukanya lantaran PRI itu diberitakan oleh beberapa media massa menolak pasien yang akan berobat hanya karena manajemen sedang menggelar rapat. Saat sidak, wali kota mendapati petugas loket pendaftaran PRI Kedaton yang belakangan diketahui bernama Lena melayani masyarakat yang akan berobat kurang baik. Karenanya, wali kota saat itu menginstruksikan dr. Novita untuk mengganti penjaga loket pendaftaran tersebut. Tetapi setelah wali kota meninggalkan PRI Kedaton, kepada Radar Lampung (Grup JPNN), dr. Novita mengaku belum dapat menjalankan instruksi wali kota itu. Sebab, pihaknya cukup kesulitan untuk mencari karyawan. ’’Ya, saya tanya dulu dong kesalahan dia apa? Dan apa yang terjadi saat wali kota datang. Memang mudah mencari pengganti? Mbak mau apa menggantikannya? Kemudian senyum terus seharian di loket?” tanyanya. Karena itu, pihaknya belum dapat mengganti petugas loket sesuai instruksi wali kota. ’’Tanya dulu dong petugasnya. Masak langsung ganti. Saya kan nggak tahu bagaimana kejadiannya,” tandas Novita. Sementara saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataan dr. Novita yang masih mengkaji instruksinya, Herman H.N. lantas berang. Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung itu langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung dr. Wirman untuk mencopot dr. Novita. Bahkan, di hadapan wartawan, kepala daerah yang terkenal responsif itu langsung menelepon dr. Wirman. ’’Wirman, hari ini (kemarin, Red) kamu buatkan SK (surat keputusan) pencopotan kepala Puskesmas Kedaton,” kata Herman H.N. kepada dr. Wirman di telepon. Kemudian kepada wartawan, Herman H.N. mengungkapkan, saat sidak di PRI Kedaton, ia telah meminta petugas loket pendaftaran Lena untuk diganti karena tidak melayani pasien dengan ramah. ’’Disuruh ganti petugas loket kok malah pikir-pikir. Apanya yang dipikir-pikir,” tegasnya. Padahal, lanjut Herman H.N., ia sudah berkali-kali menyampaikan kepada jajarannya untuk tidak memakai petugas yang tak melayani masyarakat dengan baik. ’’Kalau ketemu orang-orang yang nggak benar kerjanya, langsung ganti!” tandasnya. Diketahui, PRI Kedaton yang berada di Jl. Teuku Umar, Bandarlampung, sebelumnya diberitakan menolak pasien yang akan berobat hanya karena seluruh karyawannya sedang rapat. Hal itu diungkapkan Nila, warga Jl. P. Morotai, Kelurahan Gunungsulah, Kecamatan Wayhalim, Bandarlampung. Wanita berusia 33 tahun ini kemudian pada Selasa (21/5) datang ke Pemkot Bandarlampung untuk mengadukan ulah manajemen PRI Kedaton. ’’Saya mau mengobati anak saya, katanya tidak bisa. Alasannya, manajemen puskesmas sedang rapat. Padahal, gigi anak saya sudah sakit dan membutuhkan pengobatan. Berhubung ditolak, makanya saya tidak jadi berobat di sana,” kata Nila di ruang Humas Pemkot Bandarlampung, Selasa. Karenanya, ia menyesalkan tindakan manajemen puskesmas lantaran jam kerja PRI itu 24 jam. ’’Seharusnya mereka lebih mementingkan pasien daripada rapat. Masak gara-gara rapat, pelayanan terganggu. Ini kan sudah nggak benar,” tukasnya. Menurut dia, di loket pendaftaran pasien dan loket pelayanan lainnya juga sudah tidak ada petugas saat datang ke puskesmas tersebut. ’’Masak pukul 12.00, pelayanannya sudah tutup,” sesalnya. (vie/p4/c1/whk)

Aset Djoko Diduga Jadi Bancakan

Thu, 23 May 2013 09:58:00 +0700

JALANCAGAK-Aset tersangka kasus Simulator SIM Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Djoko Susilo yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak diduga dimanfaatkan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan, lahan yang mencapai 60 hektare di lokasi tersebut menjadi bancakan warga untuk digarap. Berdasarkan informasi dari Polsek Jalancagak, pada 17 Mei lalu, sekelompok massa yang mengatasnamakan LSM datang memaksa untuk masuk ke dalam lahan tersebut. Karena tidak diperbolehkan, gembok pun dirusak dan diganti oleh gembok yang sudah disediakan sekelompok massa tersebut. Setelah berhasil merusak dan mengganti, oknum LSM tersebut mengajak warga untuk menggarap lahan sitaan KPK karena kasus simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang. Namun sebelum menggarap, oknum tersebut meminta pungutan kepada warga sebesar Rp300.000 untuk dibuatkan kartu anggota LSM dan menggarap lahan. Karena merasa curiga dengan pergerakan sekelompok massa tersebut, masyarakat berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan melaporkan tindakan perusakan tersebut. Kapolsek Jalancagak Kompol H Agus Suryana SH membenarkan adanya laporan dari warga tentang perusakan gembok pintu masuk lahan Djoko Susilo yang disita. Pihaknya, saat ini melakukan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi. Selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Subang. "Kami memanggil beberapa saksi mata untuk dimintai keterangan, kemudian kami melimpahkan ke Polres Subang untuk ditindaklanjuti," kata Agus. Sementara terkait penggarapan lahan, Agus menuturkan belum ada laporan dari warga. Pihaknya baru menerima laporan adanya perusakan di lokasi tersebut. “Belum ada laporan dari warga tentang itu. Tapi kami akan kembangkan dan terus menyelidikinya,” kata Agus. Sebelumnya pernah diberitakan lahan sempat dipatok meski demikian hal tersebut dibantah keras oleh Kepala Desa Kumpay N Suparmi. “Saya selaku Kepala Desa Kumpay merasa tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mematok lahan disini. Justru sebaliknya, kami mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak membawa apapun dari sini. Kalau kayu bakar dan rerumputan sih tidak masalah, tapi yang lainnya tidak boleh. Gimana saya mau ngasih izin matok, ngambil kayu pohon saja saya larang,” kata Suparmi beberapa waktu lalu. Namun ketika dikonfirmasi perusakan dan penggarapan lahan yang dimanfaatkan oknum LSM, Suparmi enggan memberikan komentar, karena berdalih sibuk dengan berbagai kegiatan. “Saya sibuk banyak kegiatan,” kata Suparmi yang langsung pergi ketika disambangi wartawan. Di lokasi tersebut Djoko Susilo memiliki empat vila, pacuan kuda, penangkaran rusa, peternakan sapi, hektaran sawah dan dua kolam pemancingan sudah berada di punggung bukit seluas 60 hektare. Luasnya melintang dari Desa Cirangkong hingga Desa Kumpay.(vry/man)

Pengusaha Hotel Ancam Praperadilankan Satpol PP

Thu, 23 May 2013 09:45:00 +0700

LUBUKLINGGAU – Hotel Arwana dan tempat hiburannya, berikut Wisma Pratama di Kota Lubuklinggau, kemarin malam sekitar pukul 21.30 WIB, dirazia aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Lubuklinggau. Hasilnya dari tempat hiburan malam yang ada di Hotel Arwana dijaring 12 orang perempuan, sementara di Wisma Pratama didapati tiga pasangan bukan suami istri yang di antaranya mahasiswi. Buntut dari razia itu, General Manager (GM) Hotel Arwana, Taufan Rasyid SH, tidak terima dan bakal mempraperadilankan Satpol-PP Kota Lubuklinggau. “Ya, karena tidak prosedural, maka kita akan melakukan praperadilan,” ujar Taufan, Rabu (22/5). Dijelaskannya, memang sebelumnya ada pemberitahuan dari Satpol-PP Kota Lubuklinggau, yang akan merazia. Namun, lanjut Taufan, malam itu puluhan anggota Satpol-PP itu tak hanya merazia hall tempat hiburan saja. Tapi juga menggeledah 50 kamar yang ada di hotel hingga meresahkan pengunjung. “Kesannya mereka tidak santun, sangat arogan. Masak ada tamu kita yang kehilangan KTP, dia bersama keluarganya masih dibawa. Padahal ibu itu sudah menegaskan bahwa yang bersamanya itu anaknya. Bahkan ada dua tamu hotel serta pegawai hotel, kehilangan handphone,” aku Taufan. Terkait razia itu, Taufan juga menyayangkan mengapa Satpol-PP tidak melibatkan institusi lain, seperti Polri atau TNI. Dan Taufan juga merasa, razia yang dilakukan itu tempat yang didatangi terkesan tebang pilih. “Bukan hanya kita yang ada tempat hiburan, Smart Hotel juga ada, Selebriti Cafe juga. Wanitanya juga banyak, kok tidak dirazia" Ada apa ini?” cetus Taufan, bertanya-tanya. Di sisi lain, 12 perempuan dan tiga pasangan yang terjaring razia itu, digelandang ke Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Lubuklinggau, Mustofa Yusuf, mengatakan razia itu sudah sesuai prosedur, dan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Senada dikatakan Kasatpol-PP Lubuklinggau, H Yusmar Caniago SH, pihaknya akan terus merazia tempat yang diduga berbau esek-esek. Soal bakal dipraperadilankan manajemen Hotel Arwana, Yusmar menanggapinya dingin. “Yah nantilah ditelepon lagi,” singkatnya. (iol/air/ce2)

Sampah Bakal Dikelola Jadi Energi Listrik

Thu, 23 May 2013 09:34:00 +0700

KARAWANG-Kepala Bagian Pengendalian Program, Bharoto Indriyatmo mengatakan, untuk kedepan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berencana akan mengelola sampah tidak berguna menjadi bahan energi. Pasalnya, selama ini keberadaan tumpukan sampah yang menggunung hanya menjadi permasalahan di Karawang. Berdasarkan hasil hearing dengan Komisi C DPRD, kata Bharoto, penanganan sampah ke depan harus diperbaiki. Baik dari segi pengangkutan sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampai dengan permasalahan kekurangan transportasi angkutan sampah yang sudah berumur. "Kalau permasalahan sumber daya manusia dalam masalah sampah ini, saya kira tidak terlalu signifikan,” ujarnya. Dikatakan, permasalahan sampah lain terletak pada peningkatan pengelolaan TPA. Sehingga ke depan, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan pemda akan bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. "Kita sudah ada empat penawaran kerjasama dari pihak ke tiga. Dari empat ini pengelolaan bagus. Sampai-sampai sampahnya bisa diolah menjadi energi listrik," katanya. Jika saja sampah terus dibiarkan menumpuk, jelasnya, maka penimbunan sampah hanya akan membutuhkan lahan luas tanpa adanya solusi yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. "Tapi kalau sampah bisa dikelola menjadi energi, ini akan lebih bermanfaat. Ini masih dalam proses kajian. Belum masuk ke pembahasan anggaran," jelasnya. Ketua Komisi C DPRD, Deden Irwan menyatakan, bahwa permasalahan sampah menggunung sudah menjadi permasalahan klasik sejak dulu. Karena menurutnya, sampai saat ini dinas terkait masih kekurangan armada pengangkut sampai dengan sumber daya manusia untuk mengangkut sampah. "Saya pikir permasalahan sampah juga bukan permasalahan yang biasa. Karena ini menyangkut keindahan tata ruang kota kita dimata kabupaten lain," tandasnya.(adk/lsm)

FPI Gerebek Pesta Miras

Thu, 23 May 2013 08:56:00 +0700

CIAMIS – Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Ciamis menggerebek sebelas pelajar yang sedang pesta miras di tempat pencucian mobil di Dusun Desa Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Rabu (22/5). Dari sebelas pelajar itu, hanya dua orang yang berhasil ditangkap. Yaitu, PK (17) siswa kelas XII dari Desa Utama Kecamatan Cijeungjing dan TS (16) siswa kelas XI dari Lembur Situ Kecamatan Ciamis. Dua pelajar itu digiring ke sekolahnya oleh FPI dan aparat Polsek Ciamis. Mereka didata. Pendadataan disaksikan Kepala SMAN 1 Baregbeg Drs H Wawan Setiawan MPd, Waksek Kesiswaan Suyadi, Kanit Lantas Polsek Ciamis Nahedin dan Korlap FPI Kabupaten Ciamis H Wawan Abdul Malik Marwan. Setelah diberikan pengarahan di ruang kepala sekolah, kedua pelajar tersebut dibawa ke Polsek Ciamis guna dilakukan pengarahan lagi. Korlap FPI Kabupaten Ciamis H Wawan Abdul Malik Marwan mengatakan saat itu ada informasi dari warga bahwa pelajar tengah pesta miras di sala satu tempat usaha pencucian mobil di pinggir Jalan Baregbeg. Wawan pun koordinasi dengan Kepala Desa Baregbeg Ade Iwan. Wawan dan Ade langsung mendatangani pelajar yang pesta miras. Sembilan pelajar melarikan diri. Namun yang dua yang tertangkap. “Malahan ngotot dan mencoba melawan. Saat itu saya paksa bawa,” papar dia. Kata dia, dua pelajar itu bernama PK dan TS. Keduanya siswa SMAN 1 Baregbeg. PK tinggal menunggu kelulusan. TS baru kelas XI. Kemudian, Wawan berkoordinasi dengan Polsek Ciamis. Wawan dan aparat polsek menggeiring kedua pelajar tersebut ke sekolahnya. Kepala sekolah, wakasek dan gurunya membenarkan bahwa PK dan TS sekolah di SMAN 1 Baregbeg. Kedua pelajar itu mengaku nenggak miras bersama 11 siswa kelas XII dan kelas XI. Untuk itu, Wawan meminta kepala sekolah memanggil siswa-siswa yang kabur saat penggerebekan dan diberi pembinaan. “Saya sangat prihatin dengan kondisi pelajar yang sudah mabuk-mabukan. Kondisi pendidikan di Ciamis sangat buruk,” papar dia. Kanit Lantas Polsek Ciamis Ipda Nahedin mengatakan awalnya mau melakukan razia rutin di Jalan Raya Baregbeg. Namun mendapati laporan bahwa ada belasan pelajar SMAN 1 Baregbeg mabuk yang kena razia FPI dan masyarakat. Untuk itu, dia langsung ke lokasi. Ternyata benar, beberapa pelajar habis minum-minum. Mereka menyebut minuman tersebut jenis suliwa. “Minumannya sudah habis, hanya ada bekasnya dari plastik. Saat saya cium ternyata benar minuman keras,” papar dia. Selanjutnya, kata dia, dua pelajar yang tertangkap dibawa dulu ke SMAN 1 Baregbeg. Hal itu untuk memastikan benar dan tidaknya sekolah mereka. Guru dan kepala sekolah membenarkan bahwa PK dan TS merupakan anak didiknya. Dia meminta pelajar yang kabur saat penggerebekan untuk dihadirkan. Sedangkan dua orang yang tertangkap dibawa ke polsek. “Kami akan membina mereka agar tidak melakukan hal yang tidak terpuji,” jelas dia. PK, pelajar SMAN 1 Baregbeg, datang ke lokasi sekitar pukul 10.00. “Di sana kan ada tempat rental peralatan band, biasa nongrong di tempat pencucian mobil yang ada rental peralatan band. Saya diajak minum oleh teman-teman. Yang kelas tiganya itu yang hapal hanya Al dan Rij,” ujarnya. Dia mengaku tidak tahu siapa yang membeli minuman keras itu. PK juga mengaku tidak tahu membelinya dari mana. “Saya baru kali ini ikut-ikutan. Kata teman-teman merayakan menjelang kelulusan,” jelas dia. Lain lagi dengan pengakuan TS. Dia datang ke lokasi itu untuk latihan band dengan Ad (16). TS nenggak minuman keras karena mengikuti ajakan senior dan ada temannya kelas dua yang ikut minum. “Setahu saya yang diminum itu suliwa pak. Belinya hanya dua plastik kecil. Uangnya patungan antara teman-teman. Namun saya tidak menyetorkan uang. Saya sekadar ikut minum saja,” papar dia. Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 1 Baregbeg Suyadi menerangkan pagi hari siswa kelas XII sempat dikumpulkan di sekolah. Mereka diajak berdoa agar semua siswa lulus. “Tahu-tahu sekarang ada seperti ini, kaget juga,” ujarnya. (isr)

Pemkot Dukung Senam Dahlan Style

Thu, 23 May 2013 08:14:00 +0700

KEJAKSAN- Kegiatan senam Dahlan Iskan Style secara serentak se-Indonesia yang rencananya diadakan tanggal 9 Juni 2013 di Jl Siliwangi (lokasi car free day, red), didukung penuh Pemkot Cirebon. “Insya Allah kita bantu. Ini acara positif karena melibatkan semua elemen masyarakat,” kata Wali Kota Drs H Ano Sutrisno MM saat menerima kunjungan manajemen Radar Cirebon (Grup JPNN) di ruang kerjanya, Rabu (22/5) Pemkot, kata Ano, siap memfasilitasi acara itu dengan menggunakan lokasi car free day. Menurut Ano, car free day 9 Juni mendatang tentu akan makin semarak karena dilaksanakan berbarengan dengan senam Dahlan Iskan Style. Ano bahkan secara khusus menentukan lokasi senam untuk instruktur bisa berada di depan balai kota, sementara peserta berada di jalur menuju Alun-alun Kejaksan dan sebagian ke arah Krucuk. Sementara GM Radar Cirebon Toto Suwarto mengatakan, senam itu akan dipimpin langsung Dahlan Iskan bersama instruktur senam lainnya dan akan dipandu melalui siaran langsung Jawa Pos TV (JTV) dan Radar Cirebon Televisi (RCTV). “Pak Dahlan sendiri akan senam di kawasan pabrik Semen Gresik. Acara itu nantinya disiarkan langsung beberapa TV, termasuk RCTV. Makanya kami ingin mengajak pemkot menggelar acara ini bersama-sama di sepanjang Jl Siliwangi. Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) Pak Ano menyatakan siap mendukung acara ini. Tentu ini sebuah kerja sama yang baik yang patut diapresiasi. Harapannya ke depan, akan banyak kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya bisa membangun daerah dan menghibur masyarakat,” kata Toto. (abd)

Pelat Mobil TNI Dijual Bebas

Thu, 23 May 2013 07:36:00 +0700

BOGOR - Tak usah heran melihat-lihat mobil mewah dengan pelat nomor TNI berseliweran di Kota Bogor. Karena pelat nomor palsu berbagai model itu saat ini mudah dipesan, bahkan di pinggir jalan. Penggunaannya yang tak resmi dan tak terdaftar, serta proses pembuatannya yang sangat mudah, banyak tersedia di pinggiran jalanan Kota Bogor. Bahkan, sang pembuat pelat pun tak takut apabila kelak dituntut. Penelusuran Radar Bogor (Grup JPNN) di Jalan Gedong Sawah, Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, terdapat puluhan kios yang siap menyelesaikan apa pun pesanan pelat nomor, dari pelat nomor untuk kendaraan milik pribadi hingga kendaraan dinas. Saat menyambangi salah satu kios milik Jujun (bukan nama sebenarnya, red), ia mengaku sudah melakukan usaha pembuatan pelat nomor di lokasi itu sejak tiga tahun terakhir. Di dalam kios miliknya yang berukuran 4 x 4 meter itu, puluhan pelat nomor yang sudah jadi maupun masih dalam proses pengerjaan berjejer rapi. Selain menerima pesanan pelat nomor dinas TNI, dia juga menerima pesanan pelat nomor mobil pribadi. Begitu juga dengan pesanan pembuatan nomor rumah, plakat dan piala. Semuanya dikerjakan sendiri, sesuai dengan pesanan. “Pelat nomor apa aja bisa, baik untuk mobil dinas, pribadi ataupun motor,” ujarnya. Jujun menyatakan, pemesan pelat nomor tidak hanya berasal dari Bogor, banyak juga pemesan dari dan luar Jakarta seperti Banten. Namun, dia enggan mengatakan berapa rata-rata pesanan membuat pelat nomor TNI itu per bulan. Ia hanya menggambarkan secara umum bahwa rata-rata per hari menerima tiga hingga lima pesanan pelat nomor. Pesanan itu dikerjakannya selama dua hingga tiga hari. Untuk pelat sipil, dihargai Rp75 ribu hingga Rp100 ribu. Sedangkan pelat dinas TNI antara Rp500 ribu sampai Rp2 juta. Harga itu tentu berbeda dengan pelat kendaraan pribadi. Untuk pelat mobil pribadi dan motor yang terdapat tanda dari samsat, berbeda harganya dengan pelat nopol polos. ”Kalau yang sudah ada stempelnya saya kenakan Rp65 ribu hingga Rp75 ribu, kalau yang biasa Rp35 ribu. Tergantung pesanan,” tuturnya. Menurutnya, tidak perlu jauh-jauh mengantre untuk mendapatkan pelat dengan stempel dari Samsat. “Kalau melalui saya bisa tiga hari selesai dan itu terjamin keamanannya," pungkasnya.(ram/c)

Bertemu, Delegasi Riau-Sumut Selalu Ribut

Thu, 23 May 2013 06:55:00 +0700

JAKARTA - Upaya mencari kesepakatan terkait sengketa tapal batas antara Sumut dengan Riau, lumayan panas. Setiap kali dipertemukan, delegasi kedua pihak selalu ribut. Ini untuk sengketa batas antara Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, dengan Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumut. Nah, daripada ribut terus jika dipertemukan, untuk upaya penyelesaikan selanjutnya kedua kubu tidak lagi ditemukan. Tim pusat akan menemui delegasi Sumut secara terpisah, begitu pun untuk delegasi Riau juga akan ditemui terpisah. "Kalau bertemu berkelahi, tidak ada penyelesaian, tidak ada kesepakatan. Ya sudah, nanti sendiri-sendiri saja," ujar Direktur Administrasi Wilayah dan Perbatasan Kemendagri, Eko Subowo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (22/5). Dijadwalkan, tim pusat menemui delegasi Sumut paling lambat awal Juni 2013. Disusul dengan menemui tim Riau di Pekanbaru. Agenda pertemuan di Medan, lanjut Eko, untuk melacak toponimi atau nama-nama rupa bumi di sepanjang perbatasan kedua provinsi. Garis batas dan titik-titik koordinat harus dideskripsikan secara jelas. "Termasuk misalnya pilar nomor satu itu koordinatnya di mana, menyusuri sungai apa, di desa apa, kecamatan apa. Ini nantinya dituangkan di Permendagri tentang batas Sumut-Riau," terang Eko. Dijelaskan, Permendagri itu nantinya tidak hanya mengatur soal batas Rohul-Palas dan Rohil-Labusel, tapi batas Sumut-Riau secara keseluruhan. Sebelumnya, untuk tapal batas yang disengketakan Pemkab Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Eko pernah mengatakan, kedua pihak masih terus saling ngotot. Eko mensinyalir, keberadaan pabrik pengolahan sawit dan kebun sawit di area yang disengketakan, menjadi pemicu proses mediasi menjadi alot. (sam/jpnn)

Terlibat Skandal Seks, Wakil Bupati Bogor Tersangka

Thu, 23 May 2013 06:07:00 +0700

BOGOR–Pemkab Bogor tak henti dirundung persoalan hukum. Setelah Bupati Bogor Rachmat Yasin "babak belur" disudutkan kasus Hambalang dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher tertangkap kasus suap izin lahan makam, kini giliran Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman (Karfat) mendapat prahara. Rabu (22/5), Polda Jabar resmi menetapkan Karfat sebagai tersangka. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Bogor tersebut terjerat kasus penyebaran video mesum mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Rudy Harsa Tanaya. Hari ini, dia diminta menghadap penyidik Polda. Tak tanggung-tanggung, Karfat dijerat dengan Pasal 29 Undang-undang (UU) Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman pidana 12 tahun dan denda enam miliar rupiah. Pasal "mematikan" itu ditujukan untuk tersangka yang diduga terlibat dalam proses produksi, memperbanyak dan menyebarluaskan video mesum atau pornografi lainnya. “KF sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menggunakan Pasal 29 UU (Pornografi) 44 Tahun 2008 jo Pasal 55 KUHP,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Marthinus Sitompul kepada Radar Bogor, kemarin. Karfat juga dijerat Pasal 55 KUHP, lantaran disebut-sebut sebagai tokoh intelektual di balik produksi video yang berisi adegan mesum seorang lelaki mirip Rudy dengan seorang gadis muda di sebuah kamar hotel. Marthinus belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penangkapan terhadap Karfat. Yang jelas, penyidik telah memanggil Karfat untuk segera merapat ke Markas Polda Jawa Barat. “Besok, dipanggil sebagai tersangka,” singkatnya. Sebelum penetapan sebagai tersangka, Karfat telah melalui serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Dia disebut-sebut mengetahui skenario penjebakan Rudy pada Februari 2010. Belakangan, nama pentolan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu diduga sebagai dalang dari misi asusila itu. Dokumen yang diterima Radar Bogor (Grup JPNN) menyebutkan, Karfat disebut memerintahkan petinggi LSM Karfat Network berinisial RM untuk mengatur skenario penjebakan Rudy. Dalam dokumen itu, motif penjebakan berawal dari sakit hati Karfat terhadap Rudy yang dinilai terlalu jauh turun tangan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PDI P Kabupaten Bogor. Dua orang lelaki, AS dan LM, mengaku diberi tugas untuk memperkenalkan seorang gadis berinisial LM sebagai umpan untuk Rudy. AS merupakan warga Kampung Lebaksari RT 04/04 Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea dan MJ merupakan warga Tanjungsari. LM pun berasal dari Tanjungsari, Bogor. LM dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp100 juta sebagai ganti rugi, karena penjebakan Rudy akan berujung pada penyebaran video beradegan intim. Menurut MJ, misi tersebut dinamai Gerakan Rakyat Kampus Jawa Barat (GRKJ). Setelah Rudy dan LM menjalin kedekatan, skenario berikutnya merupakan hari penjebakan pada 19 Februari 2010. Usai menghadiri acara Konfercab DPC PDIP Subang, Rudy bertemu dengan LM di kamar nomor 12 Wisma Nova, Bandung. Saat itulah, perekaman dilakukan secara diam-diam. Rudy, dalam video tersebut tak menyadari adanya kamera yang mendokumentasikan tiap adegan di kamar nomor 12 tersebut. Video mesum itu kemudian diperbanyak, hingga akhirnya sampai ke tangan Ketua Umum PDIP, Megawati. Kini, Rudy sudah tak menjabat lagi sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Pada 30 April 2010, Rudy sempat melapor ke Markas Polda Jawa Barat terkait perkara pemerasan dan pencemaran nama baik. Surat laporan bernomor LPB/239/IV/2010/BIRO OPS itu mencantumkan GRKJ sebagai terlapor. Tiga tahun berjalan, kasus tersebut cenderung jalan di tempat. Hingga akhirnya, keluarnya AS dan LM dari persembunyian berujung pada penangkapan terhadap Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Indra Laksmana pada Februari 2013. Penangkapan itu kemudian dikembangkan pada pendalaman peran Karfat. Dihubungi via telepon, Karfat mengaku tengah berada di luar Kabupaten Bogor untuk mengikuti agenda kampanye partai di kawasan Indonesia bagian Timur. Suami dari Saptariani ini belum memastikan kehadirannya di Markas Polda Jawa Barat, hari ini. “Saya sedang di luar, ada rangkaian kampanye di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Soal kasus itu, saya belum bisa berkomentar banyak karena saya belum tahu,” kata Karfat saat dihubungi via ponselnya. Saat ditanya terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, Karfat menjawab dengan tenang. Ia mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Polda Jawa Barat, terkait perkembangan kasus tersebut. “Saya belum tahu, nanti saja ya. Saya juga belum tahu kapan bisa kembali,” terangnya. Lantas apa kata Rudy? Mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum. “Saya cuma berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi kader PDIP lainnya, supaya introspeksi diri. Saya berharap hukum dijalankan secara adil dan sehat, tanpa disusupi kepentingan politik,” tegasnya. Terpisah, Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) mengaku kaget dengan masalah hukum yang mendera koleganya itu. Meski telah "pecah kongsi" RY siap membantu Karfat dalam menyelesaikan urusannya. “Saya masih berkomunikasi. Memang, beliau pernah berkomunikasi soal kasus ini, tapi ya sebatas pemanggilannya saja,” tukasnya. Sempat tersiar kabar bahwa kasus ini menyembul ke permukaan lantaran memanasnya konstelasi pra Pemilihan Bupati (Pilbup). Kubu pendopo ditengarai melakukan desakan terhadap Polda untuk segera menaikkan status Karfat, yang notabene berniat menyalonkan diri sebagai pesaing RY. Ditanya soal ini, RY buru-buru membantahnya. Ketua DPW PPP Jabar ini menyebut kabar itu fitnah. “Saya bukan politisi seperti itu. Dan perlu ditegaskan, persoalan ini bukan persoalan politik,” tegasnya.(cr17/yus)

Dianggap Tak Wajar, Kematian Kader PAN Diselidiki Polisi

Thu, 23 May 2013 01:08:00 +0700

RAHA - Kepolisian Resor (Polres) Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) begerak cepat. Peristiwa meninggalnya Wakil Ketua PAN Muna, La Ode Amiluddin Kunsi usai berdebat soal Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) kini dalam penyelidikan intensif. Kepala Polres Muna, AKBP Sempana Sitepu memastikan untuk mengungkap kejadian yang tidak wajar ini, pihaknya kini mengerahkan anggotanya melakukan penyelidikan atas meninggalnya Amiluddin. "Kami masih melakukan proses penyelidikan," katanya Sempana seperti yang dilansir Kendari Pos (Jawa Pos Group), Kamis (23/5). Berbagai informasi dan juga spekulasi berkembang setelah insiden keributan yang berakhir dengan melayangnya nyawa pria yang aktif di LSM Kritik tersebut. Ada yang mengangap bahwa Amiluddin tewas terkena serangan jantung saat berada di Rumah PAN. Tak sedikit pula yang menduga bahwa korban yang masuk dalam DCS PAN meninggal akibat aksi premanisme yang secara kebetulan bersamaan dengan insiden keributan di Rumah PAN Raha. Sempana sendiri ketika ditanya soal kabar penyebab kematian korban tak mau berkomentar banyak. Ia mengatakan masih menunggu hasil penyelidikan dari keterangan saksi-saksi yang dikumpulkan. (awn/awa/jpnn)

Sampah Bakal Dikelola Jadi Energi Listrik

Thu, 23 May 2013 01:06:00 +0700

KARAWANG - Kepala Bagian Pengendalian Program, Bharoto Indriyatmo mengatakan, untuk kedepan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berencana akan mengelola sampah tidak berguna menjadi bahan energi. Pasalnya, selama ini keberadaan tumpukan sampah yang menggunung hanya menjadi permasalahan di Karawang. Berdasarkan hasil hearing dengan Komisi C DPRD, kata Bharoto, penanganan sampah ke depan harus diperbaiki. Baik dari segi pengangkutan sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampai dengan permasalahan kekurangan transportasi angkutan sampah yang sudah berumur. "Kalau permasalahan sumber daya manusia dalam masalah sampah ini, saya kira tidak terlalu signifikan," ujarnya. Dikatakan, permasalahan sampah lain terletak pada peningkatan pengelolaan TPA. Sehingga ke depan, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan pemda akan bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. "Kita sudah ada empat penawaran kerjasama dari pihak ke tiga. Dari empat ini pengelolaan bagus. Sampai-sampai sampahnya bisa diolah menjadi energi listrik," katanya. Jika saja sampah terus dibiarkan menumpuk, jelasnya, maka penimbunan sampah hanya akan membutuhkan lahan luas tanpa adanya solusi yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. "Tapi kalau sampah bisa dikelola menjadi energi, ini akan lebih bermanfaat. Ini masih dalam proses kajian. Belum masuk ke pembahasan anggaran," jelasnya. Ketua Komisi C DPRD, Deden Irwan menyatakan, bahwa permasalahan sampah menggunung sudah menjadi permasalahan klasik sejak dulu. Karena menurutnya, sampai saat ini dinas terkait masih kekurangan armada pengangkut sampai dengan sumber daya manusia untuk mengangkut sampah. "Saya pikir permasalahan sampah juga bukan permasalahan yang biasa. Karena ini menyangkut keindahan tata ruang kota kita dimata kabupaten lain," tandasnya.(adk/lsm)

Ribut dengan Istri, Bos Mebel Bakar Diri

Wed, 22 May 2013 23:02:00 +0700

TANJUNGPINANG - Pemilik usaha mebel bernama Beny alias Apeng (33) yang tinggal di Jalan Bukit Barisan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melakukan aksi bakar diri. Apeng melakukan aksi nekad itu usai bertengkar dengan istrinya, Selasa (21/5) sekitar pukul 20.00 WIB. Hendra, seorang saksi yang tinggal tak jauh dari rumah korban, menuturkan bahwa kejadian itu berawal ketika ada dua pria mendatangi ruko milik Apeng, Selasa (21/5) sekitar pukul 16.30. “Ada dua apek-apek datang bertamu ke ruko itu,” ungkapnya. Setengah jam setelah tamu itu masuk, terdengar suara perang mulut antara korban dan istrinya. “Tiba-tiba terdengar suara pertengkaran. Tapi kami tak tahu apa yang dipertengkarkan. Karena pakai bahasa Cina,” ujar Hendra. Tak lama setelah perang mulut, tiba-tiba saja korban membuka jendela ruko lantai dua, dan hendak melompat ke bawah. Melihat hal itu, istri korban langsung menarik korban. Tapi, kejadian tersebut sempat menarik perhatian para pekerja di beberapa ruko yang berada di belakang Sekolah Pelita Nusantara itu. Setelah kejadian tersebut, perang mulut masih terjadi, bahkan hingga para pekerja ruko pulang, mereka masih perang mulut. “Terakhir kami pulang, mereka masih perang mulut, jadi kami tidak tahu kejadian setelah itu,” tuturnya. Dan ternyata sekitar pukul 20.30 WIB, warga sekitar mendengar keributan yang cukup keras. Beberapa warga keluar dan hendak melihatnya. Namun begitu sampai lokasi, warga melihat api berkobar sehingga memanggil pemadam kebakaran. “Ternyata bukan kebakaran, tapi korban coba bunuh diri dengan cara bakar diri,” kata Hendra. Informasi yang beredar, korban membakar diri setelah sebelumnya melumuri tubuhnya dengan lem aicaibon. “Katanya sih pakai lem acaibon, kan banyak di rumahnya yang kebetulan tempat usaha mebel,” paparnya. Korban pun dilarikan ke RS Angkatan Laut, karena mengalami luka bakar cukup parah. Kasubag Humas Polres Tanjungpinang, AKP Imawan Rantau, membenarkan adanya kejadian tersebut. “Memang ada korban bakar diri, percobaan bunuh diri, tapi tidak membuat laporan,” tegasnya.(hnr/jpnn)

Pembangunan Bandara Kulon Progo Terganjal Lahan

Wed, 22 May 2013 21:10:00 +0700

JAKARTA - PT Angkasa Pura I berencana akan membangun bandara baru di Kulon Progo akhir tahun 2014. Pasalnya, Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta sudah sesak dan tidak dapat menampung tambahan penumpang lagi. Namun proyek ini masih terganjal soal pembebasan lahan. Padahal sekitar 40 persen lahan di Kulon Progo merupakan tanah milik Kesultanan Yogyakarta dan AP I sudah mengantongi restu Sri Sultan HB X. "Bulan depan kami akan ketemu Sultan membicarakan masalah ini. Di sana agak menjadi sulit ketika ada calo tanah, dan pemilik tanah yang sudah meminta harga jauh di atas yang kita minta. Ini harus dibicarakan dengan baik-baik," ujar Sekretaris Perusahaan AP I Farid Indra Nugraha saat mengelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/5). Menurut Farid, masterplan pembangunan bandara di Kulon Progo sudah dibuat. Pembangunan bandara diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2,5 tahun. "Desain bandara sudah dibuat. Nantinya ada akses kereta api, tol, dan lainnya," jelas Farid. Bandara di Kulon Progo diperkirakan dapat menampung penumpang sebanyak 10 juta orang. Pemilihan Kulon Progo sebagai bandara pengganti Adisucipto dinilai karena memiliki topografis yang tepat. (chi/jpnn)

SBY Dua Kali Telepon Bos Freeport

Wed, 22 May 2013 20:37:00 +0700

JAKARTA - PT Freeport Indonesia akan melakukan pengecekan kembali terhadap fasilitas tambang bawah tanah guna memastikan bahwa lokasi penambangan itu memang aman. "Teknis kami di lapangan lebih berfungsi menjaga dan melakukan pemeliharaan yang tujuannya tidak lain mencegah dan memastikan keamanan untuk operasi kita ke depan," ujar Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5). Saat ini sambung Rozik, pihaknya belum memikirkan kegiatan produksi karena mereka ingin menyelesaikan secara keseluruhan tanggung jawab mereka dalam kasus runtuhnya tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Rozik menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memberi perhatian dan menanyakan secara langsung kepada PT Freeport Indonesia mengenai perkembangan usaha. "Beliau (SBY) telepon dua kali," kata dia. Sementara itu President and Chief Executive Officer of Freeport, Richard C. Adkerson mengaku tidak menyangka kejadian itu akan terjadi. Menurutnya, selama ini Freeport mempunyai track record keamanan yang cukup baik. "Adalah tanggung jawab perusahaan untuk menjamin keselamatan karyawanya. Tidak ada yang lebih penting dari itu," ucap Richard. Freeport akan memberikan bantuan kepada korban. "Kami sangat komitmen terhadap karyawan dan apapun yang terkadi itu tanggung jawab kami semua. Kita akan lanjut terus untuk menjaga keluarganya dan memastikan keamanan tempat bekerja sehingga kita bisa bekerja kembali," pungkasnya. (gil/jpnn)

Penyebab Runtuhnya Tambang Belum Juga Diketahui

Wed, 22 May 2013 19:15:00 +0700

JAKARTA - Meski proses evakuasi telah selesai dilakukan, namun hingga Rabu (22/5) tim investigasi belum mengetahui secara pasti penyebab runtuhnya tambang bawah tanah yang menimpa 38 pekerja PT Freeport Indonesia pada Selasa (14/5). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pun enggan berspekulasi. "Mengenai sebab runtuhnya, kami tidak mau menduga-menduga, tim sedang menyelediki," ujar Jero saat mengelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/5). Hal senada juga dikatakan President Director of PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto. Pihaknya saat ini lebih fokus untuk menjaga keselamatan para pekerja dan menjaga agar insiden itu tidak terulang. "Kami lakukan pengecekan ulang keselamatan kerja dan pemeliharaan, agar jangan sampai tambang terbuka dan di bawah tanah terbengkalai. Karena hal itu akan membuat bencana lagi di kemudian hari," tutup Rozik. (chi/jpnn)

Daftar Nama Korban Jiwa Insiden Freeport

Wed, 22 May 2013 15:39:00 +0700

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan dari total korban runtuhnya fasilitas latihan bawah tanah (underground) Big Gossan milik PT Freeport Indonesia, sebagian besar adalah warga asli Papua. Saat kejadian itu, kata Jero, sedang diadakan pelatihan rutin bagi pekerja Freeport, dengan jumlah total peserta 40 orang. Namun, 2 orang diantaranya belum sempat masuk ke ruang kelas tersebut. "Dari 40 orang tersebut, 25 orang asli dari Papua dan 15 orang lainnya warga non Papua," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/5). Dan dari 38 karyawan Freeport yang menjadi korban, 28 diantaranya meninggal, 5 luka berat, dan 5 luka ringan. Berikut daftar nama yang meninggal dunia dari insiden tersebut: 1. Aan Nugraha 2. Amir Tika 3. Aris Tikupasang 4. Artinus Magal 5. Daniel Tedy Eramuri 6. David Gobai 7. Febry Tandungan 8. Ferry Edison Pangarbuan 9. Frelthon Wantalangi 10. Gito Sikku 11. Hengky Ronald Hendambo 12. Herman Susanto 13. Jhoni Michael Ugadje 14. Joni Tulak 15. Lestari Siahaan 16. Lewi Mofu 17. Ma'mur 18. Mateus Agus Marandof 19. Muntadhim Ahmad 20. Petrus Frengo Marangkerena 21. Petrus Padak Duli 22. Retno Bone 23. Rooy Rogers Kailuha 24. Selpianus Edowai 25. Suleman 26. Victoria Sanger 27. Wandi 28. Yapinus Tabuni.(chi/jpnn)

Berbagi Kiat jadi Konsumen yang Cerdas

Wed, 22 May 2013 15:08:00 +0700

CIREBON - Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan berkesempatan melakukan kunjungan kerja dan bertemu langsung dengan warga Cirebon di Keraton Kasepugan Cirebon, Jawa Barat, Rabu (22/5). Kesempatan pertemuan ini pun tak disia-siakan Gita untuk berbagi kiat dengan sesama atas apa yang diketahuinya selama ini di dunia perdagangan. Khususnya, kiat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Dalam pertemuan itu, Gita pun menyampaikan lima kiat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Yakni, harus mampu menegakkan hak dan kewajiban selaku konsumen, meneliti barang dan jasa sebelum membeli, memperhatikan label, manual dan kartu garansi serta masa kadaluarsa, dan tak lupa pula memastikan produk sesuai mutu kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L). “Juga, kita untuk membeli sesuai kebutuhan dan bukan keinginan,” kata Gita di hadapan sekitar 400 orang perwakilan warga Cirebon, baik dari unsur tokoh masyarakat lintas etnis dan agama, asosiasi, pelaku usaha serta pejabat instansi terkait. Kementerian Perdagangan sendiri, kata Gita, melakukan kebijakan perlindungan konsumen melalui empat pilar kebijakan. Pertama, meningkatkan produk barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat melalui regulasi pro konsumen dan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Kedua, mengintesifkan pengawasan barang beredar dan jasa. Ketiga, meningkatkan edukasi kepada konsumen melalui gerakan penyadaran hak-hak konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri dan pelaku usaha yang bertanggungjawab. Terakhir, ikut serta memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen. “Saya sangat menghargai inisiatif dari Keraton Kasepuhan untuk menyelenggarakan sosialisasi perlindungan konsumen. Selain itu Cirebon termasuk daerah yang cukup maju dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia, yang antara lain ditunjukkan dengan telah terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik di Kota maupun Kabupaten Cirebon,” kata Gita. Gita juga memberikan gambaran kondisi perekonomian nasional saat ini. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tinggi dan jumlah penduduk yang sangat besar, menjadikan daya beli konsumen Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menggiurkan bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sela-sela pertemuan dengan warga itu, Gita juga menyampaikan bantuan kepada nelayan di kota Cirebon berupa cool box. Gita melakukan dialog dengan para pengrajin rotan di Tegal Wangi. (rls)

Evakuasi Selesai, 28 tewas Di Longsor Freeport

Wed, 22 May 2013 14:12:00 +0700

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proses evakuasi runtuhnya fasilitas latihan bawah tanah (underground) Big Gossan milik PT Freeport Indonesia sudah selesai. "Total korban dari insiden tersebut adalah 28 orang tewas, 5 luka berat dan 5 luka ringan," ujar Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Rabu (22/5). Jero menceritakan kejadian terjadi pada pukul 07.30 WIT pada 14 Mei lalu. Di mana dalam ruangan tersebut terdapat 38 orang di dalamnya. "Dari 38 tersebut, mungkin 10 orang yang berhasil lari, jadi mereka selamat," jelas Jero. Menurut Jero, dari 28 orang meninggal, 20 diantaranya sudah dimakamkan dan 8 orang lainnya sedang dalam perjalanan menuju rumah duka saat ini. Sementara dari 5 orang luka berat, 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 1 orang masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. "5 orang yang luka ringan sudah diperbolehkan pulang setelah dilakukan perawatan di Tembagapura," papar Jero. Lebih lanjut, Jero jelaskan mengapa baru hari ini pihaknya mengelar jumpa pers terkait musibah itu. Hal itu terjadi lantaran evakuasi terakhir baru selesai dilakukan pada pukul 21.00 WIT, Selasa (21/5) kemarin. "Karena baru selesai evakuasi, mereka baru dapat menghadap ke kita sekarang," tutup Jero. (chi/jpnn)

Waspada, Sumsel Tempat Persembunyian Teroris

Wed, 22 May 2013 10:43:00 +0700

PALEMBANG--Pemprov Sumsel bersama Kapolda Sumsel menggelar sosialisasi penanggulangan terorisme dan upaya antisipasinya di Griya Agung, Selasa (21/5). Sosilisasi ini digelar karena Sumsel termasuk salah satu tempat persembunyian teroris. Kapolda Sumsel irjen Pol Saud Usman Nasution, sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat Sumsel bisa membentengi diri dari serangan atau pengaruh dari pada terorisme yang mencoba menanamkan ideologi mereka. “Sumsel merupakan tempat Save House (persembunyian) dari para teroris. Seperti yang kita ketahui, dulu pernah didapati jaringan teroris di Palembang yang sudah membuat bom dan disembunyikan di loteng rumahnya. Bahkan, yang perlu kita sadari adalah Palembang merupakan transit untuk wilayah Sumatera. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi kembali,” ujarnya. Saud menambahkan, tidak menutup kemungkinan Sumsel menjadi target dari para teroris. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk mengantisipasi tumbuhnya terorisme di Sumsel. “Kita minta seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi terorisme. Karena bukan hanya negara barat yang saat ini menjadi target mereka. Tapi siapapun yang mereka anggap menjadi penghalang bisa juga menindak dan dijadikan targetnya,” beber Saud. Saud mengingatkan, pada 2009 lalu, kepolisian menangkap 11 orang teroris dan 29 bom yang siap untuk diledakkan.”Jadi kita harus terus waspada, karena Sumsel khususnya Palembang menjadi alternatif mereka untuk bersembunyi dan memulai aksinya,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yususf, sosialisasi ini sebagai salah satu upaya pihak kepolisian untuk mengantisipasi aksi terorisme di Sumsel. "Kita tidak boleh lengah. Apalagi saat ini sedang pilkada. Ditakutkan nantinya anak-anak muda ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kita melibatkan alim ulama,pimpinan pondok dan dai untuk memberikan pengertian tentang terorisme ini,” katanya. Ketika ditanya kondisi Sumsel sat ini, menurut Eddy, masih kondusif. Namun tetap harus waspada dan jangan lengah karena wilayah kita merupakan daerah transit wilayah Sumatera. “Para kepala daerah harus responsif akan masalah-masalah masyarakat yang ada di daerah, dan jangan diacuhkan,” imbuhnya. (ati)

22 Kasus Korupsi SP3

Wed, 22 May 2013 10:18:00 +0700

PADANG--Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, menghentikan penyelidikan dan penyidikan 22 kasus korupsi, yang sudah bertahun-tahun ditangani. Jaksa beralasan tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan. Langkah ini, dinilai ‘ekstrem’ oleh Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Halius Hosen. Kepastian ‘dilipatnya’ 22 kasus ini, disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumbar Ikhwan Ratsudy, Selasa (21/5). Dari 22 perkara tersebut, ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penghentian, otomatis para tersangka korupsi yang sebelumnya sempat ketar-ketir, bisa bernafas lega. “Memang kita mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk 22 kasus yang selama ini berada di tangan jaksa pidana khusus. Seluruhnya kasus korupsi,” terang Ikhwan Ratsudy, di ruang kerjanya. Kasus yang dihentikan itu antara lain, dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Solok, dugaan korupsi Business Development Centre (BDC) Sawahlunto, dugaan korupsi pengadaan stimulan bahan bangunan di Padangpariaman, dugaan korupsi asset Nagari Air Bangis, Pasbar, kasus dugaan korupsi penggunaan dana perjalanan pada bagian umum Pemkab Solok Selatan dengan tersangka IS dan kasus pengadaan lahan yang melilit Wali Kota Pariaman Mukhlis R. Lalu ada kasus dugaan korupsi dana bahan bakar untuk bus kampus Unand, pembangunan pasar ikan di Bukittinggi dengan tersangka ST. “Juga ada kasus proyek pembangunan jembatan di Padangpanjang dan belasan kasus lainnya. Dihentikan karena kita tidak mendapatkan bukti yang cukup, untuk menaikan ke penuntutan,” tegas Ikhwan Ratsudy. Dilanjutkan Ikhwan, dengan keluarnya SP3, kasusnya hilang untuk sementara waktu. “Pemahamannya, bukan dihentikan secara total tapi untuk sementara waktu. Jika nanti penyidik mendapatkan bukti baru, kasusnya akan dibuka lagi dan SP3-nya dicabut. Bukan selamanya, tapi hanya sampai penyidik mendapatkan bukti baru,” kilah Ikhwan sekaligus membantah adanya unsur pemaksaan untuk menghentikan perkara-perkara tersebut. Ironisnya, kasus-kasus yang dihentikan para jaksa di bawah komando Kajati Sumbar Ahmad Djaenuri ini, merupakan kasus yang mendapatkan perhatian khusus saat korps adhyaksa tersebut dipimpin, Bagindo Fachmi. Di era Bagindo Fachmi, pemeriksaan saksi silih berganti dilakukan. Tapi, entah kenapa, seluruhnya, saat ini malah dimentahkan begitu saja oleh penyidik. Contohnya, kasus dugaan korupsi BDC Sawahlunto, yang sempat dibuatkan list saksi yang akan dipanggil. “Tidak ada pandangan seperti itu. Apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak mungkin kita memaksakan penanganan suatu kasus, sementara bukti yang dimiliki tidak cukup. Lebih baik, di-pending dulu dan kita focus menyelesaikan kasus-kasus yang potensi kerugiannya lebih besar serta memiliki bukti yang kuat,” tegas Ikhwan Ratsudy. Terhitung dari 2012, ada 52 kasus yang belum tuntas. Pada 2013, lima kasus baru juga diusut. “Dari 57 kasus itu, dihentikan 22 kasus, 9 sudah diselesikan sedangkan 7 kasus lainnya masuk ke penuntutan. Itu tandanya kita komitmen memberantas korupsi. Tetapi, tentu saja berdasarkan bukti yang kuat,” tutur Ikhwan. Ketua Komjak Terkejut Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI), Halius Hosen terkejut, ketika mendapatkan informasi adanya 22 kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya oleh Kejati Sumbar. “22 kasus korupsi dihentikan" Ada apa ini. Mesti ada penjelasan resmi dari Kajati terkait hal ini. Jangan nanti, pemberhentian puluhan kasus korupsi ini menjadikan nama baik kejaksaan mundur. Kita (Komjak-red), akan meminta klarifikasi resmi menyangkut pemberhentian 22 kasus korupsi tersebut. Dalam waktu dekat, kita akan turun,” tegas Halius Hosen. Sebenarnya, menurut Halius, pengeluaran SP3, sah-sah saja dan merupakan wewenang kejaksaan. Tapi, yang jadi perdebatan nantinya, banyaknya jumlah kasus yang di-SP3-kan. “Kalau sudah puluhan, itu patut dipertanyakan. Nanti saya check,” sebut Halius Hosen yang pernah sukses menjabat sebagai Kajati Sumbar. (ben)

Harga Anjlok, Karet Disimpan

Wed, 22 May 2013 09:20:00 +0700

LUBUKLINGGAU - Dua pekan terakhir, harga karet di pasaran kian anjlok. Untuk karet kualitas terendah di penampung, hanya berkisar Rp7.500 per kg, sebelumnya Rp9.500 per kg. Lover (41), pembeli karet warga Lubuklinggau yang mangkal di seputaran Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau Utara I mengatakan, sepekan terakhir harga karet anjlok. “Rp7.500 per kg untuk kualitas rendah. Sedangkan kualitas sedang, Rp8.500 per kg dan karet kering Rp10 ribu per kg,” katanya. Dikatakannya, sudah menjadi kebiasaan petani saat harga karet sedang rendah banyak petani yang enggan menjual karet mereka. “Biasanya dalam satu hari kita membeli lebih dari dua ton karet. Dengan rendahnya harga karet, hanya terkumpul paling banyak satu ton saja,” terangnya. Menurutnya, petani banyak menyimpan karet. “Jika harganya naik, baru mereka melepaskan karet yang mereka simpan,” ujarnya. Eddy, petani karet di Petanang Ulu mengatakan, petani bukan hanya menyimpan karet. “Malah ada petani yang sama sekali enggan menyadap karet. Mereka mau menyadap jika harga karet sudah mulai naik,” kata Eddy. (iol/ce4)

Ratusan e-KTP Hilang

Wed, 22 May 2013 09:04:00 +0700

PALEMBANG – Ratusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) warga Kota Palembang hilang dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Seperti halnya di Kecamatan Ilir Barat (IB) I terdata 350 laporan e-KTP yang hilang. “Berdasarkan data petugas kami, sedikitnya ada 350 laporan warga yang kehilangan e-KTP. Dari laporan tersebut yang terbanyak adalah akibat dijambret. Bahkan ada laporan warga yang baru menerima e-KTP langsung hilang,” ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan IB I, Hasanuddin. Menurutnya, e-KTP merupakan identitas diri, barang yang sangat penting untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Akibat kehilangan ini, banyak warga yang sudah melapor untuk segera meminta e-KTP baru. “Padahal kan itu tidak bisa karena butuh proses atau tahapan yang panjang. Pasalnya, Disdukcapil juga harus melapor kepada Pusat,” ungkapnya. Pihaknya mengimbau agar warga Kecamatan IB I, khususnya, agar berhati-hati dalam menyimpan kartu tanda jati diri tersebut. Karena butuh proses cukup panjang di mana ketika kehilangan harus melaporkan ke kepolisian dan meminta kartu tanda penduduk sementara di kecamatan. Ditambahkannya, sementara untuk data perekaman e-KTP di wilayah IB I hingga saat ini sudah mencapai 84.836. Di mana target perintah dari Jakarta untuk wilayah IB I mencapai 84.864 e-KTP dengan batas waktu yang diberikan hingga Desember mendatang. “Kemungkinan jumlah yang ditetapkan akan over target, mengingat masih banyak warga yang setiap harinya datang untuk merekam,” terangnya. Sementara itu, di Kecamatan Sukarami, terdata 235 e-KTP yang hilang. Laporan kehilangan e-KTP ini sudah disampaikan ke Disdukcapil. “Dari data ini kebanyakan laporan e-KTP hilang karena tercecer bahkan kecopetan,” terang Camat Sukarami, M Hanif, kepada koran ini, kemarin. Begitu pula di Kecamatan Ilir Timur (IT) I, sedikitnya ada 103 laporan warga yang kehilangan e-KTP. “Rata-rata laporan ini terkait kasus jambret,” kata Sekcam IT I, Drs Syahiruligama, kemarin. Karena banyaknya laporan kehilangan e-KTP ini, sambungnya, pihaknya mengimbau warga untuk berhati-hati dalam penyimpanan e-KTP. “Sebaiknya membawa fotokopi e-KTP saja agar tidak hilang. Pasalnya, membuat kembali e-KTP sangat sulit,” tukasnya. (uni/cj7/via/ce5)

Menguat Wacana Pembentukan Provinsi Baru

Wed, 22 May 2013 08:57:00 +0700

CILACAP - Sejumlah bupati/wali kota dari berbagai daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang tergabung dalam Kunci Bersama (Kuningan, Cilacap, Brebes, Ciamis, Cirebon, Kota Cirebon, Kota Banjar dan Majalengka) mewacanakan pembentukan provinsi baru. Wacana tersebut mengemuka saat pembukaan Pekan Olahraga dan Festival Seni Daerah Perbatasan (Porsenitas) di Alun-alun Cilacap, 21-23 Mei 2013. "Saya kira sudah ada ungkapan dari beberapa kepala daerah dengan adanya kerja sama yang cukup harmonis, yang cukup kondusif ini. Kiranya tidak menutup kemungkinan kalau ke depan "Kunci Bersama" ini mencanangkan jadi provinsi," kata Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, kepada wartawan di sela-sela acara Selasa (21/5). Aang menggambarkan, jarak antara Cilacap dengan Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah maupun Kuningan dengan Bandung (Ibu Kota Jabar. red.) cukup jauh. "Kenapa tidak dipersingkat dengan diberi kesempatan untuk berkembang sendiri," katanya. Pendapat yang sama juga disampaikan koordinator Kunci Bersama yang juga Bupati Ciamis, Engkon Komara. Dilaksanakanya Porsenitas menjadi wujud eksistensi kabupaten/kota di daerah perbatasan khususnya Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Tidak menutup kemungkinan bahwa Kunci Bersama juga benar-benar akan menjadi provinsi," ungkapnya. Saat ini Engkon mengatakan, kegiatan tersebut mengutamakan silaturahmi antara semua daerah perbatasan sehingga kemajuan dari daerah perbatasan juga tetap tidak ketinggalan dari daerah lainnya. "Dengan saling bertemu kita akan dapat mempromosikan masing-masing daerah," katanya. Sementara itu, Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, Porsenitas dapat menumbuhkan kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan dan semangat bersama. "Khususnya untuk membangun dan memajukan daerah kita tercinta," katanya. Ia mengatakan, acara tersebut telah menjadi agenda rutin darah perbatasan ini akan dapat menunjukkan kepada masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan bahkan dunia bahwa darah perbatasan mampu membangun dan tidak ketinggalan dengan daerah lain. "Wilayah perbastan bukanlan wilayah yang selalu terkesan sebagai daerah tertinggal atau daerah terbelakang. Tetapi daerah yang maju karena daerah perbatasan merupakan etalase atau wajahnya dari kedua provinsi," ujarnya. Dalam Porsenitas tersebut digelar pentas seni antar daerah perbatasan anggota Kunci Bersama. Acara pembukaan dilakukan bersama-sama pemimpin kabupaten anggota dengan menekan sirine. Menurut Ketua Panitia Dian Setyabudi, Porsenitas mempertandingkan delapan cabang olahraga antara lain sepak bola, tennis meja, bola voli, voli pantai, bulutangkis, tenis lapangan, catur, dan futsal. Upacara pembukaan berlangsung meriah diawali defile kontingen dari masing-masing kabupaten/kota. Termasuk menampilkan tarian khas daerah masing-masing. (rin/acd)

Jabar Kehilangan 7000 Hektar Hutan

Wed, 22 May 2013 08:32:00 +0700

BANDUNG- Hingga tahun 2013 ini Jawa Barat sudah kehilangam 7000 hektar hutan lindung yang berada di bawah Perum Perhutani. Penyebab kerusakan paling tinggi disebabkan illegal loging dan tevhnotorial(pendudukan lahan,red). “Dan hampir rata kerusakannya bahkan yang saat ini paling jadi perhatian adalah di kawasan Tasikmalaya. Bukan hanya hutannya yang rusak, namun polhut nya juga menjadi korban para penjarah tersebut bahkan penjarah sendiri seperti sudah teroganisir rapi,” ujar Seknit Unit III dan Kepatuhan Ir Agus Dwi Nurjanto yang ditemui dalam acara silaturahmi, Selasa (21/5). Dikatakanya aksi penjarahan dan okupansi lahan terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya tersebut kerusakan hutannya terus berlangsung bahkan kawasan RPH Cikalong sudah mengalmi keurakan 52,8 hektar dari 2.704,68 hektar hutan yang ada. Bahkan aksi tersebut sebetulnya sudah dilaporkan oleh pihak Polhu hingga belasan kali ke polsek di Tasikmalaya bahkan hingga Polda, “Namun saying sampai saat ini upaya untuk menangkap tangan para pelaku sangat sulit, karena mereka cukup rapid an terorganisir dalam melakukan aksinya,” ujar admin Perhutani Tasikmalaya Jejen di kesempatan yang sama. Jejen menambahkan saat ini dugaan sementara dalam ekspoitasi besaribesaran hutan Perhutani yakni karena hutan di kawasan Cikatomas dan Cikalong tersebut memiliki potensi pasir besi. Agus menambahkan jika dirupiahkan Perhutani sebetulnya sudah mengalami miliaran rupiah dalam potensi hutan tersebut. “Bahkan ini menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat hutan di sekitar lokasi,” tegasnya. Selain itu saat ini Perhutani pun sedang ‘getol’ menggali potensi selain dari hutan, bahkan saat ini perhutani terus menggali potensi hutan saat ini yang terbaru yakni rencana membuka hutan Hambalang menjadi hutan pariwisata Eco Edu.(tie)

Evakuasi Selesai, Investigasi Longsor Freeport Dimulai

Wed, 22 May 2013 07:53:00 +0700

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengharapkan proses evakuasi para korban pekerja tambang freeport terus dilaksanakan secara maksimal. Proses evakuasi harus segera dipercepat dan ditargetkan telah selesai, Selasa (21/5). Hingga siang tadi sebanyak 31 pekerja sudah dievakuasi dari reruntuhan atap terowongan Big Gossan. Sebanyak 10 orang diantaranya selamat. Namun, 21 orang lainnya meninggal dan tujuh orang masih dicari. "Ini musibah yang paling mengerikan, terowongannya itu ambruk. Pemerintah akan melakukan investigasi secara detail dengan melibatkan tim ahli yang disupervisi langsung oleh Kementerian ESDM dan Kemnakertrans secara bersama," kata Muhaimin di Jakarta. Muhaimin mengatakan pemeritnah menyesalkan terjadinya kecelakaan kerja ini dan akan melakukan mengusut secara tuntas kasus ini. Investigasi akan dilakukan untuk mengungkap penyebab utamanya, apakan murni kecelakaan kareana faktor alam atau terdapat unsur keteledoran. “Kita akan melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap pelanggaran peraturan harus dimintai pertanggung jawaban," tegasnya. Namun, Muhaimin mengatakan iInvestivigasi belum dapat mulai sekarang. Investigasi baru bisa dilakukan bila semua sudah clear dan dan para korban telah ditemukan. Sehingga konsentrasi seluruhnya diberikan pada upaya penyelamatan.(Fat/jpnn)

"Rahudman Perintahkan Saya Cairkan Uang"

Wed, 22 May 2013 07:20:00 +0700

MEDAN - Amrin Tambunan, mantan Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan akhirnya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa) di Sekda Pemkab Tapsel Tahun 2004-2005 untuk terdakwa Rahudman Harahap mantan Sekda Pemkab Tapsel yang juga Wali Kota Medan non aktif. Di ruang utama Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (21/5) majelis hakim yang diketuai Sugianto serta beranggotakan Kemas Djauhari dan SB Hutagalung, sempat menanyakan tempat tinggal Amrin Tambunan. Dengan mimik wajah serius, Amrin mengaku saat ini tinggal di Rutan (Rumah Tahanan) Tanjung Gusta Medan. "Saya sekarang tinggal di Rutan pak. Sudah lama saya nggak pulang dan tidak melihat keluarga saya," ujar Amrin disambut gelak tawa pengunjung sidang. Amrin Tambunan yang hari itu mengenakan kemeja dipadu celana berwarna hitam serta memakai sendal, memang sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Amrin Tambunan dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Amrin pun membeberkan Pada Tahun 2005 triwulan III hanya 25 dari 28 kecamatan yang menerima dana TPAPD. Sedangkan triwulan IV, tidak satu pun kecamatan yang menerima. Sebab dana TPAPD sebesar Rp1,590 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas Bupati Tapsel Drs M.Saleh, Wakil Bupati Tapsel M.Saleh Harahap dan Sekda Pemkab Tapsel Rahudman Harahap. "Pak Rahudman memerintahkan saya untuk mencairkan uang TPAPD itu. Setelah saya cairkan dari bank, dananya diminta Pak Rahudman. Uangnya dipergunakan untuk perjalanan dinas. Lalu saya berikan secara cash. Saat itu pak Rahudman Harahap bilang, Saya mau berangkat ke Medan, jadi langsung saya kasi uangnya. Lantaran uang perjalanan dinas sudah habis, makanya uang TPAPD yang dipakai," ujar Amrin. Dikatakan Amrin, pada Tahun 2005, terdakwa Rahudman Harahap juga memerintahkan dirinya agar mencairkan uang TPAPD sebesar Rp480 juta. "Sekda meminta segera uang nya dicairkan. Itu tahun 2005 awal. Lalu uang Rp480 juta itu dikasi ke Pak Rahudman, tapi bukti pertanggungjawabannya tidak ada. Memang APBD 2005 belum disahkan tapi uang sudah cair. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi gak tau la saya Pak hakim," jelasnya. Kemudian, katanya, tim Bawasda (Badan Pengawas Daerah) melakukan pemeriksaan kas pada November 2005. "Saya pernah diperiksa tim Bawasda. Berdasarkan temuan Bawasda banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pencairan dana TPAPD. Itu juga termasuk uang Rp480 juta yang menjadi temuan mereka. Padahal uang itu udah sama komandan saya semua. Saya sulit memikirkan mencari pengganti uangnya dari mana. Selanjutnya, Pak Leonardy Pane menggantikan Pak Rahudman Harahap sebagai Sekda. Tapi saat itu uang kas sudah habis. Sebetulnya Tahun 2004, sebelum pemeriksaan Bawasda, uang itu udah habis," ujarnya. Dia menyatakan kwitansi untuk biaya perjalanan dinas itu sebenarnya ada. Namun, dokumen itu tidak dikembalikan pengacara yang sudah diberhentikannya. "Sebenarnya kwitansinya ada, tapi sama pengacara saya. Pas diminta dokumen dan kwitansi bukti-bukti itu, gak diberikannya sama saya. Malahan saya di minta uang agar bukti-bukti itu kembali. Lalu setelah saya bayar, dokumen itu tak sepenuhnya di kembalikannya," terang Amrin. Karena takut, kata Amrin, dirinya pun melarikan diri ke Palembang. Apalagi pemerintah desa sempat mencari-carinya untuk menanyakan dana TPAPD itu. "Saya sudah gak masuk kerjaan. Saya takut orang-orang desa mencari saya mereka mau minta uang itu. Saya pergi ke Palembang. Saya takut Pak hakim, sesudah ada isu-isu itu. Padahal gak ada lagi uang nya. Sudah terpakai untuk perjalan dinas atasan saya. Selama di Palembang, saya mencari pekerjaan. Kemudian pada April 2010 saya ditangkap polisi," ucapnya. Kemudian, majelis hakim menanyakan kepadanya terkait uang pengganti kerugian negara Rp 1,590 miliar yang dibayarkannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan dalam kasus yang sama. Amrin menyatakan pembayaran itu atas anjuran jaksa. Namun, Amrin mengaku tidak mengetahui dari mana asalnya uang sebesar Rp1,590 miliar yang dibayarkan tersebut. "Memang ada pengembalian uang Rp1,590 miliar. Tapi saya tidak tahu dari mana asalnya uang itu. Saat persidangan, saya lihat uang itu sudah terletak di meja majelis hakim," ujar Amrin Tambunan. Menurut Amrin, tiga hari sebelum sidang putusan dijatuhkan kepadanya, banyak tekanan-tekanan yang dialaminya dari beberapa pihak. Bahkan Kasi Pidsus Kejari Padangsidempuan Yudha dan pengacaranya memerintahkan dirinya untuk membayar Uang Pengganti. "Pengacara saya dan Kasi Pidsus Yudha mengarahkan saya untuk membayar Uang Pengganti itu sebagai pengembalian. Saya mendapat banyak tekanan. Kata Kasi Pidsus, kalau kau tidak bayarkan, bisa tinggi hukumanmu. Tapi kalau mau hukumannya diringankan, harus dibayar itu. Uang itu saya dengar-dengar dari seseorang yang bernama David, tapi saya nggak kenal David itu siapa," ungkapnya. Hakim Sugiyanto bertanya, "Apakah itu uang terdakwa?" "Tidak tahu Pak Hakim. Pas sidang, tau-tau uang itu sudah dimeja hakim. Tapi saya juga tidak tau uang itu dari mana. Karena uang saya sendiri sudah habis, bagaimana mengganti kerugian negara itu," jawab Amrin. "Berarti uang misterius ya," tukas Hakim Sugiyanto. Dalam sidang itu, JPU Marcos Simaremare juga menunjukkan bukti dokumen pencairan dana kepada majelis hakim, saksi dan terdakwa. Berkas itu memuat tanda tangan Amrin Tambunan dan Rahudman Harahap. Selanjutnya, majelis hakim mempertanyakan kepada Rahudman apakah keterangan saksi benar?. Namun, Rahudman menyanggah kesaksian Amrin. Dia menyatakan bekas bawahannya itu tidak ada melaporkan pencairan dana TPAPD. "Dia (Amrin) tidak pernah melapor. Terpenting, pertanggungjawaban TPAPD itu sudah sesuai. Saya tidak pernah menerima, kalau pernah menerima, pasti ada kwitansinya. Kwitansi dia saja dipalsukannya," ucap Rahudman. Mendengar pernyataan Rahudman, Amrin pun langsung membantah. "Kalau menurut Bapak, bagaimana mungkin saya sebagai pejabat golongan 3A tidak melaporkan itu kepada atasan saya. Saya golongan 3A boleh dibilang tidak punya apa-apa," ungkapnya sembari mengaku tetap pada kesaksiannya. Sebelum mendengar kesaksian Amrin Tambunan, majelis hakim juga mendengar keterangan saksi lainnya, yaitu Haplan Tambunan selaku mantan Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Umum Daerah pada Sekretarian Daerah Kabupaten Tapsel. Dalam kesaksiannya, dirinya mengaku atasan langsung nya adalah Bupati. "Saya tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. Dana TPAPD itu, sepengetahuan saya ada yang tidak dicairkan kepada perangkat desa," ungkapnya. Setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga Kamis (23/5). Tidak jauh beda dengan persidangan sebelumnya, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan, yang terdiri dari Kepala Dinas (Kadis), camat, lurah dan kepala lingkungan (kepling), masih loyal terhadap Wali Kota Medan no aktif Rahudman Harahap. Mereka memberi dukungan moral terhadap mantan bos mereka yang disidang pada Pengadilan Tipikor. Mengenakan pakaian dan atribut kebesarannya, para camat tampak berbicang-bincang di seputaran komplek Gedung PN Medan. Loyalitas mereka juga tampak pada saat Rahudman datang menumpangi mobil Pajero bernomor polisi BK 219 RH, di mana puluhan camat tadi berkumpul memberikan salam. Di luar Gedung Pengadilan Medan tepatnya ditrotoar Lapangan Benteng Medan, ratusan kepling tampak meramaikan suasana. Sayang, para kepling tidak diperkenankan untuk masuk. Hari itu lebih dari 200 orang organisasi kepemudaan AMPI, tampak memberikan aksi damai yang tetap dikawal oleh kepolisian. Pada pokoknya, organisasi AMPI memberikan dukungan terhadap Rahudman. Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan, yang hadir di Gedung Pengadilan Negeri Medan saat dimintai komentarnya menyatakan ada 100 personel yang diturunkan hari itu. Personel Satpol PP yang turun ke pengadilan, untuk melakukan bekup dari petugas kepolisian yang juga melakukan penjagaan. "Fungsi dan guna mereka adalah untuk membekup pengamanan. Dan ini setiap sidang akan dilakukan," ujarnya. Ditanya prihal Rahudman Harahap bukan menjadi Wali Kota Medan yang notabene bukan bos darinya lagi, apakah penting pengamanan dari Satpol PP diberikan" "Pengamanan dalam artian umum. Ini wilayah Kota Medan. Kita ada tugas dan pokok sehingga untuk memberi pengamanan. Di sini juga kan banyak apratur pemerintah kota memberikan simpati dan kami merasa perlu memberikan pengamanan," urai Sofyan. Saat ditanya terkait apakah dirinya akan menegur atau menangkap para PNS mulai dari camat, lurah dan kepling yang hadir di pengadilan, di mana mereka hadir bentuk dari kebolosan" "Kalau di mal kita tangkap. Kalau di sini mereka menunjukkan simpati saja tetapi tugas tetap jalan. Seandainya mengganggu pelayanan masyarakat kita akan lihat itu," tegasnya. Ditanya kembali apakah dirinya turun ke pengadilan atas perintah Dzulmi Eldin" "Kalau saya bertugas sesuai fungsi dan pokok saya. Tanpa disuruh saya juga beraktifitas seperti jam enam pagi tadi saya apel pagi tanpa disuruh-suruh. Kalau mereka (camat, lurah dan kepling), silahkan tanyakan ke mereka alasannya datang," ucapnya berkelit. Dirinya pun mengaku akan berkoordinasi dengan para camat hari itu, apakah para PNS diperintahkan pulang atau tidak. Seorang camat yang dimintai komentarnya mengatakan, bahwa Rahudman masih pimpinan mereka. Camat yang enggan disebutkan namanya ini juga mengaku, akan hadiri di persidangan Rahudman sampai selasai. "SK mendagri itu kan non aktif sementara waktu. Jadi bisa saja aktif ...

Belum Difungsikan, Radar Kualanamu dan Polonia Sama-sama Aktif

Wed, 22 May 2013 07:12:00 +0700

MEDAN - Saat ini, ada 2 radar terkait dengan penerbangan di Sumatera Utara. Yaitu, radar di Kualanamu dan radar di bandar udara Polonia. Dan kedua radar ini, berada di posisi yang berdekatan. Junior Manager AIS (Aeronatical Information Service) AP II, Amin Fauzi menyatakan bahwa saat ini koordinat di Kualanamu berada dalam posisi 033752 knot 098425230 Heizh. Sedangkan untuk di Polonia berada di posisi 033333 knot dan 0984016 Heizh. "Ini informasi yang saya ketahui. Kalau tekniknya saya kurang jelas," ujarnya. Dijelaskannya, ada sedikit persamaan, walaupun perbedaannya juga sangat jelas. "Persamaannya terletak di 3 angka awal. Sisanya kan berbeda. Jadi, pilot memang harus benar-benar memperhatikan perhatian itu," jelasnya. Terkait dengan masalah yang terjadi pada Malaysia Airlines yang nyaris mendarat di bandara Kualanamu, Sabtu (18/5), dengan tegas Amin menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dengan pasti. Karena dirinya belum mendapatkan informasi tersebut. "Saya juga tidak mengurusi masalah di udaranya. Saya kan mengurusi setelah mereka landing. Dan pada masa itu, se ingat saya tidak ada masalah," lanjutnya. Amin mengungkapkan, pekerjaannya sebagai pemberi informasi untuk penerbangan. Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah II Abdul Hani membenarkan bahwa 2 radar memang aktif. Pengaktifan di bandara Kualanamu sebagai wujud Shadow operation (operasi bayangan). Sedangkan untuk di Polonia merupakan full operation. "Jadi, setiap pesawat wajar bila mampu membaca 2 radar ini. Karena itu, saya harap jangan dipolemikkan lah," ungkapnya. Diungkapkannya, nantinya dirinya akan memberikan pemberitahuan terkait dengan masalah ini. "Nantilah, setelah ada kabar yang pasti ya. Jangan sekarang, karena masih banyak yang harus dipikirkan," ungkapnya. Pengaktifan radar bandara ini dianggap penting. Selain sebagai shadow operation, yaitu ajang pemanasan menuju pengoperasional bandara seutuhnya. Selain itu, radar ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai back up radar. "Perandaiannnya, saat radar di sebuah bandara tidak aktif, maka dapat dibantu dengan radar dari bandara lainnya. Ini seperti posisi bandara di Singapura. Antara bandara Changi dan bandara kecil di sekitarnya," tambahnya. Sementara itu, menanggapi posisi antara bandara Polonia dan Kualanamu, Airport Service Manager AP II Bandara Polonia, Ali Sophian menyatakan posisinya sangat berdekatan. Bila dilihat dari posisi Heading (tampilan depan landasan) dan di tarik garis lurus ke arah 226 derajat, maka akan terlihat atau di lewati terlebih dahulu Bandara Kualanamu. "Terumata bila pesawat datang dari Penang," jelasnya. Dijelaskannya, nantinya runway yang digunakan antara 2 bandara ini sama. Yaitu, runway nomor 23 dan 0,5. Untuk di Polonia, runway yang paling sering di gunakanan adalah landasan dengan nomor 0,5. Atau yang melewati Padang Bulan. Karena, pada umumnya, posisi ini melawan arah angin. Sehingga, bagi pesawat akan yang mendarat jadi terbantu. Sedangkan runway nomor 23, paling jarang digunakan karena arah angin pada umumnya mengarah ke arah landasan ini. "Selain itu, runway 0,5 itu paling lengkap peralatannya bila dibandingkan dengan nomor 23," tambahnya. Dan masalahnya, landasan 0,5 inilah yang paling dekat dengan Kualanamu bila pesawat akan mendarat. Landasan ini, saat landing juga akan mengarah ke Padang Bulan. Karena posisi penduduk di Padang Bulan lebih sedikit bila dibandingkan dengan posisi penduduk yang mengarah ke jalan Sisingamangaraja Medan. "Gedung bertingkat di Padang Bulan, bila dibandingkan dengan gedung yang mengarah ke daerah Juanda. Karena itu, kita selalu posisikan agar pesawat landing dari landasan ini," lanjutnya. Sementara itu, menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandara Polonia Medan mengatakan bahwa Sabtu (18/5), sekira Pukul 15.00 WIB hingga 16.00 WIB, cuaca di Medan memang cukup buruk. "Kalau berdasarkan data kita, Pukul 15.00 WIB hingga 16.00 WIB cuaca memang buruk. Ada awan cumunolimbus (cb) di sekitaran Bandara Polonia Medan," ucap Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun 1 Bandara Polonia Medan, Mega Sirait. Selain awan cb, guntur juga terjadi pada sore hari tersebut. Meskipun saat itu hujan reda dan kecepatan angin masih mencapai 12 knot. "Kalau awan cb nya aktif, bisa membuat pesawat holding. Berdasarkan catatan bahwa arah awan cb ini di Selatan dan Barat Daya," ucapnya. Awan cb ini merupakan awan dengan ciri-ciri gelap, bisa membuat landasan cukup rata, dan ketinggiannya juga bisa mencapai puluhan kilometer. "Kalau kita hanya menerangkan keadaan cuacanya saja. Sementara penyebab maskapai Malaysia Airlines itu kita tidak mengetahui," lanjutnya. (ram)

Yakin Pilot Belum Pernah Terbang ke Medan

Wed, 22 May 2013 05:29:00 +0700

JAKARTA - Tidak memerlukan analisis rumit, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo meyakini bahwa penyebab utama pesawat Malaysia Airlines (MAS) nyaris mendarat di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Sabtu (18/5), karena pilot belum mengenal wilayah Medan. Sang pilot, kata Dudi, belum bisa membedakan mana bandara Polonia dan mana bandara baru Kualanamu. "Saya yakin pilotnya belum pernah terbang ke Medan. Itu baru pertama kali ke Medan, sebelumnya juga pasti belum pernah ke Polonia. Kalau sebelumnya sudah pernah ke Polonia, pasti pilot tahu. Bandara belum jadi kok didarati," ujar Dudi Sudibyo sembari tertawa, saat dimintai komentar JPNN kemarin (21/5). Dudi, mantan wartawan itu, merupakan sosok yang serius, jarang tertawa. Baru kali ini tertawa mengomentari kasus serius ini. Dia memberi contoh kasus salah mendarat, yang juga disebabkan pilot tidak menguasai wilayah tujuan. Yakni kasus pesawat Sriwijaya Air salah mendarat di Bandara Tabing Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada 13 Oktober 2012. Mestinya, pesawat dari Medan itu mendarat di Bandara International Minangkabau (BIM). Pilot Sriwijaya yang salah mendarat itu warga asing. Terkait dekatnya jarak Bandara Kuala Namu dengan Bandara Polonia yang hanya sekitar lima nautical mile, berada di satu jalur dengan koordinatnya pun hampir sama, Dudi menilai, hal itu bukan penyebab utama. Lagi-lagi, Dudi yakin penyebab utamanya karena pilot tidak mempelajari wilayah tujuan penerbangan. Mestinya, lanjut dia, jika pilot baru pertama kali terbang ke wilayah tertentu, maka dia harus diberi penjelasan dulu oleh pihak maskapai. "Instrukturnya harus kasih tahu dulu, ini di Medan ada bandara Polonia, ada Kualanamu yang belum dioperasikan. Harus ditunjukkan petanya, yang ini loh Polonia. Jangan salah mendarat karena baru pertama kali ke Medan," beber Dudi. Dia berharap, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua maskapai, terutama yang menggunakan pilot asing, yang belum tahu ada dua bandara besar di Medan. Jika menyepelekan, kasus serupa bisa terulang lagi. "Karena ketika nanti Kualanamu sudah beroperasi, bandara Polonia tetap ada, dipakai TNI AU. Jangan sampai penerbangan sipil salah mendarat di Polonia nantinya," pungkas Dudi. (sam/jpnn)

Pemuda Ubo-ubo dan Kayu Merah Bentrok

Wed, 22 May 2013 03:19:00 +0700

TERNATE – Bentrok pemuda antarkelurahan di Ternate terus terjadi. Pada Selasa (21/5) dini hari pukul 03.30, pemuda dari Kelurahan Ubo-ubo terlibat bentrok dengan pemuda Kelurahan Kayu Merah. Kedua kelompok pemuda terlibat bakupukul dan saling lempar batu serta benda tumpul lainya di jalan raya Falajawa Dua, terpatnya di samping Masjid Al-Amin. Akibat bentrok itu, Ishak 50 tahun, warga Ubo-ubo terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka sobek di pelipis dan wajahnya karena diduga dihantam dengan benda tumpul oleh sekelompok pemuda. Polisi yang turun ke lokasi kejadian berhasil mengamankan salah seorang pemuda berinisial SY alias Naryo 26 tahun warga Kelurahan Kayu Merah. Ia langsung digiring ke Polres Ternate untuk dimintai keterangan. Di hadapan polisi, Naryo mengaku tidak memukul korban, tapi berusaha menyelamatkannya. “Saya yang selamatkan korban karena saat itu dia (korban,red) sudah jatuh,”katanya seraya menujuk bekas darah korban di celana Naryo. Sementara ini polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Polisi juga telah mengantongi nama-nama pelaku. Bentrokan hebat itu bermula dari acara pesta pernikahan di rumah H Umrah, warga Ubo-ubo. Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba saja listrik padam. Beberapa menit kemudian ada lemparan batu yang dialamatkan ke ‘tenti’ tempat acara. Ketika itu jarum jam sudah menujukan pukul 02.30. pemuda setempat mencurigai pemuda Kayu Merah yang melemparkan batu ke arah tempat acara. Dari saling tuduh tersebut hingga berjung bakupukul dan saling lempar batu. Saling lempar berlangsung sekitar 15 menit. Bentrokan usai setelah aparat kepolisian turun tangan. Selain satu warga mengalami kritis, fasilitas masyakarat juga menjadi sasaran lemparan batu. Lagi-lagi, pemuda yang terlibat bentrok ternyata sudah dipengaruhi minuman keras (miras).(lex)

Berkas Suap Walikota Banjarmasin Tak Kunjung Tuntas

Tue, 21 May 2013 20:59:00 +0700

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto membenarkan pihaknya tengah meneliti berkas pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan dua kepala daerah di Kalimantan Selatan. Berkas atas nama Wali Kota Banjarmasin Muhidin dan Bupati Tanah Laut Adriansyah tersebut diterima dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. "Prinsipnya kalau sudah lengkap nanti berkasnya kita P-21 (dinyatakan lengkap)," ucap Andhi. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini mengaku tak ingat betul bagaimana perkembangan penyidikannya sendiri. "Nanti saya cek dulu," sambungnya. Sebelumnya, Muhidin selaku Wali Kota Banjarmasin diduga menyuap Bupati Tanah Laut Adriansyah dalam bentuk uang tunai dan giro senilai Rp 5 miliar pada sekitar Oktober 2010. Suap tersebut terkait proses penerbitan izin kuasa pertambangan (KP) di Desa Sungai Cuka, daerah perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Muhidin diduga memberi suap dengan tujuan memperlancar pengurusan surat tapal batas untuk areal pertambangan batubara. Penyuapan yang berlangsung tahun 2011 atas bantuan dua warga berinisial N dan SH yang juga sudah menjadi tersangka. Muhidin dan Adriansyah dijerat dengan pasal penyuapan yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. (pra/jpnn)

7 Jenazah Kembali Ditemukan di Lokasi Freeport

Tue, 21 May 2013 15:18:00 +0700

JAKARTA—Tujuh jenazah pekerja kembali ditemukan runtuhnya terowongan Big Gossan, PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Jero Wacik di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (21/5). “Perhari ini sudah ditemukan 7 jenazah. Masih ada 7 lagi di dalam. Tim Basarnas ada di situ. Diperkirakan besok atau lusa sudah sampai ke titik habis di tempat yang runtuh,” tutur Jero. Jero belum menyebutkan identitas para korban yang berhasil ditemukan itu. Saat ini, kata dia, Tim SAR masih berupaya mencari para korban lainnya di lokasi kejadian. Jero menekankan penyelamatan ini cukup sulit karena tidak bisa menggunakan tenaga manusia, melainkan dengan bantuan alat canggih. Tim penyelamat mengalami dilemma karena sisa reruntuhan longsor jika digerakkan dengan peralatan yang ada justru akan jatuh dan menimpa para korban yang masih bertahan di bawah. “Untuk mengevakuasi tidak bisa manusia dan harus pakai alat bor. Jadi dibor batunya, tapi waktu ditarik, batunya mau runtuh lagi. Jadi bahaya ini. Sehingga harus hati hati mengebornya,” tandas Jero.(flo/jpnn)

Menhan Klarifikasi soal Pesawat Amerika di Aceh

Tue, 21 May 2013 13:52:00 +0700

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan sudah mendapatkan laporan langsung terkait pesawat jet milik Amerika yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, pada Senin (20/5) kemarin. Menurut Purnomo pesawat itu sudah mendapat izin mendarat. “Mereka punya izin, tapi mendaratnya lebih cepat. Itu pesawat kecil kok,” kata Purnomo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (21/5). Pesawat kecil jenis Dornier 328 ini diawaki lima kru berkebangsaan Amerika Serikat. Rencananya pesawat itu akan terbang dari Srilanka menuju Singapura. Purnomo mengatakan masalah pendaratan yang salah itu sudah diselesaikan langsung di Bandara Sultan Iskandar Muda. Oleh karena itu, kata dia, tidak ada hubungannya dengan jalinan diplomatik antara Indonesia dan Amerika. "Enggak ada hubungan diplomatik. Mereka punya izin tapi datang lebih cepat. Makanya masalah teknis itu diselesaikan di tempat saja. Kalau masalahnya bisa diselesaikan setempat, ya diselesaikan setempat,” tandas Purnomo.(flo/jpnn)

Lima Bulan, Jasa Medis Belum Dibayarkan

Tue, 21 May 2013 11:13:00 +0700

SORONG- Terhitung sejak Januari 2013 lalu, manajemen RSUD Sele Be Solu belum juga membayarkan tunjangan jasa medis kepada para tenaga medisnya. Seperti diketahui, tunjangan jasa medis merupakan hak dari para tenaga kesehatan baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan mereka terhadap pasien. Sumber Radar Sorong (Grup JPNN) mengatakan, setiap bulan, para tenaga medis yang terdiri dari dokter, mantri, suster dan tenaga medis lain mendapatkan tunjangan jasa medis dari pelayanannya terhadap pasien. “Jumlah besarannya tidak sama antara satu sama lain, karena tergantung berapa banyak pasien yang dilayani oleh si tenaga kesehatan tersebut,” ungkap tenaga medis di rumah sakit milik Pemkot tersebut. Tak hanya tunjangan jasa medis, sumber tersebut juga mengatakan bahwa sejak bulan Maret 2012, sampai saat ini. Pihak manajemen RSUD Sele Be Solu juga belum membayarkan tunjangan yang berasal dari jasa pelayanan mereka terhadap pasien Jamkesmas. ”Dulu pernah dijanjikan akan dibayar. Tapi sampai dengan detik ini, belum juga terealisasikan.”tandasnya. Penderitaan daripara tenaga kesehatan yang selalu dituntut untuk siaga dan siap dalam 24 jam ini melayani masyarakat yang berobat ini belum berakhir, karena sejak Januari 2013 pula, Uang Lauk Pauk (ULP) mereka pun juga tak kunjung dibayarkan. ”Katanya sih kita dijanjikan dalam minggu ini akan dibayarkan. Tapi tidak tahu nanti, kita lihat saja. Apakah betul janji manajemen tersebut,”harapnya. Meskipun hak-haknya belum dipenuhi oleh pihak manajemen RSUD Sele Besolu, tenaga medis ini mengaku akan tetap melayani setiap pasien yang datang dengan baik. ”Ini kan sudah tugas kita untuk menolong sesama mas. Jadi tetap kita laksnakan tugas saja seperti biasa. Tapi kita tetap berharap pihak manajemen mau mengerti dan bisa memberikan hak kami tersebut,”pungkasnya. (ans)

Diduga Big Gossan Runtuh Akibat Melemahnya Bebatuan

Tue, 21 May 2013 10:56:00 +0700

TIMIKA - Pasca runtuhnya sebagian terowongan Big Gossan tepatnya di areal tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Mile 74, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, hingga kini belum diketahui secara jelas penyebabnya. Namun menurut analisa awal secara alamiah, sebagian terowongan tersebut diduga runtuh karena melemahnya bebatuan yang berada pada titik reruntuhan. Hal itu disampaikan Vice President (VP) Geo Services PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto kepada sejumlah wartawan di Tembagapura, Senin (20/5). Secara ilmiah, kata Wahyu, ambruknya material yang sebagian besar adalah bebatuan alamiah dan tanah itu mengindikasikan hilangnya daya dukung atau kohesifitas batuan itu disebabkan oleh air permukaan dan udara yang meresap melalui proses kimiawi atau oksidasi di sepanjang rekahan atau patahan. Akibatnya, kekuatan batuan menjadi lemah dan menyebabkan terjadi runtuh. “Struktur penyanggahan (Groud Support), seperti split set dan chain link messh terlihat telah mengalami korosi karena pengaruh air dan udara yang ada di sekitarnya,” terangnya. Dijelaskan, air hujan sifatnya sedikit asam dengan PH sekitar 5. Jika air hujan meresap dan melewati batu gamping yang menetralisir asam, maka terjadi rekahan dan pelapukan kimiawi, sehingga bebatuan dan material yang tadinya kuat menjadi lemah. Dijelaskan Wahyu, sesuai dengan keterangan korban yang selamat, dua menit sebelum terjadi reruntuhan, ada seperti pergerakan tikus di atas atap kelas tempat korban melakukan pelatihan. “Tapi saya sebagai orang geologi melihat itu adalah pergerakan atap dari rekahan di atas terowongan,” kata Wahyu. Kata Wahyu, reruntuhan terjadi bukan karena adanya aktivitas tambang, karena kenyataan yang terdapat di lapangan, lokasi reruntuhan berada pada titik sekitar 500 meter dari lokasi aktif produksi Big Gossan, areal tambang bawah tanah, 1700 meter dari kawasan DOZ, 1900-2000 meter dari DMLZ dan sekitar 2700 meter dari tambang Grasberg. Dijelaskan, terowongan tersebut dibuka pada tahun 1998 dan berada di bawah sekitar 500 meter dari permukaan bumi, serta 250 meter dari pintu masuk underground. Sebelum reruntuhan terjadi, kata Wahyu yang saat itu didampingi VP Occupational Healt and Safety PTFI Solihin, mengatakan, di areal reruntuhan sebelumnya terjadi aktivitas seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi reruntuhan. Dimana di lokasi tersebut terdapat 18 ruangan, sementara reruntuhan hanya terjadi pada kelas nomor 11 yang dijadikan para korban sebagai tempat pelatihan. Sementara itu sebanyak lima korban hingga Senin siang (20/5) masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Tembagapura. Kelimanya mengaku masih trauma dengan insiden tersebut. Leonardus, misalnya. Pria yang baru bekerja di PT Jasti Pravita ini mengaku saat ini masih sangat trauma, karena reruntuhan terjadi secara tiba-tiba. Saat kejadian, Leonardus dan puluhan korban lainnya sedang melakukan persiapan untuk mengikuti training. “Saat kejadian kami sedang absen,” ujarnya. Leonardus mengatakan, ia dan beberapa rekannya lolos dari reruntuhan karena saat itu duduk di pinggir tembok dan dekat pintu. “Waktu itu saya duduk di dekat pintu, jadi hanya kena lecet-lecet,” jelasnya. Senada dengan Leonardus, korban lainnya Keny dan Andreas yang mengalami luka bengkak di bagian kaki, juga mengaku saat kejadian keduanya duduk di dekat tembok, sementara teman-temannya yang tertimbun, duduk di bagian tengah. Andreas yang saat diwawancarai Radar Timika menunjukan denah posisi duduk ia dan rekan-rekannya mengatakan, insiden itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga teman-temannya banyak yang tidak bisa menyelamatkan diri. “Kaki saya yang kena, jadi bengkak,” tutur Andreas yang sampai sekarang belum bisa mendengar suara keras. Leonardus, Andreas dan Keny mengatakan, ketiganya berhasil dievakuasi Tim Penyelamat sehari setelah kejadian. (lrk/rex)

CSR Antarperusahaan Tumpang Tindih

Tue, 21 May 2013 10:37:00 +0700

JAMBI – Hingga saat ini dana corporate social responsibility (CSR) yang dikeluarkan perusahaan belum terlaksana dengan baik. Ini terbukti dari hasil pengecekan ke lapangan Komisi II DPRD Provinsi Jambi, baru-baru ini. Abdul Djalil, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dari sejumlah perusahaan yang dicek, kebanyakan CSR nya tumpang tindih dan tidak terkoordinir. “Banyak yang sudah diberikan CSR tapi dapat lagi dari perusahaan lain, sementara masyarakat lainnya tidak mendapatkan,” ujarnya. Harusnya, kata dia, perusahaan dikoordinir oleh asosiasi. Kemudian, asosiasi tersebut berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga dana CSR yang diberikan bisa membantu program pemerintah. “Misalnya untuk beasiswa, bedah rumah atau kegunaan lain. Nah wilayahnya bisa dibagi-bagi, sehingga programnya bisa berjalan dengan baik,” ucapnya. Sejauh ini, ungkap politisi partai Golkar ini, penyaluran CSR yang dilakukan perusahaan belum optimal. Rata-rata perusahaan mengeluarkan CSR, namun besarannya tak bisa diketahui. “Seharusnya CSR yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari keuntungan. Tapi, perusahaan beralasan aturan itu belum ada peraturan menteri (permen) yang menjelaskannya,” terangnya. Sehingga, lanjutnya, tidak diketahui berapa perusahaan yang sudah mengeluarkan CSR dan berapa yang sudah tersalurkan. Dikatakannya, dari hasil tinjauan lapangan di Kabupaten Bungo dan Tebo, sejumlah perusahaan mengaku belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Karena itu, dewan juga meminta pemerintah segera mensosialisasikan hal ini. “Sebenarnya kita punya Perda tahun 2012 lalu yang mengatur tentang penyaluran CSR itu. Disna kita himbau asosiasinya agar mengkordinir penyaluran CSR tersebut. Tapi itu perlu disosialisasikan lagi,” ucapnya. Selain itu, sejumlah perusahaan di Provinsi Jambi saat ini tidak melapor sesuai ketentuan yang berlaku. Seharusnya, perusahaan melapor setiap tiga bulan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), tapi banyak yang lapor tidak tepat waktu,” ujarnya. Menurut Abdul Djalili, setelah melakukan pengecekan ke lapangan di sejumlah perusahaan seperti Jambi Waras, Tidar Kerinci Agung dan Migasawindo, memang ditemui adanya perusahaan yang tidak melapor tepat waktu. “Mereka melapor, tapi terlambat,” ujarnya. Permasalah ini, lanjutnya, disebabkan sebagian perusahaan memang membandel, artinya memang perusahaan yang tidak melapor tepat waktu. “Namun disisi lain pemerintah juga tidak menyampaikan persoalan pelaporan itu. Nah seharusnya pemerintah jemput bola,” pungkasnya. (mui)

Hutan Kritis Karena Alih Fungsi Lahan

Tue, 21 May 2013 10:16:00 +0700

PAGARALAM – Hutan di perbukitan di daerah perbatasan Kota Pagaralam dengan Kabupaten Lahat tepatnya di Dusun Kerinjing, Kecamatan Dempo Utara, mulai gundul. Hal ini disebabkan alih fungsi hutan menjadi areal perkebunan terutama untuk menanam sayuran oleh sejumlah masyarakat di daerah ini. Hasil pantauan, terlihat hampir semua perbukitan yang berada di Dusun Kerinjing mulai gundul dari hutan dan berubah menjadi ladang. Lereng bukit dengan kemiringan 30-45 derajat dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian, baik itu menanam kopi maupun untuk jenis sayuran. Kondisi ini membuat tanah menjadi labil dan rawan longsor. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (Ampuh) Pagaralam, Syawaludin Gumay, mengaku prihatin melihat kondisi hutan di Dusun Kerinjing. “Saat ini, hutan tersebut tak hijau lagi, bahkan bukit sudah telihat tanah kuning. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut diubah menjadi areal perkebunan dan pertanian oleh warga,” jelasnya. Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin aksi pembukaan lahan akan terus terjadi. Terlebih lagi, untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian di kawasan tersebut sangat menjanjikan, mengingat kondisi tahan sangat subur. “Kita harapkan masyarakat sadar akan kondisi lingkungan yang makin hari makin rusak,” jelasnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Pagaralam, Herawadi SSos MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kesiapsiagaan Bencana, Yusman Sohar SE MM mengatakan, kondisi kawasan Kerinjing sangat rawan bencana, terutama longsor dan banjir bandang. “Bukan tidak mungkin kejadian banjir bandang ataupun tanah longsor di kawasan Kerinjing akan kembali terjadi. Apalagi kawasan tersebut sudah diubahfungsikan yang selama ini hutan menjadi areal perkebunan dan pertanian,” jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pagaralam, Drs Komli Sumani Sumsago MM mengatakan, perambahan hutan di kawasan Kerinjing telah terjadi. “Yakni perambahan untuk perubahan areal perkebunan di kawasan Kibo. Akan tetapi, petugas telah melakukan penjelasan dan lahan yang dirambah sudah diasrikan,” ujarnya. Diharapkan, ke depan tidak terjadi lagi. “Bagi warga yang membuka lahan di daerah yang miring, kiranya dapat mengimbangi dengan pohon besar untuk menahan tanah. Dikhawatirkan jika tetap dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, tanah labil sehingga suatu saat bisa longsor,” ujarnya. (ald/ce4)

IPC Optimalkan Kelapa Sawit Bengkulu

Tue, 21 May 2013 09:51:00 +0700

JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II telah bekerja sama dengan lima perusahaan multinasional untuk mempersiapkan rencana pembangunan dan pengoperasian Tangki Timbun Curah Cair di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Ini merupakan upaya Indonesia Port Corporation (IPC), nama baru Pelindo II, mengoptimalkan potensi salah satu nilai ekonomi terbesar di Bengkulu, yakni kelapa sawit. Kerja sama meliputi tiga hal utama. Pertama, pelaksanaan kajian kelayakan baik aspek teknis, komersial, operasional, keuangan, hukum, serta aspek lainnya untuk dijadikan dasar kerjasama. Kedua, pengukuran dan penetapan luas yang akan masuk dalam lingkup kerjasama. Ketiga, penyusunan bentuk dan skema kerjasama yang akan dilaksanakan. Adapun biaya-biaya yang timbul terkait kerjasama tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak. Kelima perusahaan yang telah menyepakati kerja sama dengan IPC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan produk agro bisnis. Yaitu PT Apex Indopacific, PT Asianagro Agungjaya, PT Louis Dreyfus Commodities, PT Sandabi Indah, dan PT Trinity Palm Trans Indonesia. Ke depannya, IPC juga akan menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Pasko Bengkulu Jaya. Sehingga total akan ada 6 (enam) perusahaan yang digandeng IPC untuk membangun dan mengoperasikan Tangki Timbun Curah Cair di Pelabuhan Bengkulu. ”Nota kesepahaman ini akan menjadi langkah terpenting dalam mengoptimalkan usaha curah cair, khususnya di bidang CPO, serta nantinya bidang curah cair solar,” ujar GM Pelabuhan cabang Bengkulu, Nurhikmat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/5). Setelah penandatangaan MoU, Pelindo II dan para mitra akan segera membentuk tim bersama untuk mempersiapkan rencana kerjasama, melakukan kooordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta mempersiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan. ”Segala persiapan segera dilakukan agar kerjasama ini dapat berjalan secepatnya. Pembangunan harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan khususnya di sektor curah cair. Seperti disampaikan Menteri BUMN, Bengkulu harus menjadi pemantik aktif kegiatan perekonomian pantai barat Sumatera,” ujar Direktur Utama IPC, Richard Joost Lino. Pada tahun 2010, realisasi arus barang di Pelabuhan Pulau Baai berdasarkan perdagangan tercatat sebanyak 2.368.794 ton. Sedangkan arus barang berdasarkan distribusi sebanyak 2.677.984 ton. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2012, menjadi sebanyak 4.597.576 ton. Derasnya arus lalu lintas di pelabuhan ini berdampak positif pada pendapatan IPC cabang Bengkulu. Pelabuhan Pulau Baai yang sebelumnya selalu mengalami kerugian, pada tahun 2012 mencatat rekor pendapatan sebesar Rp100 miliar. Memasuki tahun 2013, manajemen IPC Cabang Bengkulu telah melaksanakan serangkaian pembenahan sistem dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan. Pelabuhan mengimplementasikan sistem 24/7, yang memungkinkan jasa kepelabuhanan dapat berjalan selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu. Pelabuhan juga terus melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas seperti dermaga dan peralatan bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, IPC selaku operator pelabuhan juga telah melakukan pengerukan alur hingga -12 mLws. Pengerukan ini memungkinkan kapal-kapal peti kemas bersandar di pelabuhan tersebut, sehingga menumbuhkan kembali pasar peti kemas yang sempat terhenti sepanjang tahun 2005 hingga 2011. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kapal yang bersandar di Pelabuhan Pulau Baai naik sebanyak 18 persen. Di samping jumlah kapal, ukuran kapal yang berlabuh di Pelabuhan Pulau Baai pun lebih besar dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari gross tonnage (GT) kapal yang tumbuh sebesar 34 persen sejak tahun 2007. Pembangunan tangki curah cair di Pelabuhan Pulau Baai akan menambah daftar panjang upaya IPC dalam menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai infrastruktur pokok yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi Bengkulu pada khususnya dan pantai barat Sumatera pada umumnya. (dri)

Pelajar Kesurupan Massal

Tue, 21 May 2013 09:34:00 +0700

BANGKO--Peristiwa kesurupan massal terjadi di SMA Negeri 2 kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau. Dimana sekitar 13 siswa yang umumnya perempuan mengalami kerasukan sehingga terpaksa digotong oleh teman-temannya yang lain untuk ditenangkan. Kejadian Senin (20/5) bermula sekitar pukul 07.30 WIB, saat pembina upaca akan menyampaikan amanat, secara tiba-tiba seorang siswa kelas XI IPS IV menjerit di lapangan di mana kegiatan upacara berlangsung. Hal tersebut membuat kegiatan upacara langsung terhenti. Jeritan dari salah seorang siswa itu secara beruntun turut di susul oleh beberapa siswa lainnya, hingga akhirnya jumlah siswa yang kerasukan mencapai belasan orang. Menurut salah seorang guru, Zulkifli jumlah siswa yang kerasukan mencapai 13 orang. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama, hampir satu jam sejak kejadian pertama. Sebagian ada yang sudah sadar dengan sendirinya, sementara siswa yang kerasukan lainnya tetap mesti ditenangkan. Beruntung hal itu telah dikoordinasikan oleh pihak sekolah dengan keluarga siswa yang bersangkutan, sehingga begitu ada yang telah pulih atau siuman, langsung di jemput pulang oleh keluarga masing-masing. Salah seorang korban Novi Paulana H kelas X-4, mengaku sebelum dirinya kerasukan dan tak sadar diri, mengalami penglihatan yang aneh. Seperti didatangi seseorang namun berwajah gelap. Guru lainnya, Deni Wahyu mengatakan peristiwa kerasukan tersebut merupakan yang pertama terjadi dalam setahun terakhir. Ditanyai tentang apa rencana sekolah terkait dengan kejadian tersebut, ia mengatakan belum mengetahui langkah antisipasi apa yang akan dilakukan. Meski kegiatan belajar mengajar sempat terhenti namun pasca siswa yang mengalami kerasukan pulang seluruhnya, proses belajar mengajar dilanjutkan seperti biasa. (fad)