Kader PKS Tak Berinfaq Kena Sanksi

Fri, 24 May 2013 22:00:00 +0700

JAKARTA - Ketua DPP bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya tidak didanai dengan uang haram. Sebab, sumber pendanaan PKS berasal dari infaq para kader. Mardani menjelaskan, besaran infaq di antara para kader memang tak seragam. Sebab, besarnya infaq didasarkan pada penghasilan para kader. "Makin besar penghasilan, makin besar infaqnya," ujar Mardani di sela-sela acara partainya di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). Dirincikannya, untuk kader yang menjadi anggota DPR dan menteri, diwajibkan memberikan infaq sebesar Rp 20 juta per bulan. Jumlah itu langsung terpotong lewat auto debet. "Tiap rekening otomatis terpotong," ucapnya. Sementara itu untuk kader dengan penghasulan kurang dari Rp 3 juta per bulan, maka infaqnya 2,5 persen dari penghasilan bulanan. Sedangkan kader dengan penghasilan Rp 3 juta-Rp 5 juta dikenakan infaq 3 persen. "Yang penghasilannya Rp 5 juta-10 juta itu kena 4 persen, sedangkan Rp 10 juta ke atas dikenakan infaq 5 persen. Yang penghasilannya Rp 30 juta lebih dikenakan infaq 7,5 persen," kata Mardani. Selain itu, anggota legislatif juga mempunyai kewajiban untuk memberikan infaq ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi dan DPD Kabupaten Kota. "Kalau provinsi Rp 2,5 juta, kalau kabupaten/kota Rp 1 juta," terangnya. Mardani mengatakan, infaq hukumnya wajib sehingga setiap kader yang tidak membayar infaq akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu bentuknya tiga macam. Sanksi pertama, sambung Mardani, dengan hukuman ringan, yaitu mereka di suruh istigfar, membaca Alquran dan bersilaturahmi. Kemudian sanksi menengah mendapatkan hukuman penurunan peringkat. "Seperti saya misalnya sekarang peringkatnya ahli, saya peringkat kelima. Di PKS itu ada 7 peringkat. Nah kalau misalnya saya kena sanksi saya bisa diturunkan ke peringkat 3. Di peringkat 5 ini saya bisa menjadi ketua DPW atau anggota Majelis Syuro, tetapi kalau di peringkat 3, enggak bisa dan paling minim tingkatan DPD di kabupaten/kota," kata dia. Sedangkan sanksi paling berat yang diberikan kepada kader yang tidak memberikan infaq menurut Mardani, berupa pemecatan atau dikeluarkan. (gil/jpnn)

Kader di Daerah Ingin PKS Tak Dukung SBY Lagi

Fri, 24 May 2013 20:50:00 +0700

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Barat, Yuki Permana mendorong agar partainya hengkang dari koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, PKS tak perlu takut-takut lagi keluar barisan pendukung pemerintah. "Kalau saya secara pribadi, kita emang keluar saja. Kenapa harus takut," ujar Yuki di sela-sela acara PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). Namun demikian Yuki mengakui bahwa keinginannya itu memang belum cukup untuk menjadi dasar bagi PKS hengkang dari koalisi. Sebab, langkah politik itu harus berdasarkan keputusan partai. Menurut Yuki, keluar dari koalisi tidak memberikan pengaruh negatif terhadap perolehan suara PKS. "Enggak berdampak pada suara, karena PKS lebih banyak bekerja di bidang sosial dan kemasyarakatan," kata dia. Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW PKS Sulawesi Utara, Amir Liputo. Menurut dia, memang sudah ada wacana supaya PKS keluar dari koalisi. "Sampai hari ini kita masih mendengar aspirasi dari DPC, ranting, kecamatan dan DPD. Walau suara di bawah melihat banyak hal dilakukan, tetapi tidak sedikit suara untuk keluar. Yang jelas di dalam atau di luar, kita harus tetap bekerja untuk kebaikan bangsa," pungkasnya. (gil/jpnn)

Hanya Studi Banding, Bukan Dana Asing

Fri, 24 May 2013 19:36:00 +0700

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, membantah dugaan masih adanya aliran bantuan keuangan dari lembaga asing ke lembaga yang dipimpinnya itu. Baik itu bantuan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES), maupun dari Australian Electoral Commission (AEC). "Saat ini kita tidak lagi menerima dana dari mereka. Baik itu dari IFES maupun lembaga donor lainnya. Sekarang itu sifat kerjasamanya hanya dalam bentuk berbagi informasi. Tidak sampai dalam internal lembaga,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/5). Kerjasama saat ini, lanjutnya, juga lebih banyak diintensifkan dengan lembaga-lembaga pemilu di sejumlah negara sahabat. Di antaranya seperti yang dilakukan dengan Australia, Meksiko, Equador, India. Kerjasama yang dibangun selain berbagai informasi, juga dilakukan dengan saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan saling mengirim delegasi untuk melakukan studi banding. “Jadi selain berbagi informasi dan studi banding, untuk beberapa negara kita justru melakukan supervisi seperti dengan Myanmar," ujarnya. Husni mengungkapkan hal ini, menanggapi dugaan yang sebelumnya dikemukakan Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD). Menurut salah seorang anggota KMPD, Ray Rangkuti, berdasarkan informasi yang diperoleh dari website KPU, disebutkan adanya kerjasama dengan AEC yang telah diikat sejak September 2012 lalu. “Kita duga pihak AEC menjadi donor dana dari pelatihan ini. Ini kan aneh, sanksi dan menjadi pesakitan di kursi DKPP tidak serta merta mengubah perilaku dan tabiat KPU,” katanya.(gir/jpnn)

'Kita Akan Terbang dalam Cuaca Buruk'

Fri, 24 May 2013 19:05:00 +0700

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mendongkrak semangat para kader partainya. Ia meminta mereka tetap berprasangka baik meskipun sedang dirundung badai. Badai itu terkait dengan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat bekas Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq. "Apapun pertama yang kita alami termasuk semua badai yang sekarang datang, harus tetap kita tafsirkan dalam konteks husnudzon billah (berprasangka baik kepada Allah, red) bahwa Allah tidak mempunyai prasangka buruk kepada kita," ujar Anis dalam pidatonya di gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). Ia menerangkan, apa yang menjerat PKS adalah cuaca buruk yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. "Cuaca ini adalah fenomena alam yang pengetahuan manusia tidak sampai pada derajat pengetahuan tentang cuaca ini. Dan itu berarti waktu kita katakan kita akan terbang dalam cuaca buruk," kata dia. Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengingatkan agar kadernya tetap berdoa untuk menyikapi persoalan yang menyeret PKS saat ini. "Dan sepanjang kita yakin semua peristiwa dikendalikan oleh Allah maka kita mempunyai hak intervensi melalui doa," pungkasnya. (gil/jpnn)

Kader PKS di DPR Dipungut Rp20 Juta Perbulan

Fri, 24 May 2013 19:03:00 +0700

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Taufik Ridho mengatakan, PKS memiliki sistem pendanaan kampanye yang unik. Keunikan tersebut karena pendanaan mereka berbasis pada daerah pemilihan (dapil). "Uniknya PKS, sistem pendanaan untuk pemilihan umum berbasis dapil. Dapil merumuskan berapa dananya," ujar Taufik di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). Dana tersebut sambung Taufik, diberikan bukan oleh calon legislatif (caleg) saja, akan tetapi kader juga memberikan bantuan dana misalnya untuk membeli kaus, bendera dan stiker. "Partai lain mungkin tidak ada yang melakukannya," ucapnya. Ia mengatakan, untuk kader wajib menyerahkan enam persen dari hasil pendapatan bulanan mereka kepada partai. Sementara itu untuk anggota DPR memberikan iuran sebesar Rp 20 juta. Hasil iuran itu akan dikelola di dapil. "Ada pengelolanya di dapil," kata dia. Taufik menyatakan, tidak ada batasan bagi kader yang ingin memberikan sumbangan kepada partai. "Sebab menyumbang bagian kebaikan jika dikaitkan dengan ibadah," pungkasnya. (gil/jpnn)

Anis Malah Yakin PKS Terdongkrak Kasus Sapi

Fri, 24 May 2013 17:47:00 +0700

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta optimistis cita-cita partainya untuk menjadi tiga besar dalam pemilihan umum 2014 nanti akan tercapai. Keyakinan didasari penilaian Anis bahwa masyarakat melihat ada diskriminasi hukum terhadap partai yang dipimpinnya. Namun, Anis menganggap diskriminasi itu justru memupuk simpati bagi PKS. "Saya sangat confident (percaya diri, red) bahwa PKS akan masuk tiga besar," ujar Anis di Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5). "Saya kira publik mulai merasakan ada semacam ketidakadilan," ucapnya. Anis menjelaskan, terlalu banyak pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah namun justru sengaja dilibat-libatkan. Termasuk, para perempuan-perempuan yang kemudian dijadikan sebagai tontonan. "Kita sebut itu sebagai gejala festivalisasi," kata dia. Bahkan Anis menegaskan, kasus korupsi yang menjerat bekas Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq tidak akan berpengaruh terhadap suara PKS. Hal itu terbukti dengan kemenangan mereka dalam pemilihan umum kepala daerah Jawa Barat. "Anda bisa bayangkan kasus Pak Luthfi ini tejadi pada akhir Januari, akhir Februari kita menang di Jawa Barat. Kemudian minggu pertama bulan Maret, kita menang di Sumatera Utara," terang dia. PKS hari ini mengadakan rapat mengenai election update. Dalam rapat itu, mereka mengumpulkan seluruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia. "Kemarin DCS (daftar calon sementara) sudah kita finalkan, jadi sekarang masuk proses verifikasi sampai ke DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mulai hari ini kita mulai rangkaian seluruh kepemiluan, kita mulai rapat pertama untuk update secara nasional tentang segala hal yang terkait dengan perkembangan pemilu," pungkasnya. (gil/jpnn)

80 Komisioner KPU 16 Provinsi Resmi Dilantik

Fri, 24 May 2013 15:23:00 +0700

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melantik 80 komisioner KPU 16 provinsi, masa bakti 2013-2018 di Jakarta, Jumat (24/5). Dalam sambutannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta para komisioner benar-benar menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, sehingga tujuan menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis dan berkualitas di Indonesia, dapat terlaksana dengan baik. Permintaan tersebut dikemukakan karena menurut Husni, penyelenggara pemilu merupakan penentu. “Dan kinerja penyelenggara itu menjadi tolok ukur utama. Hanya dengan kinerja yang baik, maka pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu, efektif dan efesien. Karena itu setelah dilantik, para komisioner yang baru akan langsung mengikuti orientasi tugas selama lima hari,” ujar Husni Manik di Hotel Borobudur, Jakarta. Dari ke-80 orang yang dilantik, masing-masing 5 komisioner untuk tiap KPU Provinsi. Yaitu KPU Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Para komisioner KPU yang dilantik menurut Husni, telah berhasil melewati rangkaian seleksi mulai dari tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, tes wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan. Artinya para komisioner telah memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan demokrasi, kepemimpinan yang baik, integritas, kemandirian dan inteligensi yang kuat. “Tugas berat sudah menanti di depan mata. Jangan habiskan waktu untuk bereuforia. Segera beradaptasi dengan ritme kerja di KPU. Saya yakin dengan semangat belajar yang tinggi, kerja keras dan tim kerja yang solid seberat apapun tugas yang dihadapi akan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya. Hal tersebut ia kemukakan mengingat intensitas penyelenggaraan tahapan Pemilu akan terus meningkat. KPU hanya memiliki waktu kurang dari 11 bulan sebelum pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014. Namun begitu saat ditanya sejauh mana kemampuan para komisioner dalam proses seleksi dapat terlaksana di lapangan, Husni hanya menyatakan waktu yang akan menjawabnya. “Yang jelas tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan jauh lebih berat dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Karena itu penyelenggara harus benar-benar memahami dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Sedikit saja keluar dari aturan maka siap-siap menghadapi koreksi dari berbagai pihak,” ujarnya. Husni mengatakan setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu selalu ada dinamikanya sebagai cerminan dari manajemen kerja yang dilaksanakan penyelenggara. “Saya menginginkan corak yang muncul ke publik adalah profesionalisme. Ketika publik menilai kinerja KPU, maka mereka akan berkata KPU sudah profesional. Karena itu yang tak kalah penting, komisioner harus memiliki keberanian menolak intervensi dari pihak manapun. KPU hanya tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik,” ujarnya. Peran KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu sangat dominan. KPU Provinsi merupakan koordinator dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. KPU Provinsi lah yang akan memastikan semua regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sampai ke tingkat penyelenggara pemilu paling bawah.(gir/jpnn)

Demokrat Mengarah ke Ngogesa Sitepu

Fri, 24 May 2013 06:42:00 +0700

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memantau terus perkembangan politik di sejumlah kabupaten di Sumut yang akan menggelar pilkada tahun ini. Untuk pilkada Langkat misalnya, DPP Partai Demokrat sudah mengetahui bahwa kandidat incumbent, Ngogesa Sitepu, sudah mendaftar ke Sekretariat DPC Demokrat Langkat, Rabu (22/5). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun memberi sinyal partainya akan ikut mengusung Ngogesa. "Incumbent sudah mendaftar ke kita dan menurut hasil survei, beliau bagus," ujar Jhonny Allen Marbun kepada JPNN kemarin (23/5). Hanya saja, lanjut dia, partainya tidak langsung menetapkan Ngogesa sebagai calon yang akan diusung. "Sedang diproses," lanjut dia. Bagaimana dengan pilkada daerah lain? Anggota DPR RI dari dapil Sumut itu mengatakan, untuk pilkada Padang Lawas Utara (Paluta), DPP PD juga masih melakukan proses internal. Dia mengakui, berdasarkan hasil polling, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Medan, Syahrul Harahap, cukup lumayan, meski masih di bawah Bupati Paluta Bahrum Harahap. "Mantan Kadispenda Medan itu yang bisa mengimbangi incumbent," ujar JAM, panggilan akrab Jhonny Allen. Namun, menurut JAM, partainya juga belum menetapkan nama. Sementara, untuk pilkada Batubara, JAM juga mengakui, menurut hasil OK Arya Zulkarnaen yang merupakan calon incumbent, juga masih berada di posisi teratas. JAM juga sudah tahu bahwa OK Arya akan maju lewat jalur independen, meski dia Ketua DPC Golkar di sana. Karena itu, JAM mengatakan, Demokrat akan mengajak partai-partai lain bergabung menjadi satu, mengajukan satu pasangan calon saja, agar bisa mengimbangi OK Arya. "Saya akan mengajak partai-partai lain jadi satu mengajukan satu pasangan saja untuk menghadapi incumbent (OK Arya, red)," ujar JAM. (sam/jpnn)

Bawaslu Ikut Periksa Berkas Bacaleg

Fri, 24 May 2013 05:15:00 +0700

JAKARTA - Fakta adanya ribuan bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) saat penilaian verifikasi diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemeriksaan perbaikan berkas. Terhitung sejak penyerahan berkas pada hari terakhir perbaikan verifikasi bacaleg, Bawaslu langsung menerjunkan tim untuk mengawasi dan menilai. "Kita bisa melihat berkas sekaligus mengawasi dan menilai dalam proses verifikasi perbaikan," ujar Daniel Zuchron, anggota Bawaslu, saat dihubungi, Kamis (23/5). Menurut dia, Bawaslu memiliki catatan-catatan ketidakpatuhan parpol dalam proses perbaikan verifikasi bacaleg. Parpol kembali mengulangi sikapnya dengan mengirimkan berkas pada saat-saat akhir. Sebanyak 11 parpol tercatat silih berganti datang mendaftarkan perbaikan berkas sebelum penutupan pukul 16.00. KPU terpaksa "memperpanjang" penerimaan berkas karena setiap dokumen yang diterima harus dicatat satu per satu dan diberi tanda terima untuk perwakilan parpol. "Kami sudah mengingatkan parpol melalui LO (liaison officer, Red) untuk bisa mempergunakan waktu yang ada," ujar Daniel. KPU dalam hal ini memberikan kebijaksanaan selama parpol bisa memasukkan berkas sebelum pukul 16.00. Namun, Bawaslu menilai ada catatan pelanggaran, baik yang dilakukan KPU maupun parpol, karena memeriksa berkas yang masuk melewati waktu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan 13 Tahun 2013. "Kami akan memberikan catatan pelanggaran administratif atas hal ini," tegasnya. Terkait dengan verifikasi perbaikan yang berlangsung mulai hari ini, Daniel menyatakan bahwa Bawaslu mengawasi setelah verifikator memeriksa masing-masing berkas bacaleg. Bawaslu akan ikut memeriksa setelah berkas itu sudah mendapat penilaian dari petugas terkait. "Bawaslu dalam hal ini tidak mengganggu kerja verifikator. Kami hanya meminta akses," ujarnya.(bay/c5/fat)

IKA Unand Dorong KPU Adopsi Semangat Badunsanak

Thu, 23 May 2013 23:52:00 +0700

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Andalas (DPP Ika Unand) yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Pimilukada Badunsanak, contoh Baik dari Ranah Minang untuk Indonesia. Seminar akan digelar berbarengan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Ika Unand pada Sabtu (25/5) di Hotel Balairung, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. "Sebetulnya seminar tersebut kerjasama DPP Ika Unand dengan KPU. Tapi Ketua Umum DPP Ika Unand Profesor Fasli Jalal menugaskan DPW Ika Unand Jabodetabek untuk menyelenggarakannya," Ketua DPW Ika Unand Jabodetabek, Taslim Chaniago, di Jakarta, Kamis (23/5). Ditambahkannya, pertimbangan dalam pemilihan tema itu karena Pemilukada di Sumbar selama ini berjalan relatif kondusif. "Hal baik dari Sumbar itu yang ingin kita semai untuk demokrasi bangsa ini," ujar anggota Komisi III DPR itu. Di tempat sama, penasihat DPP Ika Unand, Indra menambahkan, ikutnya Ika Unand dalam sosialisasi Pemilukada Badunsanak merupakan salah satu upaya mendorong KPU agar memaknai berbagai kearifan lokal yang ada di Minangkabau dalam berdemokrasi. "Makanya kita kerja bareng dengan KPU yang kebetulan ketuanya (Husni Kamil Manik, red) sekarang juga alumni Unand," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Inti Pemilukada Badunsanak, lanjut Indra, adalah mengutamakan rasa persaudaraan. "Jadi siapa saja yang kalah dan menang, itu adalah saudara atau badunsanak," imbuhnya. Selain seminar nasional, Ika Unand juga akan menggelar Jalan Sehat sembari memunguti sampah di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (26/5).(fas/jpnn)

Nama Jhonny Allen Tetap Masuk Daftar Bacaleg

Wed, 22 May 2013 23:54:00 +0700

JAKARTA - Partai Demokrat memastikan tetap memertahankan nama Jhonny Allen Marbun dalam berkas perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU, Rabu (22/5). Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, terkait kasus Jhonny Allen itu, pihaknya melakukan serangkaian kajian mendalam dan bahkan telah mengonfirmasi ke pihak kepolisian. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya nama anggota DPR dari dapil Sumatera Utara ini disebut-sebut terkait kasus penggelapan sertifikat tanah yang dilaporkan Salestinus A Ola terhadap seorang notaris bernama Mastuti Beta. "Jadi untuk Jhony Allen, sampai sore ini (Rabu,red) kami sudah minta konformasi kemana-mana. Baik ke kepolisian maupun KPK (Komisi Pemilihan Umum,red). Beliau dinyatakan sebagai saksi. Jadi masih tetap menjadi caleg," ujar Syarief di Jakarta, Rabu (23/5). Menurut Syarief, penetapan Jhonny sebagai bacaleg sama sekali tidak menyalahi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. Demikian juga dengan syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturaan KPU. Bahwa semua Bacaleg tidak berstatus terpidana. "Jadi bukan dari asumsi dan persepsi. Tapi dari instasi terkait, yaitu instansi penegak hukum. Selama belum ada bukti otentik dari penegak hukum, maka kami anggap bersih," katanya. Pernyataan Syarief sejalan dengan apa yang sebelumnya dinyatakan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto. Jhonny menurutnya masih berstatus saksi. Selain itu hingga saat ini penyidik juga belum melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya. Kasus ini bermula saat Ola menunjuk Mastuti sebagai notaris untuk mengurus dokumen pembelian sejumlah tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Setelah sekian lama dinanti, surat-surat tersebut justru disebut berpindah ke tangan Jhonny Allen yang kala itu menjabat anggota DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pengaduannya ke Polda Metro Jaya pada 21 Jannuari 2012 lalu. Jika Jhonny tetap dipertahankan, tidak demikian dengan Bacaleg Demokrat lainnya, Gubernur Maluku Utara, Thaib Armain. Ia disebut telah ditetapan Mabes Polri menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana tak terduga APBD Maluku Utara tahun 2004. Dimana dalam kasusnnya negara diduga mengalami kerugian Rp 6,7 Miliar. "Saya sampaikan sudah jelas, kalau untuk Thaib Armain karena sudah ada konfirmasi. Jadi tidak tercatat lagi sebagai caleg," ujar Syarief Namun begitu Demokrat menurut Syarief tetap memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Bacaleg yang ada. "Semua masukan yang diberikan berdasarkan fakta, tentu akan kami akomodir. Sehingga dapat kami pastikan caleg-caleg DPR Partai Demokrat bersih dari permasalahan hukum. Dalam proses penjaringan, kami menerapkan setiap kader inti dalam satu keluarga tidak boleh lebih dari 2 orang," katanya di gedung KPU Jakarta. Selain itu dari 560 nama Bacaleg yang diserahkan, Syarief juga memastikan terdapat 26 nama baru.(gir/jpnn)

Jamin Caleg PD Bukan Hasil Politik Dinasti

Wed, 22 May 2013 22:00:00 +0700

JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan menjamin nama-nama calon anggota legislatif (caleg) dari partainya bersih dari praktik politik dinasti seperti anggapan publik selama ini. Menurutnya, partai yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu justru menekankan setiap keluarga inti dari kader tidak boleh lebih dari 2 orang yang maju sebagai caleg. "Caleg-caleg yang kami serahkan hari ini semuanya bebas dari dinasti politik. Sekarang dari keluarga inti bapak anak tidak boleh lebih dari dua orang. Kalau sepupu, satu di Jakarta, satu di Sulawesi mereka berjuang yang itu bukan keluarga inti, hak politik mereka dong," ujar Syarief di Jakarta, Rabu (22/5). Keluarga inti yang dimaksud Menteri Koperasi dan UKM ini adalah keluarga kandung, seperti kakak-adik, anak-orangtua, atau suami-istri. Tapi, politik dinasti dalam anggapan Syarief tidak untuk kerabat seperti hubungan sepupu, keponakan, ipar, dan sejenisnya. "Agus Hermanto (ipar SB, red) ada dua yang maju. Saya sama Ingrid (Ingrid Kansil, red), Didi Irawadi dan bapaknya Amir Syamsuddin, serta Suaedy Marasabessy dengan istrinya. Sebetulnya, mereka itu kader-kader yang dari awal, bukan kader baru masuk," papar Syarief. Dalam kesempatan itu Syarief juga menyinggung tentang M Nasir, kakak bekas Bendahara Umum PDM Nazaruddin. Syarief menegaskan, pencalegan Nasir tak ada kaitannya dengan Nazaruddin yang kini jadi pesakitan karena korupsi. Syarief menegaskan, setiap orang punya kesalahan masing-masing dan tidak boleh dihubungkan dengan hak berpolitik. "Misalnya ada yang bersih, tapi keluarganya berbuat salah, masa mau dikait-kaitkan. Tidak bisa itu," tandas Syarief.(flo/jpnn)

Nomor Urut Terbawah Paling Rawan Dicoret

Wed, 22 May 2013 21:51:00 +0700

JAKARTA - Masa perbaikan berkas pengajuan calon dan bakal calon anggota DPR dari partai politik peserta Pemilu 2014, berakhir Rabu (22/5). Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu telah menyerahkan berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Dimana satu partai politik menyerahkannya pada Selasa (21/5), dan 11 partai politik lainnya menyerahkan pada hari terakhir. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, dengan data-data yang telah diserahkan, maka KPU selanjutnya akan segera melakukan verifikasi berkas. “Dan partai politik tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jika masih ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, otomatis namanya tidak akan dimunculkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara),” ujar Husni di Jakarta. Selain itu, pencoretan menurutnya juga akan dilakukan jika nama-nama yang diajukan melebihi alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan (dapil). Dimana pencoretan dimulai dari nomor urut paling bawah. Parpol dalam satu dapil juga dinyatakan tidak memenuhi syarat jika dalam pengajuan calonnya tidak menempatkan satu orang perempuan pada setiap tiga nama bakal calon. “KPU memiliki waktu tujuh hari untuk melakukan verifikasi atas perbaikan berkas yang diajukan parpol. Proses verifikasi akan berlangsung secara cermat dan teliti. Penyusunan dan penetapan DCS akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 12 Juni 2013 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 13 Juni 2013,” ujarnya. DCS yang akan diumumkan akan memuat tanda gambar dan nomor parpol, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. Rancangan DCS tersebut nantinya dimintakan dulu persetujuan pimpinan parpol atau petugas penghubung parpol sesuai tingkatannya. Jika pimpinan parpol atau penghubung tidak bersedia menandatanganinya, KPU tetap melanjutkan tahapan pencalonan. “DCS yang sudah ditetapkan akan diumumkan di media massa dan sarana pengumuman lain untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU akan memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut,” ujar Husni. Perubahan DCS, kata Husni hanya dimungkinkan jika calon tersebut meninggal dunia dan adanya masukan dan tanggapan masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi. “Namun perubahan DCS tidak boleh mengubah susunan nomor urut,” ujarnya. KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap calon anggota DPR pengganti yang diajukan oleh partai politik. Setelah itu KPU akan menyusun DCT pada tanggal 25 Agustus 2013. DCT akan memuat tanda gambar dan nomor urut partai, nomor urut calon, nama-nama dan pas foto diri terbaru. Rancangan DCT diminta persetujuan dari pimpinan partai.(gir/jpnn)

5 Bacaleg Perempuan Gerindra Lompat ke Parpol Lain

Wed, 22 May 2013 21:22:00 +0700

JAKARTA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap mengajukan 560 nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dalam berkas perbaikan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari data tersebut, 24 nama merupakan nama baru, menggantikan bacaleg yang mengundurkan diri. “Umumnya yang diganti Bacaleg perempuan, setelah mereka mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri beda-beda. Di antaranya ada yang tak dapat izin suami sehingga tidak melanjutkan pencalonan. Tapi komposisinya tetap 560 nama,” ujar Sekretaris Jendral DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (23/5). Alasan lain, pengunduran diri sejumlah Bacaleg perempuan ini ternyata juga disebabkan adanya yang pindah ke partai lain. “Itu jumlahnya ada lima orang. Kami tentu tidak bisa memaksa. Tapi dari data yang kita ajukan, paling tidak pada 11 daerah pemilihan itu Bacaleg perempuan kita tempatkan di nomor urut 1,” ujar Muzani. Sementara itu saat ditanya terkait kesiapan Gerindra menghadapi besarnya dana kampanye, Muzani mengatakan nantinya akan dibagi dua. Yaitu antara parpol dan masing-masing Bacaleg yang ada. “Jadi secara umum akan ditangani partai lewat Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), ini untuk kepentingan partai. Nah untuk kepentingan personal, masing-masing (Bacaleg) diberi keleluasaan,” ujarnya. Hal ini dilakukan mengingat besarnya dana yang nantinya dikeluarkan. Baik meliputi pengadaan atribut partai, baliho maupun dana-dana lainnya. Paling tidak untuk saksi saja menurut Muzani, Gerindra harus menyiapkan 600 ribu orang untuk semua Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Dan tentu dalam hal ini juga memerlukan dana yang tidak sedikit.(gir/jpnn)

Parpol Minimal Rogoh Rp30 M Hanya untuk Saksi

Wed, 22 May 2013 19:01:00 +0700

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), MS.Kaban, khawatir modus pencurian suara pada Pemilu 2009 masih akan terjadi pada Pemilu 2014 mendatang. Kondisi tersebut dimungkinkan jika penyelenggara Pemilu tidak juga berbenah diri, di tengah ketidakberdayaan parpol-parpol kecil lain dalam membiayai saksi di semua Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ada. “Siapa yang menjamin suara-suara di TPS tidak akan hilang? Karena yang menjadi kelemahan kita, partai ini (PBB, red) kan belum sempat korupsi, jadi belum ada dana yang kuat membiayai saksi-saksi yang jumlahnya kita perkirakan mencapai 600 ribu orang," kata Kaban di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5). Jika honor saksi Rp 50 ribu per orang, kata Kaban, berarti hanya untuk saksi saja satu partai harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30 miliar,” katanya di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5). Menghadapi kondisi ini, Kaban menilai harus ada komitmen dari semua pihak untuk melakukan perbaikan. Semisal terkait masalah uang, KPU dinilai perlu memerketat aturan termasuk pengawasan penggunaan dana parpol, agar tidak sampai disalahgunakan membiayai kecurangan-kecurangan. Hal lain, KPU dan sejumlah pihak juga perlu memastikan keakuratan data hasil pemilihan nantinya. “Mereka (polisi) kan juga ikut menyaksikan. Demikian juga petugas KPU di TPS-TPS, tapi anehnya data (hasil perhitungan) mereka (seperti pada Pemilu 2009 lalu,red) kadang berbeda dengan data yang kita (parpol) terima,” katanya. Langkah lain, selama ini yang baru terjadi menurut Kaban, parpol diminta membuat pakta integritas. Namun belum pernah terjadi KPU bersumpah di depan parpol, akan menyelenggarakan Pemilu dengan jujur. “Jadi kalau keburukan penyelenggara Pemilu yang lalu bisa dihilangkan pada 2014, kita optimis Pemilu akan berlangsung benar-benar demokratis. Karena semisal untuk suara dari sejumlah pelosok yang ada, bahkan ada TPS yang untuk mencapai ibukota provinsi, memakan waktu seminggu baru sampai,” katanya.(gir/jpnn)

Hanura Janjikan Bantuan ke Caleg tak Hanya Uang

Wed, 22 May 2013 17:39:00 +0700

JAKARTA – Dari total 560 nama Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk kursi DPR RI, hanya terdapat 6-7 nama yang diganti. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Dossy Iskandar Prasetyo, nama-nama tersebut mengundurkan diri dan bukan karena dikeluarkan oleh partai atau karena disebut tidak memenuhi syarat. Namun Dossy tidak menyebut siapa saja nama-nama tersebut. Baik yang mengundurkan diri maupun mereka yang menggantikan. “Untuk Bacaleg ganda, itu kita juga sudah cross check dan dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya hal tersebut,” kata Dossy usai menyerahkan berkas perbaikan syarat administrasi Bacaleg di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5). Dossy mengakui dalam berkas yang diserahkan ke KPU, DPP memang melakukan beberapa perubahan terkait daerah pemilihan dan nomor urut Bacaleg. Hanya saja menurutnya, jumlahnya juga tidak melebihi angka 5 persen dari total nama yang ada. “Jadi kita datang kemari untuk melengkapi berkas-berkas. Itu kebanyakan terkait kelengkapan foto, legalisir KTP dan ijazah,” katanya. Dengan diserahkannya berkas perbaikan yang ada, maka Hanura ke depan menurut Dossy akan lebih memfokuskan diri pada langkah-langkah pemenangan. “Dan untuk mendukung hal tersebut semua caleg nantinya akan diberi bantuan dana kampanye. Tapi tentu mereka harus bertanggung jawab memenangkan Hanura di dapilnya masing-masing,” katanya. Dossy memastikan bantuan yang diberikan nantinya tidak hanya berbentuk uang namun juga logistik. Di antaranya berupa alat peraga, sarana transportasi dan biaya saksi. “Sebelum itu dilakukan nanti akan kita klasifikasi terlebih dahulu caleg-caleg mana saja yang membutuhkan bantuan personal dan mana yang membutuhkan bantuan institusi. Karena kita menganggap 560 caleg Hanura itu setara,” katanya. Ditanya terkait besaran jumlah bantuan yang akan diberikan, Dossy memastikan nilainya akan beda-beda dan masih dikaji berdasarkan pemetaan dukungan di dapil masing-masing. “Jadi pasti beda-beda, besarannya juga belum ditentukan,” katanya.(gir/jpnn)

DPR Minta Freeport Jamin Masa Depan Keluarga Korban

Wed, 22 May 2013 17:22:00 +0700

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menilai, kasus runtuhnya tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia di Papua adalah musibah terbesar di dunia industri pertambangan Indonesia. Sebab banyak sekali nyawa melayang dalam kasus tragedi ini. "Atas nama seluruh keluarga besar DPR kami sampaikan simpati dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya program," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (22/5). Ia mengatakan, Freeport akan memberikan jaminan kepada keluarga korban berupa santunan asuransi dan uang duka yang layak termasuk, menjanjikan anak-anak keluarga korban akan mendapatkan beasiswa sampai Perguruan Tinggi. "Saya ingin memastikan apakah memang benar kepastian keinginan Freeport memberi jaminan untuk bisa masuk menjadi pekerja inti di Freeport," ucapnya. Menurut Priyo, seandainya dari hasil inspeksi dan investigasi pemerintah yang dilakukan nanti terdapat kelalaian dan kesalahan korporasi maka Freeport jangan lepas dari tanggung jawab. Sebaliknya sambung dia, jika nanti tim menyimpulkan yang lain bahwa kasus tersebut murni musibah bencana, Freeport juga harus tetap bertanggung jawab. "Kami serukan tanggung jawab jaminan sosial ke keluarga korban tetap diberlakukan," terangnya. Selain itu, politikus Partai Golkar itu meminta aspek kesalamatan di terowongan milik Freeport agar dicek ulang. Sebab selama ini Freeport adalah perusahaan tambang hebat. Menurut Priyo, DPR tidak akan ikut melakukan investigasi dalam kasus Freeport. Mereka hanya akan memonitor kasus itu. "Kita tidak mengawasi semuanya. Biarkan semuanya bekerja dengan baik karena pemerintah telah membentuk tim investigasi. Dimonitor saja prosesnya. DPR enggak mungkin ikut investigasi," pungkasnya. (gil/jpnn)

PKB Masukkan 40 Nama Baru

Wed, 22 May 2013 16:25:00 +0700

JAKARTA – Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaifullah Ma"shum, memastikan dari 77 daerah pemilihan (dapil) yang ditetapkan untuk Pemilu Legislatif DPR RI 2014, terdapat perubahan nomor urut Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di sekitar 5-8 dapil yang ada. Selain itu dalam berkas perbaikan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (23/5), juga dipastikan terdapat sekitar 40-an nama Bacaleg yang baru. “Pergantian nomor urut tidak ada masalah, walaupun sebenarnya mereka (Bacaleg) berebut nomor urut bagus. Jumlah berkas yang kita masukkan itu totalnya 560 orang. Untuk Bacaleg laki-laki terdapat 349 orang dan perempuan 211 orang. Jadi ada 62 persen laki-laki dan 38 persen perempuan,” katanya di Jakarta. Dengan diserahkannya berkas perbaikan dimaksud, Syaifullah memastikan PKB telah menyelesaikan seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh KPU. Termasuk terkait nama-nama yang pada pemeriksaan awal ditemukan sembilan nama Bacaleg ganda. Baik ganda daerah pemilihan maupun ganda partai. “Sebelumnya itu terjadi benar-benar tidak ada rencana atau manipulasi. Makanya sejak 22 April lalu telah kami sempurnakan. Sekarang tidak ada lagi duplikasi. Baik satu nama di dua dapil berbeda atau ganda partai. Kalau pun ada yang sama namanya, belum tentu orangnya sama,” katanya. Karena itu sejalan dengan ketelitian dan kecermatan PKB dalam menyeleksi semua persyaratan terhadap Bacaleg sesuai ketentuan yang ada, Syaifullah meminta KPU juga melakukan hal yang sama. Karena jika sampai terjadi kekeliruan, apalagi ketika nama-nama Bacaleg telah diumumkan pada masyarakat, tentu akan terjadi ketidaknyamanan jika masih terdapat kekeliruan. “Jadi kami mohon KPU bekerja secara cermat dan akuntabel,” katanya.(gir/jpnn)

Baru Tiga Parpol Serahkan Berkas Perbaikan Bacaleg

Wed, 22 May 2013 12:30:00 +0700

JAKARTA – Meski batas waktu penyerahan berkas perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) berakhir Rabu (22/5), namun hingga Pukul 12.15 WIB, baru tiga partai yang resmi mengembalikan berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing PDI Perjuangan pada Selasa (21/5), menyusul Partai Bulan Bintang (PBB) pada Rabu (22/5) sekitar Pukul 10.00 WIB dan dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pukul 11.00 WIB. Berkas perbaikan PBB diantar langsung sang Ketua Umum MS.Kaban dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BM.Wibowo. Sementara untuk PKPI diantar Sekjennya Yusuf Kartanegara. Proses penyerahan berkas perbaikan PBB berlangsung cukup cepat. Diperkirakan hanya sekitar satu jam. Rombongan terlihat telah meninggalkan gedung KPU yanga terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Pukul 11.00 WIB. Hal ini berbeda dengan PDIP Perjuangan, yang menyerahkan berkasnya Selasa. Karena meski tiba sekitar Pukul 11.00 WIB, diketahui hingga Pukul 22.00 WIB, proses penyerahan belum juga selesai. Menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kondisi tersebut terjadi karena berkas yang diserahkan kembali diteliti satu persatu dan dilakukan secara bersama-sama antara petugas KPU didampingi petugas yang dipercayakan oleh partai. Salah seorang Humas KPU, Arif, memerkirakan suasana di gedung KPU baru akan ramai didatangi parpol diatas Pukul 14.00 WIB. Namun begitu ia memastikan seluruh petugas KPU yang ada akan tetap melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Bahkan akan bekerja hingga Kamis pagi untuk memeriksa berkas-berkas perbaikan nantinya. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang sebelumnya dikemukakan Komisioner KPU, Sigit Pamungkas. Hanya bedanya, ia memastikan jadwal perbaikan berkas tidak berubah dari yang sebelumnya telah ditetapkan. Karena itu ia berharap seluruh parpol peserta pemilu benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. “Untuk batas jadwal penyerahan berkas perbaikan tidak ada pengunduran waktu. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.(gir/jpnn)

Ukur Dampak Kasus Lutfhi ke Partai, PKS Akan Gelar Survei

Wed, 22 May 2013 11:55:00 +0700

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan survei guna mengetahui seberapa besar pengaruh kasus yang menimpa bekas Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq terhadap citra partai. "Nanti kita adakan survei bagaimana efeknya di masyarakat kasus Pak Lutfhi lalu apa saja masalahnya," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring di DPR, Jakarta, Rabu (22/5). Tifatul menjelaskan, survei tersebut dilakukan di internal partai. Filosofi survei itu diadakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam tubuh PKS. "Kita lihat dahulu skala kerusakannya berapa dan kita akan perbaiki secara bertahap. Kita lihat yang sakit di mana. Jangan korengan di kaki kita kasih obat yang luar biasa," ucap dia. Lutfhi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang. Tifatul mengaku menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menurut saya kita serahkan kepada KPK sepenuhnya untuk menjalankan proses hukum. Saya percaya KPK," pungkasnya. (gil/jpnn)

Lagi, DKPP Hanya Beri Sanksi Peringatan ke KPU

Tue, 21 May 2013 15:03:00 +0700

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan enam anggota KPU pusat lainnya. Sementara terhadap para teradu dari 31 KPU Provinsi, DKPP memutuskan merehabilitasi namanya baiknya. “Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan dan keterangan-keterangan tertulis, memeriksa keterangan pengadu, menerima jawaban dan keterangan teradu, dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan, DKPP memutuskan menerima aduan para pengadu untuk sebagian. Selain itu DKPP juga merehabilitasi nama baik para teradu 2-32 (KPU Provinsi, red) dan menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I masing-masing atas nama Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Juri Ardiantoro terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Selasa (21/5). Selain itu DKPP juga memerintahkan kepada Badan Pegawas Pemilu mengawasi pelaksanaan putusan. Menurutnya, sanksi peringatan dijatuhkan hanya terhadap komisioner KPU Pusat, karena menyangkut manajemen kelembagaan. Dimana dalam melaksanakan seluruh proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 beserta hasilnya, mereka dinilai terbukti tidak profesional dan abai terhadap fungsi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan administrasi pemilu yang akurat. “Juga kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi atau data yang menyangkut kepentingan peserta Pemilu. Sehingga dinilai melanggar Pasal 16 Peraturan Bersama Nomor 13 tahun 2012, tentang kode etik penyelenggara Pemilu,” ujarnya. Sidang digelar setelah sebelumnya sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, mengadukan tujuh komisioner KPU pusat berikut 26 komisioner KPU Provinsi. Para pengadu terdiri dari Ketua Umum dan Sektretaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yaitu Rouchin dan Joller Sitorus, Bendahara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Bachtiar dan Sonny Pudjisasono selaku Ketua Umum Partai Buruh. Pengadu lainnya berasal dari Partai Republik, masing-masing Marwah Daud selaku Ketua Umum dan Heru Bachtiar selaku Sekjen. Sementara dari Partai Kedaulatan terdapat nama Eliza Nurhilma dan Denny M.Cilah. Juga terdapat nama Sekjen PNI Marhaenisme, Sunarko. Mereka menilai KPU telah lalai karena meloloskan empat parpol yang ada di parlemen. Padahal dari data hasil verifikasi yang mereka peroleh per 23 Oktober 2012, ke empat parpol tersebut belum memenuhi semua persyaratan yang ada. Pengadu juga menilai 31 KPU Provinsi tidak melaksanakan verifikasi administrasi dengan baik.(gir/jpnn)

Wagub Maju Lagi lewat Jalur Independen

Tue, 21 May 2013 08:00:00 +0700

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Ir. M.S. Joko Umar Said, M.M. semakin serius maju dalam pemilihan gubernur (pilgub). Mantan birokrat pemprov ini diketahui telah membentuk tim pemenangan. Joko juga percaya diri untuk mempertimbangkan maju lewat jalur independen. Ya, markas tim pemenangan Joko berkantor pusat di Jl. Ridwan Rais, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung. ’’Tim ini untuk menghantarkan beliau menjadi gubernur Lampung. Tim pemenangan terdiri atas berbagai unsur masyarakat, tapi dominan masyarakat petani. Karena mengingat latar belakang beliau. Para petani memang meminta beliau. Pencalonan ini merupakan respons dari Pak Joko,” kata anggota tim pemenangan Joko, Wimaya, kepada Radar Lampung (Grup JPNN) kemarin. Tim pemenangan serupa juga diklaim terbentuk di daerah-daerah. Terutama daerah basis petani, seperti di Lampung Utara, Waykanan, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Wimaya memastikan, tak lama lagi spanduk-spanduk dan alat peraga sosialisasi Joko akan bertebaran di Provinsi Lampung. ’’Ya, karena itu mungkin dalam beberapa hari belakangan ini spanduk atau alat peraga akan mulai dipasang dan bermunculan,” ucapnya. Secara lugas, Wimaya mengklaim dukungan petani terhadap Joko adalah riil. Faktanya, kini tim pemenangan Joko telah mengantongi dukungan 500 ribu kartu tanda penduduk (KTP). Artinya, lanjut dia, tak tertutup kemungkinan Joko percaya diri maju lewat jalur independen. ’’Kalau misalnya memang harus independen, ya independen. Kita sudah siap. Malahan, saya klaim sudah 500 ribu KTP. Hanya, kita rencanakan kalau bisa 800 ribu KTP kalau terpenuhi,” tuturnya. Langkah maju lewat jalur independen ini untuk mengantisipasi buntunya negosiasi soal perahu partai politik. Hanya, lanjut Wimaya, respons sejumlah parpol terkait rencana Joko untuk maju Pilgub Lampung cukup baik. Ia mengklaim sudah ada sejumlah parpol yang melakukan pendekatan ke Joko. ’’Hanya, kita masih terus melakukan penjajakan. Tapi, kita tetap siap independen,” ungkapnya.(wdi/p4/c2/gus)

Petinggi PDIP Tak Ikuti Dinamika Jelang Pilbup Langkat

Tue, 21 May 2013 06:40:00 +0700

JAKARTA - Para petinggi PDI Perjuangan tampaknya masih santai-santai saja menghadapi pemilihan bupati Langkat yang dijadwalkan akan berlangsung Oktober 2013. Kemungkinan besar, seperti dalam menetapkan calon kepala daerah di sejumlah daerah lainnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan menentukan sikap di hari-hari terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon ke KPU Langkat. Ini bisa terlihat dari pernyataan sejumlah petinggi PDIP, yang menggambarkan mereka belum mengikuti perkembangan dinamika politik yang sudah mulai panas jelang pilbup Langkat. Irmadi Lubis dan Firman Jaya Daeli, terang-terangan mengaku belum tahu persis kondisi terkini di Langkat. "Wah, saya nggak tahu. Bener-benar nggak tahu," ujar Irmadi Lubis, yang merupakan politisi senior asal Siantar, kepada JPNN, kemarin (20/5). Anggota DPR RI itu juga mengaku tidak tahu sama sekali konflik terbuka antara Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dengan wakilnya, Boediono. Irmadi juga tidak tahu mengenai kasus dugaan ditabraknya baliho Ngogesa oleh Boedino, yang berujung penetapan Boediono sebagai tersangka. Irmadi juga tidak tahu bahwa Boediono bermaksud mendaftar ke PDIP untuk maju sebagai calon bupati. Pernyataan senada disampaikan Ketua DPP PDIP, Firman Jaya Daeli. Bakal caleg DPR dari dapil Sumut II itu juga sama sekali tidak mengetahui peta pencalonan di Langkat. Sudah sejak Minggu (19/5), Firman menjanjikan akan memberikan keterangan soal sikap PDIP menjelang pilgub Langkat, setelah mendapatkan data-data dari lapangan. Namun, hingga kemarin, Firman belum juga mau mengeluarkan pernyataan. Dihubungi, ponselnya aktif tapi tak diangkat. (sam/jpnn)

Soal DCS, Golkar Tunggu Protes Masyarakat

Mon, 20 May 2013 20:29:00 +0700

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan partainya terbuka terhadap kritikan dan saran yang akan disampaikan masyarakat terkait dengan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Golkar menunggu, apakah itu protes, kritikan hingga saran masyarakat terhadap Caleg Golkar," kata Agun Gunandjar Sudarsa, di gedung DPR, Senayan, Senin (20/5). Aspirasi tersebut, lanjut Agun, agar disampaikan setelah KPU nantinya secara resmi mengumumkan DCS tersebut. Internal Golkar sendiri, kata Agun, akan senang kalau ada masyarakat yang memprotes, mengritisi dan itu disampaikan kepada DPP Golkar. "Saya sebagai kader yang terlibat secara langsung dalam penyusunan DCS Caleg Golkar akan menindaklanjutinya semua masukan itu," ujarnya. Sebagai kader yang terlibat langsung dalam proses, Agun memastikan bahwa DCS Golkar kali ini adalah yang paling sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Golkar. "Saya memastikan DCS Golkar yang disampaikan ke KPU sesuai dengan aturan yang ada. Makanya saya berani membuka pintu protes dan kritik masyarakat," tegasnya. (fas/jpnn)

Cegah Jor-joran Dana, Usul agar Parpol Dibiayai Negara

Mon, 20 May 2013 19:32:00 +0700

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif saat ini memerlihatkan jika sistem Pemilu di Indonesia kini semakin mengarah pada sistem liberal. Kondisi ini menurutnya sangat tidak baik dan benar-benar mencederai cita-cita reformasi. Karena reformasi digulirkan untuk membawa perubahan dan melahirkan demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk milik segelintir orang maupun petinggi partai politik tertentu. “Karena itu pemilu yang ada harus diubah. Di antaranya terkait besaran dana kampanye, perlu benar-benar diawasi sehingga tidak ada celah bagi parpol maupun caleg menggunakan dana di luar batas ketentuan,” ujar Andrianto di Jakarta, Senin (20/5). Selain itu, masa kampanye menurutnya juga jangan dibiarkan terlalu lama. Andrianto mengusulkan cukup tiga bulan. “Karena kalau rentang waktunya sampai 1 tahun seperti sekarang ini, cost jadi tinggi,” ujarnya. Dia usul, seluruh parpol peserta Pemilu dibiayai oleh negara. Di sejumlah negara pola ini menurutnya terbukti berjalan cukup baik. “Contohnya seperti di Eropa, Israel, dan Jepang, itu parpol dibiayai negara. Jadi parpol tidak pusing-pusing lagi mencari duit dan tentunya besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” katanya. Andrianto yakin lewat pola ini, maka sistem yang bersih kemugkinan akan lebih mudah dicapai. Karena mereka yang nantinya duduk di parlemen, tidak perlu lagi pusing memikirkan urusan di parpolnya masing-masing, terutama terkait masalah anggaran untuk menjalankan mesin organisasi. “Nah kalau parlemennya fokus, produk undang-undang yang dihasilkan juga tentunya akan bagus. Hal-hal ini yang selama ini dilakukan sejumlah negara-negara di Eropa dan di Jerman maupun Jepang," katanya.(gir/jpnn)

Nyalon, Anas Diusung Golkar

Mon, 20 May 2013 08:27:00 +0700

PEKANBARU - Penetapan pasangan bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau tinggal menyisakan waktu tiga hari lagi. Peta persaingan semakin berlangsung seru. Ketua KPU Provinsi Riau, Tengku Edy Sabli memperkirakan ada tiga pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur Riau (Gubri) dan Balon Wakil Gubri dari partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan yang akan maju dan mendaftar ke KPU Riau. "Kami memperkirakan ada empat pasangan Balon Gubri dan Wakil Gubri yang akan tampil pada Pilgubri 2013 ini," kata Edy Sabli. Sementara itu, dari para bakal calon masing-masing optimis mendapatkan dukungan perahu dari partai politik yang mengusungnya. Menurut Ketua DPD II Golkar Bengkalis Indra Gunawan, sesuai dengan Juklak No 13/DPP/GOLKAR/XI/2011, mereka yang diusung untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah adalah kader atau ketua partai (Golkar). Kecuali, kader atau ketua tidak berkeinginan untuk mengikuti pemilihan. "Selama ketua atau kader partai itu sanggup dan siap, dia yang harus kita utamakan. Apalagi Pak Anas Maamun ini kader murni partai dan telah teruji kepiawaian dan kehebatannya memimpin partai dan Kabupaten Rohil selama dua priode," imbuh pria yang akrab disapa Eet ini. Namun pernyataan sedikit berbeda disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Rokan Hulu Suparman. Menurut Suparman, secara mekanisme resmi di Partai Golkar, rapat finalisasi untuk memutuskan siapa yang direkomendasikan maju jadi Bakal Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau baru akan dilaksanakan Senin (20/5) hari ini pukul 16.00 WIB. "Dalam rapat internal antara DPD II dan DPP sepakat mengusung Pak Anas dan Andi Rahman, tapi tentunya DPP tidak menginginkan membuat keputusan di luar mekanisme resmi yang ada dalam Partai Golkar sendiri," kata Suparman. Dijelaskan oleh Suparman, kepastian keputusan tersebut sudah bisa diinformasikan pada Selasa (22/5) mendatang. "Setelah pasti siapa yang akan diusung nantinya, kami juga sudah sepakat akan mendaftarkan Bakal Calon Gubernur dan Wakilnya ke KPUD, Kamis mendatang," kata Suparman. Golkar menurut Sekretaris Koordinator Provinsi (Korprov) Riau DPP Golkar Adi Sukemi telah mengantongi nama Cagubri dan Cawagbri. Pasangan itu akan ditetapkan secara resmi, Senin (20/5) dalam rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum DPDP Golkar Golkar Aburizal Bakrie. "Informasinya begitu," ujar anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Riau itu. Namun Adi Sukemi mengelak ditanya siapa nama pasangan tersebut. Ia beralasan tak mau mendahui sebelum ada keputusan resmi dari DPP melalui surat keputusan tentang penetapan Cagub dan Cawagub Riau. "Kita tunggu saja ya, keputusan resminya dari DPP Golkar," ungkap Adi. Sementara itu, Indra Gunawan kembali memperkuat argumennya dengan mengklaim ada hasil kesepakatan DPP Partai Golkar bersama DPD I dan DPD II saat digelar rapat, Sabtu (18/5) lalu di Jakarta. Kesepakatan tersebut memutuskan Ketua DPD I Partai Golkar Riau, H Anas Maamun, sebagai jagonya. Wakil Ketua DPRD Bengkalis tersebut merasa perlu menyampaikan kepada publik sekaligus meluruskan isu yang terlanjur berembus di tengah masyarakat. "Ada yang mengklaim, keputusan DPP Partai Golkar jatuh kepada calon lain, selain ketua DPD I Riau Pak Anas Maamun. Kabar itu tidak benar dan menyesatkan. Kami dari DPD II se-Riau dan DPD I yang mengawal keputusan DPP, bahwa sesuai keputusan DPP, calon yang diusung Partai Golkar pada Pilgubri mendatang adalah Kader partai, yakni pak Anas Maamun," tegas Indra Gunawan. Lalu bagaimana dengan hasil survei, masih menurut Eet dari sejumlah lembaga survei, balon yang mengusung jargon politik Berani Bela Masyarakat (BBM) tersebut, tetap menempati rating tertinggi dibanding calon yang lain. "Sebetulnya kalau mengacu kepada Juklak nomor 13 itu tidak ada yang namanya survei atau konvensi. Tapi, kalaupun ditanya bagaimana dengan hasil survei, Pak Anas tetap yang terbaik," tegas Eet lagi. Putusan DPP Partai Golkar tersebut kata Eet, tidak hanya pada calon Gubernur saja, tapi juga calon Wakil Gubernur. Kembali kepada Juklak No 13, untuk calon Wakil Gubernur ditentukan oleh DPD II dan DPD I, dengan menunjuk tiga orang kader partai. Hasil kesepakatan di Jakata kemarin itu kata Eet, juga telah menunjuk tiga kader terbaik Partai Golkar, masing-masing Indra Gunawan MH (Ketua DPD II Partai Golkar Bengkalis), Suparman SSos (Ketua DPD II Partai Golkar Rohul) dan, H Arsyajuliandi Rahman (Kader Golkar). "Dari tiga nama yang diajukan tersebut, DPP akhirnya merekomendasi bapak Arsyajuliandi Rahman untuk mendampingi Pak Anas Maamun sebagai Wakil Gubernur. Kita semua sepakat dengan keputusan itu dan siap mengawal sampai proses pendaftaran di KPU nanti," terang Eet lagi. Terkait keputusan tersebut, Eet berharap seluruh Kader Partai Golkar baik di Kabupaten Bengkalis maupun di Riau umumnya untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan pasangan H Anas Maamun-Arsyajuliandi Rahman, pada Pemilukada September mendatang. "Jaga kekompakan, jangan terpecah oleh isu yang tidak benar," pintanya. Sementara, Mambang Mit, salah seorang bakal calon Gubernur Riau masih tetap optimis bisa mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Meski ketua DPD Demokrat Riau ini mengakui kondisinya sangat genting, tapi ia lebih senang membicarakan rencana koalisi Partai Demokrat bersama PPP dan PBR. "Kita mengusung Ketua DPD PPP Azis Zainal sebagai bakal Cawagubri. Ada beberapa nama untuk wakil, namun kita menyadari tidak cukup kursi. Jadi menggandeng PPP dan PBR adalah jalan terbaik dalam suasana politik sekarang. Masih dengan dia (Azis Zaenal), belum ada perubahan," ujar Mambang saat dikonfirmasi Riau Pos (Grup JPNN) tadi malam. Diceritakan Wagub Riau tersebut, saat ini penetapan sedang dalam proses dan berada di Majelis Tinggi partai. (RP/jpnn)

Temui Konstituen, Sosialisasikan Empat Pilar

Sun, 19 May 2013 23:58:00 +0700

JAKARTA - Anggota DPR RI Effendi Simbolon menekankan pentingnya empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika. "Keempat paham tersebut menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Effendi saat mensosialisasikan empat pilar di depan konstituennya, daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III di Jakarta, Minggu (19/5). Seperti diketahui, Effendi adalah bakal calon anggota legislatif dari PDI-P. Ia terdaftar di dapil DKI Jakarta III dengan nomor urut 1. Menurut Effendi, masyarakat perlu mengamalkan empat pilar kebangsaan ini dalam era globalisasi seperti sekarang. Tanpa keempat hal tersebut, ia khawatir masyarakat Indonesia tidak mampu menghadapi berbagai efek globalisasi. Untuk itu, sambung Effendi, pihaknya terus melakukan sosialisasi pemahaman yang utuh tentang empat pilar kebangsaan. Ia menegaskan, konsep kebangsaan ini menjadi modal masyarakat Indonesia untuk mencapai hak-haknya. "Sejak proklamasi usia bangsa Indonesia sudah 67 tahun tapi sampai kini cita-cita kemerdekaan belum terwujud terutama tentang hak-hak rakyat secara universal," pungkas politisi PDIP tersebut. (dil/jpnn)

Klaim Tokoh Lama Sudah Balik Lagi ke PKB

Sun, 19 May 2013 19:15:00 +0700

JAKARTA – Masa perbaikan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang dimulai sejak 9 Mei lalu, kini mendekati batas akhir. Seluruh partai politik peserta Pemilu diharuskan sudahmenyerahkan berkas paling lambat Rabu (22/5). Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengaku tidak ada masalah. Karena saat ini berkas perbaikan Bacaleg PKB hanya tinggal memasuki tahap finalisasi. “Dan finalisasinya juga berjalan sangat lancar. Sekarang sudah hampir selesai 95 persen beres. Sambil jalan terus setiap hari,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/5). Pria yang akrab disapa Gak Imin ini yakin, meski proses perbaikan belum rampung 100 persen, namun daftar bacaleg PKB nantinya tidak akan ditemukan adanya nama ganda. Dia mengklaim, tim verifikasi partainya benar-benar bekerja sangat selektif. Sehingga PKB mampu menghasilkan caleg yang berkualitas. Karena itu pula Gus Imin optimis, pada Pemilu 2014 mendatang partai kaum nahdliyin ini paling tidak merebut 100 kursi DPR RI. “Alhamdulilah, seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh lama yang dulu sempat berseberangan, semua sudah kembali. Bersama NU Insya Allah kita akan rebut 100 kursi DPR RI dan Jawa Timur akan memberi kontribusi terbesar sebagai pemenang Pemilu 2014,” katanya. Hanya saja, dia tidak menyebut nama-nama tokoh lama yang dimaksud. Untuk mewujudkan terget tersebut, PKB menurut Muhaimin kini tengah mematangkan tiga langkah utama. Yaitu merapatkan barisan dan semakin memerkokoh soliditas warga NU di seluruh Indonesia. Terhadap pemilih pemula yang jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta jiwa, PKB saat ini juga tengah fokus meramu strategi khusus lewat pendekatan-pendekatan. “Dan yang ketiga terhadap kelompok-kelompok masyarakat desa yang selama ini menjadi basis kekuatan pemilih kita, tentu juga menjadi perhatian utama kita,” katanya.(gir/jpnn)

Politisi Demokrat Dekati Masyarakat dengan Program Prorakyat

Sat, 18 May 2013 22:22:00 +0700

BANDUNG - Tidak mendapatkan nomor urut teratas dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) Pemilu 2014 dari Partai Demokrat di daerah pemilihan Jawa Barat II, tak menyurutkan semangat Roestanto Wahidi untuk tetap melakukan kerja-kerja politik. Kader PD yang kini masih duduk di Komisi V DPR RI tetap rajin menemui konstituennya. Sabtu (18/5), Roestanto mengunjungi Pesantren Raudlatul Muta"alimin, Desa Pangauban, Pacet, Kabupaten Bandung. Kehadiran Roestanto di Pesantren tersebut dalam rangka meresmikan aula pesantren dan menyerahkan bantuan program pembangunan rumah susun pesantren. "Program bantuan ini dari pemerintah untuk rakyat dari Kementerian Perumahan Rakyat. Tentunya saya sebagai anggota dewan perlu membantu mensosialisasikan dan juga mengawalnya," tegas Roestanto. Ia pun merasa senang bisa membantu pesantren itu. Terlebih lagi, pesantren itu mendapat bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembangunan asrama putri dan rumah susun. "Ini seolah mimpi yang menjadi kenyataan," katanya. Menurut Roestanto, sejak tahun 2004 sudah banyak program pemerintah prorakyat yang dibawa ke Dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu. Misalnya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), maupun fasilitas air bersih. Ia pun yakin pemilih akan mencatat para politisi yang memang bekerja demi kepentingan rakyat. "Terpenting saat ini berkerja semaksimal mungkin dengan bertemu dan membantu masyarakat," tegasnya. Sementara itu sesepuh Pesantren Raudlatul Muta"alimin, KH Syarif Hidayat, mengaku senang kedatangan Roestanto. "Awalnya rencana gunting pita ini akan dilakukan oleh gubernur Jawa Barat, namun karena suatu hal pak Gubernur tidak bisa, dan alhamdulillah Allah SWT memberikan penggantinya yang tidak kalah yakni Pak Roestanto yang tadi sudah gunting pita," katanya.(yay/jpnn)

Sering Bolos, Anggota FPDIP Segera Digarap BK

Sat, 18 May 2013 20:20:00 +0700

JAKARTA - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ansory Siregar menyatakan bahwa pihaknya terus mendalami ketidakhadiran politikus PDI Perjuangan, Sukur Nababan dalam rapat-rapat di DPR. Ansory beralasan, ada kriteria dalam kode etik, tata tertib dan Undang-udang MD3, bahwa anggota yang enam kali lebih bolos rapat sudah tergolong pelanggaran berat. "Yang sekarang ada yang mau kita dalami lagi, masih perlu rapat. Ada seorang anggota yang tidak hadir 11 kali berturut-turut nanti akan kita lihat alasannya. Orangnya Bapak Sukur Nababan dari PDI Perjuangan," ujar Ansory di Jakarta, Sabtu (18/5). Ansory menerangkan, BK akan segera membicarakan ketidakhadiran Sukur. BK merasa perlu menggali informasi tentang penyebab Sukur tak hadir pada rapat-rapat DPR. "Iya sedang kita proses karena apa ketidakhadirannya. Sudah pernah kita panggil. Nanti BK kumpul lagi, terserah teman BK bagaimana nanti," kata dia. Namun demikian Ansory mengaku belum memastikan kapan BK akan mengambil rekomendasi tentang Sukur. "Mungkin minggu depan atau setelah ini akan kita putuskan," pungkasnya. (gil/jpnn)

Gerindra Dorong e-KTP jadi Basis Penyusunan DPT

Sat, 18 May 2013 16:16:00 +0700

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berharap data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa dijadikan sebagai acuan bagi KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan demikian, kemungkinan kisruh daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 bisa dieliminir. "E-KTP harusnya menjadi basis data penyusunan DPT. Saya yakin ini lebih solutif untuk mengatasi permasalahan DPT yang selalu terjadi tiap kali pemilu. Sehingga kesalahan Pemilu tidak terulang lagi," ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (18/5). Dipaparkannya, ada berbagai macam kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Misalnya soal pemilih fiktif, atau seorang pemilih yang memiliki lebih dari satu hak pilih karena tercatat di lebih dari satu daftar pemilih. Selain itu, banyak yang tak bisa memilih karena tak ada undangan. "Harusnya masalah ini adalah problem abad ke-20. Di zaman maju teknologi, kita masih semrawut mengurus DPT," ucapnya. Penyusunan DPT dengan mengacu e-KTP, sambung Fadli, juga akan menjamin data yang tersusun lebih rapi dan valid. Sebab, perekaman data, sidik jari dan tes retina pada e-KTP dapat menjadi ukuran kebenaran data penduduk. "Jadi sistem pendataannya jauh lebih rapi," terangnya. Dengan penyusunan DPT yang akurat, maka kecurangan bisa dihindari. "Kualitas demokrasi harus lebih baik. Jangan dinodai kekacauan DPT," pungkasnya. (gil/jpnn)

Anggota DPR jadi Etalase Parpol

Sat, 18 May 2013 14:49:00 +0700

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (PD), Saan Mustopa menyatakan bahwa anggota DPR ibarat etalase bagi partai politik. Karenanya, perilaku anggota DPR akan berpengaruh terhadap partai. "Anggota dewan kan etalase. Kalau perilaku positif, memberikan pengaruh positif bagi partai. Kita ingin anggota DPR berprilaku baik sebagai etalase dari partai politik," ujar Saan dalam diskusi tentang absensi anggota DPR di Jakarta, Sabtu (18/5). Saan menjelaskan, partainya memberlakukan audit kinerja terhadap para kader PD di DPR. Hasil audit itu disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Mereka bisa menjadikan audit tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan anggota, apakah tetap atau dirolling. Ini bagian evaluasi partai," ucap Wakil Sekjen PD itu. Sementara itu politikus PDI Perjuangan, Arief Budimanta mengatakan, tingkat kehadiran di rapat perlu untuk menilai kinerja anggota DPR. Sebab, dalam rapat bisa terlihat gagasan-gagasan yang mereka miliki terhadap suatu persoalan. "Mereka menyampaikan gagasan-gagasan pas rapat, misalnya saja bahas topik kenaikan BBM. Selain itu melakukan proses pengawasan berdasarkan penglihatan di lapangan," terang Arief. (gil/jpnn)

Pimpinan Fraksi Paling Malas Ikuti Paripurna

Sat, 18 May 2013 13:03:00 +0700

JAKARTA - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ansory Siregar menyatakan bahwa para pimpinan fraksi di DPR tercatat paling malas menghadiri rapat paripurna. Sebab, mengacu pada catatan BK DPR justru para pimpinan yang paling banyak membolos saat paripurna. "Kita data orang-orang dari tiap fraksi siapa pemalas. Kebetulan yang pemalas dari pimpinan fraksi," ujar Ansory dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5). Menurut Ansory, saat rapat paripurna pun terlihat jelas para pimpinan fraksi membolos. "Kita sudah menyiapkan kursi bagi pimpinan fraksi. Namun dalam paripurna kursi mereka kosong," ucapnya. Supaya tidak kecolongan, BK telah melakukan pengintaian terhadap mereka yang malas mengikuti rapat paripurna. "Kami mengintai yang pemalas saja. Karena ada yang tandatangan terus pergi lagi," tutur Ansory. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan soal sanksi yang dapat diberikan kepada anggota dewan yang tidak ikut Rapat Paripurna. "Kita berikan sanksi dari mulai yang ringan, sedang hingga berat," pungkasnya. (gil/jpnn)

Ingin jadi Capres, Gita Tunggu Restu SBY

Sat, 18 May 2013 12:21:00 +0700

JAKARTA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan sudah siap ikut dalam bursa calon presiden (Capres) di Pilpres 2014. Ia pun sudah siap bersaing di konvesi yang akan dilakukan Partai Demokrat (PD). Meski demikian, Gita menyatakan tetap menunggu restu dari sang Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Belum ada restu apapun. Tapi nanti kita liat saja seumpamanya saya diundang dan dipertimbangkan saya akan ikut," tutur Gita di Jakarta, Sabtu, (18/5). Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) itu menambahkan, sejauh ini dirinya dan Partai Demokrat juga belum melakukan pembicaraan resmi. Bahkan, Gita mengaku belum pernah membahas soal rencananya maju di Pilpres itu dengan SBY. "Belum ada komunikasi secara resmi jadi kita lihat aja ke depan," tandas Gita. Bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu menegaskan, dirinya masih harus fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. "Belum ada komunikasi. Untuk sementara saya menceritakan saja bahwa tantangan Indonesia ke depan dari sisi perdagangan dan ekonomi. Ini besar dan kita harus hadapi. Dan harus siap ke depan," tutur Gita.(flo/jpnn)

Sikap KPUD Belum Sama soal Syarat Ijazah Bacaleg

Fri, 17 May 2013 22:08:00 +0700

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, menegaskan, pihaknya akan merespon dan mengoreksi kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerapkan aturan berbeda pada tahap pencalonan anggota legislatif. "Langkah ini dilakukan karena pemenuhan persyaratan pengajuan calon dan syarat bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), harus tetap mengacu pada undang-undang dan pemberlakuannya sama di seluruh daerah di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/5). Husni mencontohkan semisal terkait surat keterangan pengganti ijazah bagi bacaleg yang ijazahnya hilang atau musnah. Banyak yang hanya menyertakan surat keterangan ijazahnya hilang dan keterangan yang bersangkutan benar telah tamat dari sekolah tersebut. Tapi tidak menerangkan surat tersebut sebagai pengganti ijazah. “Kalau ini terjadi, statusnya tetap tidak memenuhi syarat. Karena judul dari suratnya tidak menjelaskan keterangan pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah,” ujarnya. Demikian juga terkait pemenuhan syarat kesehatan. KPU menurut Husni tetap mengacu pada undang-undang, surat pernyataan harus dikeluarkan lembaga yang diperbolehkan. Seperti Puskesmas, dokter umum dan rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai surat keterangan bebas narkoba. “Tapi masih ada bacaleg yang hanya menerangkan sehat jasmani, sementara tidak ada keterangan sehat rohani atau hanya menyertakan foto copynya saja,” ujarnya. Begitu juga untuk keterangan bebas narkoba, masih ada bacaleg yang hanya melampirkan hasil laboratorium tanpa dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter yang berwenang. Namun sayangnya Husni tidak mengungkap berapa banyak bacaleg yang bermasalah dengan ijazahnya dan berapa banyak yang belum menyertakan surat keterangan bebas narkoba. (gir/jpnn)

Kali Ini, Bawaslu dan KPU Kompak

Fri, 17 May 2013 19:04:00 +0700

JAKARTA – Meski secara lembaga berseberangan sebagai pihak pengadu dan teradu, namun Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, tetap terlihat kompak. Hal tersebut terlihat usai sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (17/5). Keduanya terlihat langsung saling berangkulan. Bahkan kekompakan semakin dipertegas dengan pernyataan yang sama menanggapi keputusan DKPP-. “Walaupun banyak yang bersengketa, nantinya kita selesaikan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan masalah antara KPU dan Bawaslu. Ini sebenarnya bukan personal KPU dan Bawaslu. Di sini bagaimana kita menyelesaikan perbedaan secara hukum dan pintunya kan melalui DKPP. Jadi jangan dipikir ini urusan personal. Apapun putusan DKPP kita terima sebaik-baiknya,” ujar Nelson. Menurutnya, keputusan DKPP sangat baik dalam rangka perbaikan sistem penyelenggara pemilu. Paling tidak memberi pelajaran bagaimana seharusnys sesama penyelenggara urusan pemilu lebih dewasa dan lebih patuh lagi terhadap hukum yang ada. “Itu saja sebetulnya. Kaena sejak awal kita akui memang ada perbedaan dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu,” katanya. Karena itu ia berharap nantinya ke depan tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran. Untuk memastikannya, Nelson berjanji kedua lembaga aka sama-sama membangun komunikasi lebih baik lagi. “Itu satu hal yang akan dilakukan. Bahkan kami sekarang mengatur Peraturan Bersama 3 lembaga. Kita akan merancang untuk mekanisme bersama terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Tujuan semuanya agar pemilu 2014 bisa berjalan secara demokratis dan bermartabat,” katanya. Di tempat yang sama, Arif juga menyatakan hal yang senada. “Ya kita jalankan putusan DKPP sebaik-baiknya,” ujarnya.(gir/jpnn)

PT TUN dan MA Jangan Ikut Urusi Kode Etik KPU

Fri, 17 May 2013 18:57:00 +0700

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar kode etik atau tidak. “Itu merupakan kewenangan DKPP. Lembaga seperti PTTUN, Mahkamah Agung (MA) dan jajarannya, adalah lembaga peradilan penegak hukum. Jadi bukan penegak etik sehingga ranahnya berbeda. Jadi sengaja dalam putusan ini kami tidak mencantumkan penilaian PT TUN sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/5). Menurut Jimly, terkait gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beberapa waktu lalu, PT TUN dalam putusannya menilai KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Penilaian diberikan karena akibat keputusan KPU tidak meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu, merugikan warga negara dalam menyalurkan aspirasi politik. Hal yang sama menurut Jimly, juga berlaku terkait keputusan DKPP terkait nasib tujuh komisioner KPU kali ini. “Sebagai lembaga etik, keputusan-keputusan yang diambil dalam DKPP juga tidak bisa diuji di PT TUN atau lembaga penegak hukum lainnya. Karena ranahnya berbeda. Karena itu putusan DKPP bersifat final dan mengikat,” katanya.(gir/jpnn)

DKPP Hanya Jatuhkan Sanksi Peringatan ke KPU

Fri, 17 May 2013 17:18:00 +0700

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberi sanksi berupa peringatan kepada seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU dipimpin Husni Kamil Manik dan enam anggotanya yakni Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Riskiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, dan Juri Ardiantoro. Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie meminta para komisioner KPU untuk mengubah sikapnya dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang Pemilu, setelah sebelumnya menolak melaksanakan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan KPU menyertakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu peserta Pemilu 2014. “Berdasarkan penilaian fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban teradu, memeriksa pihak-pihak terkait, bukti dan mendegar keterangan ahli, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, memberi peringatan pada para teradu, dan meminta KPU mengubah sikap dalam memahami undang-undang dan menjaga sikap menghormati sesama penyelenggara Pemilu (sesuai tugas dan fugsinya masing-masing),” ujar Jimly membacakan putusan DKPP di Jakarta, Jumat (17/5). Meski hanya diberi peringatan, namun jika di kemudian hari dalam menjalankan tugas selaku komisioner KPU kembali mengulangi kesalahan yang sama, DKPP menurut Jimly, tidak akan menolerir lagi. “Karena tidak boleh ada penafsiran yang berbeda terkait kewenangan Bawaslu,” ujarnya. Sidang pembacaan putusan ini digelar setelah sebelumnya DKPP menerima pengaduan dari Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu), Direktur Eksekutif dan Peneliti lembaga Correct, Refly Harun dan peneliti Correct, Achmad Irawan.(gir/jpnn)

Tri Dianto Sebut Demokrat Didominasi Penyamun

Thu, 16 May 2013 23:18:00 +0700

JAKARTA - Mantan Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Cilacap, Tri Dianto, merasa pesimis bekas partainya bakal mendapat suara lebih dari 6 persen pada Pemilu Legisatif 2014 nanti. Pria yang dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum itu meyakini PD yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin terpuruk. "Saya malah memrediksi bukan 10 persen atau 7 persen, tapi 6 persen. Karena jelas Partai Demokrat sekarang bukan yang tahun 2004 atau 2009 lalu," katanya di Jakarta, Kamiis (16/5). Dianto menyampaikan hal itu guna menanggapi hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), yang menempatkan PD hanya akan meraih dukungan pada kisaran 7,45-10,45 persen. Menurutnya, struktur PD yang ada sekarang layaknya seperti perusahaan milik keluarga yang cenderung korup dan diduga kuat sebagai sarang penyamun. "Demokrat sekarang sudah menjadi keluarga Cikeas dan kroni-kroninya, ditambah partai korup karena sebagian besar struktur partai diisi kader yang diduga korup, para penyamun, dan perampok uang negara," tegasnya. Ditambahkannya, suara PD hanya akan tertolong oleh rencana pengucuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kalau kenaikan BBM jadi dan rencana peluncuran BLT disetujui parlemen, baru Partai Demokrat akan tertolong. Tapi kalau parlemen tidak setuju, habislah partai tersebut," katanya.(gir/jpnn)

Aturan Dana Kampanye Masih Bisa Diakali

Thu, 16 May 2013 22:43:00 +0700

JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya mengatur dana kampanye partai politik yang berasal dari sumbangan. Namun juga perlu mengatur dana kampanye yang berasal dari partai politik dan yang berasal dari calon anggota legislatif. Langkah ini menurutnya perlu dilakukan, karena untuk menyiasati pembatasan besaran sumbangan kampanye, kuat dugaan ada pengalihan dana lewat rekening parpol, agar tidak limitasi. "Ini kan berbahaya, undang-undang dana kampanye harusnya merujuk ke arah sana untuk menghindari budaya korupsi," katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Said mengakui UU Pemilu memang tidak mengatur hal ini secara tegas. Hanya saja KPU, menurutnya, dimungkinkan melakukan terobosan hukum dalam rangka perbaikan sistem pemilu. "Contohnya KPU beberapa waktu lalu pernah melakukan pengaturan terkait Peraturan KPU soal 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil) baik untuk calon anggota DPR pusat maupun daerah," katanya. Selain itu, KPU sebelumnya juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik dengan mempubliksikan nama-nama bakal caleg dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. "Ini adalah terobosan baru yang dibuat KPU, walaupun UU tidak mengaturnya secara detail. Tapi kenapa hal yang sama tidak dilakukan terkait pengaturan dana kampanye?" tanyanya. Jika ini dilakukan, Said yakin pertarungan calon legislatif nantinya hanya tinggal terkait kualitas dan bukan didasarkan kekuatan uang semata. Sementara bagi partai, pengaturan dinilai positif karena dalam penyelenggaraan Pemilu 201 partai-partai hanya akan bertarung secara idiologi dan visi misi. "Tapi saat ini terlihat seakan tidak ada niat (KPU) melakukan perbaikan sistem pemilu menjadi lebih berkualitas dan bermartabat," katanya.(gir/jpnn)

Sutiyoso: Jangan Pilih Lagi DPR Pembolos

Thu, 16 May 2013 20:33:00 +0700

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso mendukung ide tentang publikasi tingkat kehadiran (absensi) anggota DPR RI. Dengan demikian, publik tahu mana DPR yang malas dan mana yang rajin. "Menurut saya (absensi, red) perlu diekspos ke masyarakat siapa yang tukang bolos. Masa kalau sering bolos akan dipilih lagi?" ujar Sutiyoso di DPR, Jakarta, Kamis (16/5). Sutiyoso tak mempermasalahkan anggota dewan yang sering tidak ikut rapat di DPR dicalonkan lagi kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun demikian, bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau masyarakat agar tidak memilih mereka kembali. "Kalau dicalegkan lagi biarkan aja, asal jangan dipilih. Ya harusnya caleg itu malulah " ucapnya.(gil/jpnn)

DPP Hanura Anggap Sudah Tidak Ada Konflik

Thu, 16 May 2013 06:27:00 +0700

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) menilai, konflik di internal DPC Hanura Kota Medan sudah berakhir. Dengan entang, Sekjen DPP Hanura Dossy Iskandar mengatakan sudah tidak konflik lagi. "Konflik apa? Tidak ada konflik," ujar Dossy kepada JPNN kemarin (15/5). Seperti diberitakan, perkembangan ribut internal Hanura Medan, Senin (13/5), puluhan massa yang mengaku kader Hanura dari kubu Dasril Piliang berunjuk rasa di Kantor DPD Hanura Sumut di Jalan Sei Besitang No 4, Medan. Massa menuntut Ketua DPD Hanura Sumut Zulkifli Efendi Siregar mundur dari jabatannya sebagai buntut dualisme kepungurusan DPC Hanura Kota Medan. Yakni antara kubu Dasril Piliang dan Hariman Tua Siregar. Dimintai komentar soal aksi itu, Dossy lagi-lagi menganggap sudah tidak ada masalah. Bahkan, dia juga menganggap tidak ada aksi unjuk rasa itu. "Aksi apa? Nggak ada itu," cetus Dossy. Dikatakan, konflik sudah selesai. Proses penyelesaikan konflik dilakukan DPP Hanura, yang memberikan mandat ke Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Efendi Siregar. "Jadi sudah nggak ada masalah. Sudah beres. Tanya lah ke Pak Zulkifli," pungkas Dossy. Diberitakan sebelumnya, Dossy menyebutkan pada 26 April 2013, DPP Hanura mengirim surat ke DPD Hanura Sumut. Isi surat, minta DPD Hanura Sumut menyelesaikan kisruh dualisme kepengurusan DPC Hanura Kota Medan. (sam/jpnn)

Waktu Dibatasi, Gakkumdu Harus Perkuat Koordinasi

Wed, 15 May 2013 14:45:00 +0700

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menilai kesamaan persepsi antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan dalam menjalankan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. Alasannya, penegakan tindak pidana pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. "Selain itu, dalam penegakan hukum pemilu khususnya penegakan hukum pidana pemilu, terdapat pengaturan batasan waktu penanganan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Jadi benar-benar membutuhkan adanya kesebangunan dan kesamaan persepsi. Sehingga penanganan pelanggaran pidana pemilu dapat dipenuhi sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh UU di bidang Pemilu," katanya di Jakarta, Rabu (15/5). Selain adanya kesepahaman bersama, Muhammad menilai optimalisasi keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan koordinasi antaranggota Sentra Gakkumdu, penting untuk terus menerus didorong. "Terpadu dalam artian adanya kesamaan pola penanganan tindak pidana pemilu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga menghasilkan output berupa penanganan tindak pidana pemilu yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur,red) yang telah ditetapkan oleh Sentra Gakkumdu pusat," katanya. Menurut Muhammmad, sejarah terjalinnya koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam penanganan tindak pidana pemilu, telah dimulai 27 Juni 2008 lalu. Dimana Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Bawaslu ketika itu, sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sentra Gakkumdu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009. Pascapenandatanganan, awal 2010 Bawaslu kembali merintis pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung, yang ditindaklanjuti pertemuan di tingkat teknis. Dari langkah ini menghasilkan draft MoU Sentra Gakkumdu. "Jadi sebenarnya telah lama dibahas. Namun hingga tahun 2012 tidak kunjung ditandatangani. Barulah pada akhir tahun 2012, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan pembahasan intensif penyusunan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Gakkumdu. Dan akhirnya ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Gakkumdu, 16 Januari 2013 lalu," katanya. Dalam pengaturan pada nota tersebut menurut Muhammad, tidak hanya terkait penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah semata, namun juga mencakup Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Jadi optimalisasi perlu terus didorong, karena bagi sebuah bangsa, pemilu merupakan momentum yang sangat strategis untuk membangun sebuah negara yang demokratis. Begitu pula bangsa Indonesia, yang mana dalam UUD 1945, mengamanatkan kedaulatan rakyat dapat diwujudkan seutuhnya melalui Pemilu," katannya.(gir/jpnn)

Belum Kompak Tindak Pidana Pemilu

Wed, 15 May 2013 14:39:00 +0700

JAKARTA - Berdasarkan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota tahun 2013, ditemukan adanya ketidaksamaan persepsi dalam penerapan pasal-pasal pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. "Misalkan terkait dengan kampanye di luar jadwal. Selain itu permasalahan yang dihadapi juga adanya penolakan secara langsung pihak kepolisian pada saat penerusan rekomendasi dugaan tindak pidana pemilu dari pengawas pemilu kepada kepolisian," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Rabu (15/5). Menurutnya, penolakan ini kerap dengan alasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) belum terbentuk atau bahkan tidak cukupnya alat bukti yang diserahkan oleh pengawas pemilu. "Padahal mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tugas mengumpulkan bukti ada pada penyidik dalam proses penyidikan," katanya. Untuk itu menghadapi hambatan-hambatan ini, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, lanjut Muhammad, menggelar Rapat Koordinasi Gakkumdu di Jakarta yang digelar 14-16 Mei mendatang. Kegiatan ini membawa misi tidak saja untuk membangun kerjasama serta optimalisasi koordinasi antara ketiga pihak, tetapi juga dalam rangka mendapatkan kesamaan perspektif antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. "Baik dari aspek perbedaan interpretasi akan undang-undang, maupun aspek taat prosedur dan administrasi. Karena tidak dapat dipungkiri, penegakan hukum pemilu yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran Pemilu," ujarnya. Menurut Muhammad, Rapat Koordinasi digelar menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nomor B/02/I/2013 dan Nomor:KEP-005/A/JA/01/2013, tentang Sentra Gakkumdu, yang ditandatangani di Jakarta, 16 Januari 2013 lalu.(gir/jpnn)

Sepakat BBM Naik, Setgab Kompak Percepat Revisi APBN

Tue, 14 May 2013 22:44:00 +0700

JAKARTA - Partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) telah sepakat tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Karenanya, parpol anggota Setgab yang juga berkoalisi di DPR pun sepakat untuk mempercepat pembahasan usulan pemerintah tentang revisi Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) 2013. "Yang kita bicarakan dan kita sepakati adalah percepatan pembahasan APBNP. Kalau untuk kenaikan harga BBM sudah menjadi domain pemerintah," ujar Nurhayati di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5). Rencana kenaikan BBM bersubsidi itu diikuti dengan pemberian kompensasi bantuan langsung tunai sementara (BLTS). Fraksi Partai Demokrat, menurut Nurhayati, menyetujui adanya pemberian BLTS. "BLT ini memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Karena di saat seperti ini rakyat memang perlu dana langsung. Untuk solusi jangka pendek kan harus langsung," ujar perempuan yang duduk di Komisi I DPR tersebut. Pemberian BLT, sambung Nurhayati, jangan dianggap akan memberikan keuntungan untuk partainya saha. Namun demikian partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu siap menanggung resiko dari keputusan mereka. "Kalau Demokrat dipersalahkan dalam BLT itu risiko, karena subsidi ini kan memang untuk rakyat," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.(gil/jpnn)

Sering Bolos, Anggota FPKS Hanya Kena Teguran

Tue, 14 May 2013 21:01:00 +0700

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi tingkat kehadiran anggotanya FPKS dalam rapat-rapat di DPR. Menurutnya, FPKS punya rekapitulasi tersendiri tentang tingkat kehadiran anggota-anggotanya dalam rapat-rapat di DPR. "Kami di fraksi sudah mempunyai mekanisme. Kami melakukan rekapitulasi juga mengenai masalah kehadiran rekan-rekan kami," ujar Hidayat di DPR, Jakarta, Selasa (14/5). Ditegaskannya, FPKS juga memberikan teguran kepada para kadernya yang kerap kali tidak menghadiri rapat. "Tiga kali tidak hadir, apalagi tidak ada keterangannya maka akan segera dikirimkan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Itu kami lakukan," ucap dia. Hidayat menambahkan, ada banyak hal yang menyebabkan seorang anggota dewan tidak mengikuti rapat. Salah satunya adalah karena ada penugasan dari partai. "Biasanya kalau seseorang mendapatkan penugasan kemudian tidak hadir ada mekanisme izin. Jadi dia tidak hadir bukan karena tidak ingin hadir," pungkasnya. (gil/jpnn)

Bahas Kenaikan BBM, Petinggi Setgab Rapat di Istana

Tue, 14 May 2013 16:46:00 +0700

JAKARTA - Partai-partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) menggelar rapat tertutup di Wisma Negara, kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (14/5) sore. Pertemuan itu digelar dalam rangka memuluskan rencana pemerintah mengusulkan perubahan APBN 2013 ke DPR RI terkait rencana pengurangan subsidi BBM. "Rapat ini membahas tentang hasil laporan tadi malam, yang ikut semua yang di Setgab," ujar Sekretaris Setgab, Syarief Hasan yang ikut hadir dalam rapat itu. Pertemuan itu dihadiri para petinggi partai anggota Setgab. Misalnya Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum PD, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua DPP PKB Helmy Faishal, serta Salim Assegaf al Jufri dari Partai Keadilan Sejahtera. Syarief menjelaskan, sedianya RAPBN-P akan diserahkan ke DPR RI hari ini. Namun, pemerintah merasa perlu mematangkannya lagi. "Ini lagi dipersiapkan, tinggal diajukan lagi," tandas Syarief. (flo/jpnn)

Zainul Majdi Menang Telak

Tue, 14 May 2013 08:14:00 +0700

MATARAM-Kandidat petahana, TGB HM Zainul Majdi-H Muhammad Amin (TGB-Amin) diprediksi memenangi Pemilukada NTB dalam satu putaran. Data sementara yang direlease sejumlah lembaga survei, pasangan ini unggul jauh dibanding tiga pasangan cagub/cawagub yang menjadi rivalnya. Data sementara hasil hitung cepat yang direlease Jaringan Suara Indonesia (JSI), TGB-Amin memperoleh 44,63 persen suara. Sementara posisi kedua pasangan Zul-Ichsan dengan 25,81 persen suara, posisi ketiga pasangan HARUM memperoleh suara 22,08 persen, dan di posisi paling buncit, pasangan SJP-Johan meraih 7,48 persen suara. ‘’Track record TGB sebagai Gubernur NTB periode 2008-2013 dianggap baik oleh mayoritas masyarakat NTB. Kepuasan itu khususnya atas keberhasilan pembangunan infrastruktur,’’ kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi saat publikasi hasil hitung cepat di Hotel Santika Mataram, kemarin sore. Hadir dalam publikasi antara lain Ketua DPRD NTB HL Sujirman serta sejumlah tim pemenangan pasangan TGB-Amin dan pasangan HARUM. Menurut Eka Kusmayadi, pasangan TGB-Amin memenangi pemilukada karena kinerja TGB dalam memimpin NTB lima tahun terakhir memuaskan tak kurang 60 persen penduduk NTB. Hal lain yang turut mendongkrak yakni posisi TGB sebagai tokoh agama, yang sudah mengakar lama di masyarakat dan kalangan pemilih di NTB. ‘’Masyarakat dan pemilih manyatakan TGB adalah figur jujur,’’ ujarnya. Eka mengatakan, hitung cepat itu didasarkan pada metode multistage random sampling. JSI mengambil sample pada 300 TPS dari 8.924 TPS di seluruh NTB, dengan menempatkan relawan dan jaringan di seluruh TPS itu. Hasil hitung cepat itu hanya memiliki tingkat kesalahan ± 1 persen. ‘’Kami mengucapkan selamat pada pasangan TGB-Amin yang telah memenangi Pemilukada NTB 2013. Tapi keputusan resmi akan menunggu riil count dari KPU NTB,’’ kata Eka. Dalam hitung cepat itu juga tergambar tingkat partisipasi pemilih, yang mencapai 62,26 persen. Partisipasi pemilih itu jauh di bawah partisipasi pemilih dalam Pemilukada NTB 2008 silam yang mencapai 74 persen. Pasangan TGB-Amin unggul jauh di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok. Sementara di Pulau Sumbawa, TGB-Amin kalah oleh pasangan HARUM di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, TGB-Amin tertinggal dari perolehan suara pasangan Zul-Ichsan. Di Kota Mataram, TGB-Amin unggul hingga 60,14 persen dari pasangan HARUM yang meraih 18,57 persen suara. Sementara di Lombok Barat dan Lombok Utara, TGB–Amin memimpin dengan 66,64 persen, jauh mengungguli pasangan HARUM di nomor urut dua yakni 13,50 persen. Keunggulan yang sama juga didapat pasangan TGB-Amin di Lombok Tengah dengan 41,42 persen. Di kabupaten ini, pasangan TGB-Amin dikuntit pasangan Zul-Ichsan dengan 32,55 persen. Sementara di Lombok Timur, TGB-Amin mendapat 51,39 persen, unggul dari pasangan Zul-Ichsan dengan 21,46 persen. JSI adalah lembaga survei tingkat nasional yang terakhir meraih rekor MURI, karena tingkat presisi hasil hitungan cepat mereka sangat dekat dengan hasil riil count KPU. Selisih hitung cepat lembaga ini tak pernah lebih dari satu persen, dibanding hasil hitungan KPU. JSI terakhir menggelar hitung cepat dalam Pemilukada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sebelumnya mereka melakukan hitung cepat dalam Pemilukada Banten. Hasil hitung cepat lembaga ini, selisihnya paling sedikit dibanding penetapan KPU, dibanding lembaga survei lain. Doktor ilmu politik Universitas Mataram, Ahyar Fadli mengatakan, hasil hitung cepat adalah hasil hitungan ilmiah, yang dalam sejarahnya jarang meleset. Kendati begitu, dia mengingatkan pasangan TGB-Amin yang telah dinyatakan unggul (sementara, Red), tidak menggelar selamatan terlebih dahulu. Apalagi menyambut kemenangan versi hitungan cepat itu dengan euforia kemenangan berlebihan. ‘’Yang paling patut kita syukuri, Pemilukada NTB hingga hari ini berlangsung dengan aman. Ini tentu hal paling membanggakan dari kita semua,’’ katanya. Ketua DPRD NTB HL Sujirman, menegaskan, figur manapun pemenang Pemilukada NTB ini, pada dasarnya kemenangan seluruh rakyat NTB. Karena itu, setelah pemilukada, saatnya bagi semua pihak bahu membahu bersama-sama membangun daerah ini. Terkait dukungan dan kepercayaan masyarakat NTB itu, TGB menegaskan, dirinya sudah memiliki modal lima tahun terakhir dalam memimpin NTB. ‘’Ada masalah, dan itu sudah diidentifikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya kami masih mendapat amanah sekali lagi dengan dukungan masyarakat dan rido Allah, apa yang baik kita lanjutkan dan kita lanjutkan percepatan-percepatan pada sektor pembangunan yang selama ini sudah kita identifikasi,’’ katanya. Berdasarkan laporan yang masuk, TGB memastikan Pemilukada NTB sudah berlangsung sangat kondusif. ‘’Di TPS itu semua lengkap. Saksi lengkap. Animo pemilih cukup baik. Laporan yang masuk semua tenang dan aman,’’ katanya. Dia menegaskan, ketika semua pihak mampu menghadirkan pemilukada yang aman, tertib, damai, jujur dan adil, maka itu sudah menjadi kemenangan yang paling berharga bagi seluruh masyarakat NTB. ‘’Dan kita bisa laksanakan itu,’’ katanya. TGB menegaskan, siapapun yang menang, pemenangnya masyarakat NTB. Ia juga berharap hasil quick count nantinya tidak jauh berbeda dengan hasil dari penghitungan manual KPU NTB. ‘’Kalau melihat track record dari quic count di manapun pemilukada, margin errornya tidak besar, sekitar satu persen. Sehingga mudah-mudahan ini menunjukkan hasil akhir di KPU,’’ kata TGB di hadapan ratusan pendukung yang memadati TGB Center di Selong, Lombok Timur. Jika hasil akhir di KPU nantinya menyatakan pasangan TGB–Amin menang, TGB berharap kepada seluruh pasangan agar menerima hasilnya. Gubernur incumbent ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang mendukung pasangan TGB-Amin. ‘’Insya Allah dukungan bapak ibu semua menjadi motivasi kuat bagi pasangan TGB-Amin, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh membangun NTB,’’ ujarnya. (cr-kus/cr-wal/fat)

Politik Kota Tegal Memanas

Tue, 14 May 2013 08:02:00 +0700

TEGAL - Peta politik di Kota Tegal, Jateng, menjelang pelaksanaan pemilihan walikota-wakil walikota (pilwalkot) pada tanggal 27 Oktober 2013 mendatang, sudah mulai "memanas". Sejumlah partai politik sudah mulai ancang-ancang, untuk mengikuti pesta demokrasi tersebut. Selain Partai Golkar dan PDI Perjuangan, yang telah membuka pendafataran dan penjaringan Bakal Calon (Balon) Walikota-Wakil Walikota, giliran PAN dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Tegal, melalui Nota Kesepahaman Koalisi, juga akan membuka penjaringan. Karena secara perolehan kursi, gabungan anggota DPRD Kota Tegal dari PAN dan PPRN melebihi 15 persen, sehingga sudah bisa mengusung calon. Ketua DPD PAN Kota Tegal, Anis Yuslam Dahda, Senin (13/5), mengatakan, sebenarnya nota kesepahaman koalisi PAN dan PPRN, untuk mengusung Balon Walikota-Wakil Walikota, sudah ditandatangani sejak bulan Februari 2012. Surat nota kesepahaman koalisi ditandatangani langsung Ketua DPD PAN Kota Tegal Anis Yuslam Dahda dan Ketua DPD PPRN Desui Damayanti ST, dan bermaterai. "Karena PAN mendapat 4 kursi dan PPRN 1 kursi, maka koalisi ini bisa mengusung pasangan calon Walikota-Wakil Walikota sendiri. Seban sesuai aturan, minimal 15 persen. Sedangkan kalau 5 kursi, berati sekitar 17 persen. Namun kami akan merangkul Parpol lain, yang memiliki visi dan misi sama untuk mengusung pasangan calon Walikota-Wakil Walikota," kata Anis. Menurut Anis, penjaringan Balon Walikota-Wakil Walikita Tegal periode 2014-2019 akan dilakukan secara terbuka. Sehingga siapapun, baik partisisi Parpol maupun masyarakat umum yang memenuhi syarat secara peraturan perundang-undangan, berhak untuk mendaftarkan diri. Namun untuk kepastiannya, pihaknya masih berkoordinasi dengan DPW PAN Jateng. "Dengan surat nota kesepahaman ini, kami pastikan PAN dan PPRN akan mengusung pasangan calon Walikota-Wakil Walikota pada Pilwalkot tanggal 27 Oktober 2013 mendatang sendiri, tanpa harus ketergantungan dengan Parpol lain yang secara aturan berhak mengusung pasangan calon secara mandiri," tutur Anis. Ketua KPU Kota Tegal, KH Saifudin Zuhri Madrais, mengungkapkan, berdasarkan perolehan suara pemilu 2009, ada tiga parpol yang bisa mengusung pasangan calon, tanpa harus melalui koalisi. Yakni PDI Perjuangan, karena mendapat 22,66 persen. Kemudian Partai Demokrat, sebab memperoleh 15,30 persen. Walaupun hanya mendapat suara 14,41 persen, Partai Golkar juga bisa mengusung pasangan calon wali kota-wakil wali kota. Karena perolehan kursi 20 persen, yakni 6 kursi. Sedangkan Parpol lainnya, bisa mengusung sendiri kalau melakukan koalisi. "Dengan adanya nota kesepahaman PAN dan PPRN, maka sudah ada 4 Parpol yang menyatakan mau mengusung pasangan calon Walikota-Wakil Walikota. Yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Koalisi PAN dan PPRN. Sedangkan Partai Demokrat walaupun secara aturan bisa mengusung, sampai saat ini belum menentukan sikap. Begitupula dengan PKB, PKS, Partai Hanura dan Parpol lain peserta Pemilu tahun 2009 lalu," papar Saifudin. Selain Parpol, pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tegal juga bisa maju melalui jalur independen. Yakni, dengan ketentuan minimal mendapat dukungan 12.723 orang, tersebar di 2 kecamatan. "Berdasarkan Data Akrigat Kependudukan (DAK) 2 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, jumlah penduduk cuma 254.450 jiwa. Sehingga 5 persennya adalah 12.723 jiwa," tambahnya. (hun)

Baliho Ganjar-Heru Dirusak

Tue, 14 May 2013 07:46:00 +0700

KENDAL – Baliho pasangan Calon Gubernur (cagub) Calon Wakil Gubernur (cawagub) Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko dirusak orang tak dikenal. Bahkan jumlah baliho yang dirusak mencapai puluhan. Baliho pasangan nomor tiga tersebut yang terdapat di sepanjang jalur pantura hampir seluruhnya rusak. Puluhan baliho dilubangi pada tulisan slogannya. Aslinya pada baliho tersebut bertuliskan “mboten korupsi” dan “mboten ngapusi”. Namun kata mboten (tidak) dibuang oleh orang tak dikenal, sehingga hanya tersisa kata korupsi dan kata ngapusi. Bakir, ketua tim relawan Ganjar – Heru, saat dikonfirmasi kemarin mengaku sudah mengetahui hal itu. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan kerusakan baliho tersebut. “Terakhir kita mencatat ada sekitar 15 baliho kita yang dirusak. Kita masih terus mendata kerusakan baliho yang ada,” katanya. Namun pihaknya belum melaporkannya ke Panwaslu Kendal. Sejumlah baliho yang rusak antara lain terdapat di sepanjang jalur pantura seperti Kecamatan Gemuh, Patebon, Cepiring, Kendal, Brangsong dan Kaliwungu. Pihaknya mengaku akan melakukan pengawasan lebih terhadap baliho – baliho miliknya. “Memang kita laporkan ke panwaslu, tapi secepatnya akan melaporkannya. Sementara kita akan memperketat pengawasan terhadap baliho tersebut,” ujarnya. Sementara Divisi Pengawasan Panwaslu Kendal, Ali Rozikin, mengaku sudah mendapat laporan terkait hal itu. Selain itu juga banyak temuan dari sejumlah panwascam. Temuan itu terdapat hampir di sepanjang jalur pantura hingga Kecamatan Boja dan Limbangan. “Kita sudah mendapat laporan terkait itu, tapi lebih banyak malah temuan dari panwascam. Temuan hampir di sepanjang jalur pantura hingga daerah atas yaitu Boja dan Limbangan,” katanya. Ali mengaku sudah mendapat perintah dari Bawaslu untuk melakukan pendataan terkait baliho yang rusak tersebut. Pihaknya belum berani memastikan siapa pelaku perusakan itu. “Kita belum berani mengatakan siapa pelakunya, karena belum menangkap tangan. Bawaslu juga sudah memerintahkan untuk melakukan pendataan. Sementara ada sekitar 20 baliho yang dirusak, dan mungkin bertambah. Karena kita terus melakukan pendataan,” ujarnya. Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan warga sekitar baliho. Pasalnya, aksi perusakan biasanya dilakukan pada malam hari dengan menggukanakan pisau kater. “Aksi perusakan biasanya dilakukan pelakunya malam hari menggunakan kater dan ada juga yang menggunakan cat semprot. Kita sudah koordinasi dengan warga setempat dan juga pihak kepolisian. Karena itu sudah masuk ranah pidana,” ungkapnya.(yud)